IKLAB Raya Adakan Sarasehan dan Silaturrahmi Refleksi 13 Tahun Pemekaran Labuhanbatu

 

Asaberita.com, Medan – Ikatan Keluarga Labuhanbatu (IKLAB) Raya adakan Sarasehan dan Silaturrahmi untuk refleksi 13 tahun pemekaran Labuhanbatu menjadi 3 kabupaten yakni Labuhanbatu sebagai kabupaten induk, Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Labuhanbatu Utara (Labura) hasil pemekaran.

Kegiatan Sarasehan dan Silaturrahmi yang diadakan di Grand Inna Hotel, Jalan Balaikota Medan, Sabtu (18/12/2021), menghadirkan narasumber anggota Komisi Kajian Ketatanagaraan MPR RI H Rambe Kamaruzzaman, anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Prof Dr Suwardi Lubis MA, Bupati Labusel H Edimin dan Sekda Labura Muhammad Sueb, yang dipandu pakar komunikasi UINSU Dr Anang Anas Azhar MA yang juga putra asal Labuhanbatu selaku moderator.

Hadir pada acara ini mantan Sekda Provsu Hj Sabrina, Wakil Ketua Penasehat IKLAB Raya Dr Amarullah Nasution, Wakil Ketua Tim Pemekaran Labuhanbatu Raya Drs Daudsyah Munthe, Ketua Harian IKLAB Raya Kombes Pol Benny Iskandar Hasibuan, Wakil Ketua IKLAB Raya sekaligus ketua panitia sarasahan, Drs Rivai Nasution MM, keluarga Almarhum Abdul Wahab Dalimunthe, tokoh pejuang pemekaran Labuhanbatu yang juga Ketua Penasehat IKLAB Raya, serta sejumlah tokoh, pejuang dan anggota tim pemekaran Labuhanbatu serta para undangan lainnya.

Dr Anang Anas Azhar MA dalam pengantarnya pada sarasehan itu mengatakan, meski terbilang daerah baru dimekarkan, tapi kemajuan pembangunan di Kabupaten Labusel dan Labura tidak kalah dengan daerah lain yang terlebih dahulu dimekarkan.

Untuk kantor-kantor pemerintahan misalnya, sudah berdiri megah di kedua daerah itu. Demikian juga dengan anggaran, kedua daerah ini sudah bisa mandiri tidak lagi bergantung kepada kabupaten induk.

“Namun bagaimana dengan kesejahteraan masyarakatnya, tentang ekonomi kerakyatannya, bagaimana political will pemerintahnya, pelayanan kepada masyarakat dan lainnya, itu perlu kita bahas dan lakukan refleksi bersama-sama di forum ini,” ujar Anang.

H Rambe Kamaruzzaman dalam paparannya menyatakan, yang terpenting dari pemekaran suatu daerah itu adalah bagaimana good governance, pelayanan publik dan daya saing daerah itu setelah dimekarkan.

Rambe Kamaruzzaman selaku anggota DPR RI yang cukup berjasa ‘menggiring’ lahirnya Hak Inisiatif DPR RI untuk menyetujui pemekaran Labuhanbatu mengaku memiliki tanggungjawab moral agar Kabupaten Labuhanbatu, Labusel dan Labura dapat lebih baik dari segi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan daya saing daerah setelah pemekaran.

Dalam pelaksanaan good governance, katanya, daerah harus mampu menyelenggarakan manajemen pembangunan secara solid dan bertanggungjawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, efisien, menghindari salah alokasi dana investasi dan bebas korupsi baik secara politik maupun administratif. “Nah apakah itu sudah dilakukan?, tanyanya.

Kemudian terkait pelayanan publik, Rambe Kamaruzzaman menyatakan memiliki hasil penilaian Ombudsman RI terkait pelayanan publik pemda-pemda, termasuk pemda Labuhanbatu Raya.

“Hasil penilaian Ombudsman, pelayanan publik di Labuhanbatu, Labura dan Labusel, belum ada yang baik apalagi baik sekali. Penilaiannya ada yang sedang, buruk dan buruk sekali. Tapi saya tidak sebut daerah mana yang pelayanan publiknya masih buruk dan buruk sekali itu. Silahkan Pemda-nya instrospeksi sendiri dan segera tingkatkan pelayanan publiknya, karena itu juga cita-cita dari pemekaran,” katanya.

Tentang daya saing, Rambe juga meminta ke tiga daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya masing-masing agar angka kemiskinan berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat. “Ketiga daerah ini sebenarnya sama-sama memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan daya saingnya, tapi masih banyak yang belum tergali dan termanfaatkan secara maksimal,” katanya.

Prof Dr Suwardi Lubis MS berpendapat, agar daerah-daerah yang baru dimekarkan seperti Labura dan Labusel dapat cepat maju dan survive, perlu banyak belajar ke daerah-daerah hasil pemekaran yang terlebih dahulu maju. Selain itu juga harus terus meminta masukan serta merangkul tokoh-tokoh pejuang pemekaran, agar dapat mengetahui secara jelas apa cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai dari pemekaran itu.

