Aktifis 98 : Fokus Konflik Lahan di Sei Mencirim dan Simalingkar, Bukan Terminal Amplas

Asaberita.com, Medan – Koordinator Forum Aktifis 98 Muhammad Ikhyar Velayati mengapresiasi dan merasa senang atas statemen Menteri ATR/BPN, Marsekal TNI (Purn) Dr (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Medan, Selasa (12/7/2022), yang menyatakan tidak ingin hanya menerima.laporan di atas meja untuk penyelesaikan kasus tanah di Sumatera Utara.

Menteri mengaku ingin mengunjungi dan melihat langsung beberapa objek tanah yang dipersengketakan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap, karena kondisi dilapangan kerap berbeda dengan laporan yang masuk ke mejanya.

“Saya tidak ingin hanya melihat data di atas meja, saya ingin dapat info di lapangan sehingga infonya jelas. Info yang jelas ini nanti dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan. Yang jelas, data di kantor dan di lapangan beda, sehingga saya harus turun ke lapangan dan juga berbicara dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan,” kata Hadi Tjahjanto kepada wartawan di Kantor BPN Kota Medan, Jalan STM Medan, Selasa lalu.

Sebagaimana diketahui, fokus konflik pertanahan di Sumut yang sedang hangat dan tengah dalam proses penyelesaiannya adalah konflik tanah antara petani Desa Sei Mencirim dan Simalingkar, Deli Serdang, dengan PTPN II, serta konflik tanah antara masyarakat Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan dengan TNI AU.

Tapi yang mengherankan, kata Ikhyar Velayati, jika kunjungan Menteri ATR/BPN ke Medan, Sumut itu adalah untuk mengunjungi dan melihat langsung objek sengketa serta ingin mendapat informasi langsung di lapangan dari masyarakat, kenapa yang dikunjungi Menteri hanya Kantor BPN dan mengunjungi terminal Amplas bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution.

“Ini aneh, kenapa Menteri tidak mengungjungi objek lahan sengketa di Sei Mencirim dan Simalingkar. Juga tidak mengunjungi Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia. Harusnya itu adalah fokusnya jika memang Menteri ingin cepat dan tepat menyelesaikan permasalahan pertanahan di Sumut. Kenapa kok malah yang didatangi Terminal Amplas, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan persoalaan konflik tanah yang dihadapi masyarakat,” kata Ikhyar di Medan, Kamis (14/07/2022).

Padahal, lanjutnya, masyarakat petani di Sei Mencirim dan Simalingkar telah menunggu kedatangan Menteri sejak pagi. Mereka telah menyiapkan semua dokumen dan data-data atas kepemilikan lahan mereka yang dicaplok PTPN II. “Petani di sana juga telah menyiapkan ubi dan pisang rebus serta teh dan kopi, juga telah menyewa lahan untuk menyambut kedatangan Menteri untuk berdialog,” terang Ikhyar.

Demikian juga dengan masyarakat Kelurahan Sari Rejo, menunggu kedatangan Menteri dan ingin berdialog agar persoalan mereka segera diselesaikan.

Menurut Ikhyar, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sangat baik dan pro rakyat. Jokowi menginginkan agar sengketa lahan segera diselesaikan dan tanah-tanah segera didistribusikan ke masyarakat, agar masyarakat memiliki lahan untuk bercocok tanam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ikhyar melanjutkan bahwa pèrintah Presiden Jokowi sudah jelas dalam menangani konflik lahan di Sumut, khususnya konflik lahan antara petani Sei Mencirim dan Simalingkar versus PTPN II.

“Dalam rapat terbatas yañg di hadiri oleh Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Dr (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, perintah Jokowi sangat jelas yaitu untuk segera menuntaskan sengketa tanah. Jadi harusnya Menteri ATR/BPN saat berkunjung ke Medan, Sumut, fokus ke penyelesaian sengketa tanah dan pendistribusian tanah ke masyarakat, bukan malah mengurusi soal revitalisasi Terminal Amplas,” sindir Ikhyar.

Ikhyar mengingatkan ucapan dan janji Menteri ATR/BPN saat sampai di Medan. Dan masyarakat Sumut khususnya petani Sei Mencirim dan Simalingkar, serta masyarakat Kelurahan Sari Rejo, menunggu bukti dari ucapan dan janji itu.

Ikhyar yang juga dikenal sebagai Kètua Relawan Jokowi Jaringan Amar Ma’ruf Sumut ini merasa khawatir jika persoalan sengketa pertanahan di Sumut masih akan terus berlarut-larut melihat sikap Menteri dan juga pejabat di Sumut yang kerap tidak sesuai antara perkataan dan perbuatannya.

Ikhyar juga khawatir kalau Menteri ATR/BPN hanya mendapatkan informasi sepihak tentang persoalan sengketa lahan di Sumut, sebab kenyataannya ia tidak mengunjungi dan melihat langsung objek lahan yang disengketakan serta tidak bertemu dengan masyarakat yang bersengketa.

“Karena menteri tidak bertemu dan berkomunikasi dengan masyarakat dan meninjau objek lahannya, maka menteri hanya mendapat imformasi sepihak dari PTPN maupun Gubsu, dan tentunya hal ini akan berdampak pada strategi dan waktu penyelesaian. Kita khawatir malah bisa bergerak mundur”, tegas Ikhyar.

Padahal, jelas Ìkhyar, proses penyelesaian sengketa lahan petani Sei Mencirim dan Simalingkar dengan PTPN II hanya tinggal selangkah laģi, asalkan ada komitmen dari Menteri, PTPN II dan Gubsu pada janjìnya.

Dikatakan Ikhyar, saat ini verifikasi penerima objek tanah perumahan dan lahan yang sudah disepakati sebelumnya sudah selesai, tinggal Gubernur menyerahkan nama-nama petani yang sudah terverifikasi itu ke Pemerintah Pusat. Lalu pusat dalam hal ini Menteri ATR/BPN atau Menteri BUMN mengintruksikan kepada Dirut PTPN II untuk melepaskan lahan tersebut.

“Atas dasar pelepasan lahan itu, Gubernur meredistribusikan lahan ke petani yang telah diverifikasi. Tentunya setelah selesai urusan yang diamanahkan UU. Sesederhana itu sebenarnya, makanya jangan di buat sulit dan rumit, kuncinya adalah komitmen”, tutur ikhyar. (red/has)