ISLAM YANG IDENTIK DENGAN DAULAT NEGARA: (Respon atas Polemik ‘Perlunya Bergeser dari Kitab Suci ke Konstitusi’)

Salahuddin

Oleh: Salahuddin Harahap

(Dosen Filsafat Islam UIN Sumatera Utara
Ketua Umum DPP Gerakan Dakwah Kerukunan & Kebangsaan/GDKK)

BARU-BARU ini, keberagamaan kita, kembali merasa terusik dengan salah satu pernyataan Kepala BPIP Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D, tentang keharusan masyarakat Indonesia mulai bergeser dari kitab suci kepada konstitusi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tentu saja statemen ini didasarkan kepada kesadaran kontekstual atas keharusan terintegrasinya budaya, ideologi dan agama sebagai acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara pada semua aspeknya, tanpa harus berkonotasi menempatkan konstitusi di atas kitab suci.

Semua agama tak terkecuali Islam telah hadir di bumi dalam wajahnya yang sangat universal. Hal itu jelas tampak lewat fakta bahwa setiap agama telah membawa perintah mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk menganut ajaran agama itu, agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup di dunia dan pasca dunia (hereafter day) kelak.

Universalitas agama ini terpaksa tergradasi dan akhirnya berbatas serta bersekat, ketika ia harus mendarat di bumi dan dianut oleh manusia. Waktu, ruang, wilayah, tradisi, budaya hingga bangsa atau negara akan menjadi pembatas dan pemberi sekat kepada ajaran agama ini, terlebih ketika ia mulai diaktualisasi sebagai jalan hidup (way of life).

Penting dipahami di sini bahwa, degradasi agama tidak dalam arti penyederhanaan atau pengikisan dimensi sakralitas. Al-Qur’an misalnya, telah mengisyaratkan bahwa ia (al-Qur’an) yang merupakan representasi agama telah diturunkan secara gradatif dari puncak sakralitas menuju bumi, dengan tanpa sama sekali kehilangan dimensi sakralnya meski ketika berada di bumi di horizon fisik atau materi ini.

Memang, ketika titah Ilahi (wahyu) harus memasuki ruang dan waktu, secara otomatis ia akan berhadapan batasan-batasan serta sekat-sekat baik dalam ranah pemikiran (thouhgt) apalagi pada ranah praktis dan empiris. Ketika wahyu harus berbicara dengan Nabi dan masyarakat Arab, maka pastilah wahyu tersebut harus berinteraksi dengan alam pikir, logika, tutur kata dan bahasa, budaya dan tradisi yang dimiliki Nabi dan masyarakat tersebut.

Begitu juga, ketika wahyu harus berdialog dengan Nabi dan Masyarakat Mesir, Palestina, Israel, Yunani dan seterusnya, akan mengharuskan wahyu berinteraksi dengan alam pikir, worldview, bahasa, budaya dan tradisi masing-masing wilayah tersebut. Al-Qur’an memberi penjelasan terhadap hal ini pada Surat Ibrahim:4 “Kami tidak akan pernah menugaskan seorang Rasul (Nabi) tanpa ia mampu mengantarai wahyu dengan alam pikir, tutur kata, bahasa, budaya dan tradisi kaumnya”.

Mengacu kepada uraian tersebut di atas, maka setiap kaum atau setiap bangsa mesti menganut dan mengamalkan ajaran agamanya based on hasil dialog antara wahyu (agama) dengan alam pikir, budaya, bahasa, tradisi dan ideologi yang dimilikinya, agar agama benar-benar dapat terintegrasi dengan worldview, ideologi dan prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara yang ditetapkan dan dianut oleh setiap kaum, bangsa atau negara. Jika tanpa itu, maka persinggungan antara agama dengan budaya, tradisi, ideologi dan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang dibangun akan sangat rentan dan sulit terhindarkan.

BACA JUGA :  Seleksi Pejabat UINSU, Langkah Maju Demokrasi Kampus

Identitas Islam Indonesia

Al-Qur’an telah memperkenalkan nomenklatur “Islam” atau “al-Islam” untuk menyebut agama yang isinya adalah wahyu dari Allah Swt. Karenanya, dalam staudi agama-agama, kata Islam diduga dapat menjadi nama bagi semua ajaran agama atau semua risalah monoteis yang dibawa oleh para Nabi atau lebih populer disebut ahlu al-kitab.

Jika Islam dalam makna risalah monoteis, telah menyebar di bumi lewat usaha-usaha yang dilakukan para Nabi, maka sangat dimungkinkan, jika setiap kali Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad Saw, diajarkan dan dipahamkan kepada suatu kaum atau suatu bangsa, maka ia akan bersentuhan dengan suatu nilai atau prinsip atau ajaran yang memiliki kesesuaian, kesamaan bahkan terkadang hampir identik.

Bahkan dalam teori ahlu al-fathrah pada filsafat kalam, telah dibuka kemungkinan bagi seseorang melalui penelusuran nalar dan pengalaman empirisnya, untuk dapat menemukan prinsip-prinsip kebenaran termasuk, memahami dan meyakini monoteis (tauhid).