“Perlu ada paguyuban kepala daerah hasil pemekaran agar bisa saling bertukar informasi dan memberi masukan untuk kemajuan daerahnya masing-masing,” ujarnya.

Suwardi mengatakan, untuk bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, di perbatasan masing-masing kabupaten pemekaran bisa digali potensi apa yang bisa dikembangkan secara bersama-sama.

“Dengan program yang selaras di perbatasan antara 2 daerah yang sama-sama baru dimekarkan manfaatnya akan banyak, pengalokasian anggaran program jadi berkurang karena ditanggulangi secara bersama 2 daerah. Dampaknya pembangunan berjalan lebih maksimal, infrastruktur bisa lebih baik, pelayanan bisa lebih baik dan ekonomi masyarakat di kedua daerah di perbatasan akan ikut meningkat,” sebutnya sembari menyatakan hal seperti itu telah dilaksanakan di daerah-daerah pemekaran di Pulau Jawa, dan hasilnya sangat positif.

Suwardi juga menyebutkan bahwa Labura dan Labusel adalah daerah yang kaya, karena kedua daerah ini seperti juga Labuhanbatu sebagai kabupaten induk, memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas dengan sawit sebagai komuditas unggulannya.

“Di era Otonomi Daerah, daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam dan produk-produk unggulan penghasil pajak dan devisa negara, bisa meminta bagi hasil yang sepadan pada pemerintah pusat. Sehingga dengan pemekaran, harusnya daerah-daerah ini tak akan kesulitan dalam pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya,” imbuhnya.

Bupati Labusel H Edimin pada pertemuan itu mengatakan bahwa Pemkab saat ini masih kesulitan untuk melaksanakan sejumlah program pembangunan karena anggaran yang terbatas.

Saat ini, kata Edimin, APBD 2021 Labusel hanya Rp 800 miliar, menurun dari tahun sebelumnya yang Rp 1 triliun. Penurunan APBD itu disebabkan adanya persoalan dalam pengelolaan RSUD yang sebelumnya sebagai salah satu penyumbang PAD.

“Saya baru menjabat bupati 5 bulan lebih, ada persoalan sebelumnya dan imbasnya APBD turun saat saya memimpin, tapi ini kedepan akan kita perbaiki bagaimana APBD Labusel bisa meningkat lagi,” katanya.

Edimin mengatakan pihaknya juga sedang memperjuangkan adanya bagi hasil yang sepadan dari pajak CPO. Sebab, di Labusel terdapat sekitar 24 pabrik CPO dan nilai produksinya setiap tahun lumayan besar mencapai Rp500 triliun lebih.

“Bila dari hasil CPO Labusel kita bisa mendapatkan 5% saja bagi hasil pajaknya, PAD kita akan sangat besar, dan itu akan bisa menyelesaikan persoalan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini bagi hasil pajak CPO yang didapat Labusel hanya Rp 5 miliar, kecil sekali,” ujarnya.

Sementara, Sekda Labura Muhammad Sueb pada sarasehan ini memaparkan perkembangan pembangunan, layanan publik, persoalan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran di Labura.

Dikatakannya, sejak pemekaran telah banyak pembangunan yang telah berhasil dilakukan, seperti pembangunan gedung-gedung pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, jembatan serta infrastruktur sarana pendukung lainnya.

Sedang untuk pelayanan publik, Pemkab Labura terus berusaha memperbaiki pelayanannya agar bisa mendapat kategiri baik dalam pelayanan publik.

“Saat ini kita juga sedang menjalankan program kantor pemerintah dari desa ke desa, dimana bupati secara rutin akan mengunjungi desa-desa bahkan yang terpencil sekalipun, sekaligus menerima keluhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi sifatnya untuk pelayanan publik kita tidak menunggu tapi jemput bola,” katanya.

Terkait ekonomi, angka pengangguran dan kemiskinan, Sueb mengatakan, setelah pemekaran perekonomian menunjukkan tren positif, angka pengangguran dan kemiskinan terus menurun dari tahun ke tahun.

“Tetapi, pada 2020 saat pandemi Covid melanda, perekonomian masyarakat di Labura sangat terdampak. Angka pengangguran dan kemiskinan pun kembali merangkak naik,” katanya.

“Namun untuk 2021 ini, meski dampak pandemi masih terasa tetapi perekonomian masyarakat secara perlahan mulai membaik dan kami prediksi angka pengangguran dan kemiskinan juga sedikit lebih membaik,” katanya.

Sueb mengatakan Pemkab Labura sangat terbuka dan siap menerima masukan-masukan dari para tokoh-tokoh pemekaran agar arah pembangunan yang dilaksanakan bisa sesuai dengan cita-cita dan tujuan pemekaran daerah itu. (has)