Indonesia atau Nusantara adalah wilayah yang telah lama memiliki kekayaan nilai-nilai kearifan lokal (al-hikmah), meski pun secara genealogi, masih sulit memastikan adanya keterhubungan historis antara keberadaan nilai-nilai luhur tersebut dengan ajaran atau risalah salah seorang Nabi.

Tetapi, satu hal yang hampir pasti, bahwa semua agama baru yang masuk ke Nusantara, termasuk Islam tidak mendarat di tengah-tengah ruang kosong tanpa adanya alam fikir, budaya, bahasa dan tradisi yang khas. Karenanya, setiap ajaran agama telah diterima secara mayoritas lewat teori Penetration Pacifique yakni lewat dialog, akulturasi, sinkretisasi, saling adaptasi hingga saling integrasi dan kolaborasi.

Namun begitu, harus ditegaskan kembali bahwa, teori hermeneutika para nabi berupa “bilasani qaumihi“, sama sekali tidak mengandung makna simplikasi, meskipun pasti mengalami degradasi. Begitu pun juga halnya dengan akulturasi, sinkretisasi dan saling adaptasi antara Islam dengan nilai-nilai kearifan lokal Nusantara, tidak layak dilihat sebagai proses pendangkalan apalagi pengaburan, tetapi harus dipahami sebagai pengokohan eksistensi agama di kalangan masyarakat yang memiliki nalar dan hati yang melek.

Seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Islam yang ada kembali dihadapkan kepada proses “bilisani qaumihi”. Dalam tahapan ini, ajaran Islam tidak hanya dituntut untuk membangun dialog substantif secara dinamis dengan ragam nilai budaya dan tradisi lokal bangsa, tetapi lebih luas harus pula dapat didialogkan secara substantif dengan ideologi serta prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara. Islam harus berbicara serta berinteraksi dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika.

BACA JUGA :  Memaknai Generasi Milenial Pencinta Alquran

Dari hasil interaksi itu, harus dipastikan bahwa secara substantif Islam telah berjalan dan berevolusi secara konsisten pada setiap peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam membangun dan menjalankan semua sistem hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Tentu saja, hal setara harus dapat ditelusuri, dipahami dan diyakini pada setiap agama yang diakui secara sah di Indonesia. Lewat cara inilah sesungguhnya, cita-cita sebagian orang untuk menjadikan “Indonesia Bersyari’at” dapat terwujud.

Konsisten terhadap hal tersebut, maka Islam Indonesia telah melalui dua tahapan akulturasi dan sinkretisasi, pertama dengan sederet nilai-nilai kearifan lokal budaya Nusantara dan kedua, dengan sederetan prinsip dasar yang ditetapkan dalam pembentukan NKRI. Karena itulah, Islam memiliki akar yang sangat kokoh serta kuat terhujam dalam budaya dan dalam negara, sehingga akan senantiasa saling mengokohkan dan saling menyempurnakan. Dengan demikian, Islam Indonesia telah secara serius hadir dari perjalanan panjang sinkretisasi dan evolusi substantif yang tidak mungkin dapat dilawan dan dihilangkan, jika hanya dengan menghadirkan tafsir-tafsir baru atas kitab suci yang cenderung membangkitkan nostalgia semu dan telah usang itu. Islam kita telah menyatu dengan Indonesia kita sehingga ketika Negara Indonesia berdaulat, itu berarti Islam kita telah pun berdaulat secara bersama-sama.

Penutup

Entah bagaimana prosesnya, hingga jika seseorang menyebut “Islam Nusantara”, maka patut dicurigai kalau pemahaman bahkan imannya terhadap Islam, telah pun mengalami erosi bahkan defisit.

Padahal, sebutan itu terkadang dibutuhkan untuk memastikan bahwa, kita sedang dan masih harus tetap memelihara tiga identitas diri dalam konteks eksistensi sebagai bangsa, yakni: pertama, kita masih memiliki budaya dan tradisi Nusantara yang kaya akan hikmah.

Kedua, kita memiliki Islam dan agama lainnya yang sakral tetapi juga terbuka dengan budaya Nusantara dan Ketiga, kita adalah Bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai Ideologi, Islam sebagai agama dan kearifan lokal Nusantara sebagai budaya sekaligus.

Dengan modal sosial ini sesungguhnya, kita tidak perlu mempersoalkan ide tentang keharusan setiap pemeluk agama di Indonesia untuk bergerak dari kitab sucinya masing-masing menuju konstitusi demi Indonesia yang lebih maju.

Berdasarkan adanya modal sosial ini, maka gagasan Prof. Yudian tentang perlunya setiap pemeluk agama di Indonesia untuk bergerak dari kitab sucinya masing-masing menuju konstitusi menjadi sangat tepat dan layak disokong demi Indonesia yang lebih maju di masa datang.

 

567 total views, 6 views today

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *