MENYOAL KOMITMEN DERADIKALISASI DI PTKIN

(Refleksi terhadap Pengesahan Perpres Ekstremisme-Radikalisme (RAN-PE) 2021)

Solah

Oleh: Dr Salahuddin Harahap MA

SYUKUR Alhamdulillah, baru-baru ini Presiden RI Joko Widodo telah secara resmi telah mengesahkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), sebagai salah satu bukti betapa tingginya keseriusan Pemerintah RI dalam urusan ini.

Menyahuti hal itu, agaknya mengedepankan slogan “Turnback Radicalism’ menjadi cukup tepat untuk merespon situasi negara kita saat ini ‘vis a vis’ masih tumbuh suburnya ancaman radikalisme, ekstremisme dan intoleransi dalam berbagai pola dan coraknya di Indonesia.

Hasil survei Setara Institut beberapa waktu lalu tepatnya tahun 2019 tentang keterpaparan sejumlah oknum terhadap radikalisme dan paham trans-nasional pada berbagai Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, Instansi dan Lembaga Pemerintahan, telah cukup menjadi alasan bagi kita untuk terus menyerukan dan mendakwakan ‘Siaga Satu Radikalisme’ atau ‘Turnback Radicalism’ dimana pun kita berada dan bertugas.

Tidak sekadar menyeru, terkhusus bagi instansi pemerintah seperti Perguruan Tinggi Negeri, BUMN serta Kementerian dan Lembaga yang tersebut dalam survei dimaksud, perlu dituntut untuk dapat mengambil langkah konkret dengan orientasi preventif pada pencegahan terhadap gejala paham dan aksi radikalisme dan intoleransi ini di wilayah tugas masing-masing. Untuk tujuan itulah, maka kehadiran RAN-PE ini menjadi sangat signifikan.

Bagaikan ‘gayung bersambut’, sejumlah PTKIN seperti UIN Suska Yogyakarta, UIN Syarif Jakarta, UIN Bandung termasuk UINSU, telah membentuk Pusat Kajian Moderasi Beragama atau semacamnya sejak tahun 2019. Tentu saja kehadiran lembaga-lembaga ini diharapkan dapat mewadahi atau sebagai bentuk quick response pimpinam PTKIN, terhadap Program Deradikalisasi dan Moderasi Beragama yang merupakan salah satu tugas utama Kementerian Agama dan harus didukung oleh semua struktur dan organ di bawahnya.

Memang, pembentukan lembaga tersebut bisa dilihat sebagai salah satu indikator bagi sensitifitas para pimpinan PTKIN terhadap program penting Pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti yang ditekankan pada RAN-PE 2021, namun langkah ini belum lah dapat mengindikasikan adanya kesadaran dan komitmen serius untuk mengambil peran nyata dalam penyelenggaraan Program Deradikalisasi dan Moderasi Beragama sebagaimana diharapkan.

Sebab, lebih penting dari sekadar keberadaan lembaga atau wadahnya, program ini terlebih dahulu menuntut adanya kesamaan defenisi, pemahaman, cara pandang dan kesadaran terhadap persoalan radikalisme, ekstremisme, terorisme dan intoleransi mulai dari Presiden RI Joko Widodo, Menteri Agama, Pimpinan PTKIN hingga seluruh aparat yang terlibat dalam penyelenggaraan program ini di kampus. Kehadiran RAN-PE sendiri menjadi bagian dari isyarat ke arah penyamaan persepsi dan defenisi tersebut.

Tanpa adanya kesamaan pada defenisi, pemahaman, cara pandang dan kesadaran terhadap suatu persoalan, tidak akan mungkin terbangun sebuah kesadaran bersama atau kesadaran kolektiv (collective consciousness). Padahal dari kesadaran seperti itulah kesamaan komitmen, kesamaan motivasi, posisi dan barisan, target dan tujuan atau bahkan keluaran dan output dapat terbangun. Ada pun jika tanpa semua ini, keberadaan lembaga atau bahkan Tim Kerja tidak lebih dari sebatas formalitas atau respon semu saja terhadap Program Pemerintah RI terkait Deradikalisasi dan Moderasi Beragama di Indonesia.

RAN-PE dan Sinergitas Program Moderasi Beragama

Sebagai salah satu Program Strategis Nasional berdasarkan RPJMN 2020-2024 yang diteruskan dengan pengesahan RAN-PE, maka setiap Instansi terkait Program Deradikalisasi dan Moderasi Beragama terutama Kementerian Agama RI yang merupakan Leading Sector dalam penyelenggaraannya, perlu membangun sinergitas yang kuat serta menyeluruh dari pusat hingga daerah bahkan hingga akar rumput demi suksesnya pelaksanaan dan dalam rangka pencapaian target, tujuan serta output dari program ini secara lokal dan nasional.

BACA JUGA :  Menag Fachrul Razi Kukuhkan Pusat Studi Moderasi Beragama UINSU

Satu hal yang perlu disinergikan dalam penyelenggaraan program ini adalah dalam rangka membangun definisi, batasan, pemahaman dan cara pandang serta kesadaran dan kepedulian terhadap terorisme, radikalisme, ekstremisme dan intoleransi serta gejala dan bahayanya bagi pemeliharaan integrasi dan stabilitas kehidupan beragama dan berbangsa.

Tim Kerja Program Deradikalisasi dan Moderasi Beragama dengan demikian, mesti memiliki defenisi dan pemahaman yang sama dengan Pemerintah RI, dengan Presiden Joko Widodo seterusnya dengan Menteri Agama RI terkait terorisme, radikalisme, ekstremisme dan intoleransi. Dalam konteks di PTKIN misalnya, Rektor beserta Stakeholders yang terlibat dalam Lembaga Moderasi Beragama, tidak boleh memiliki defensi, batasan serta tafsiran yang berbeda dengan pemerintah ketika memandang terorisme, radikalisme, ekstremisme dan intoleransi.

Akan sangat ironi, ketika seorang pejabat atau pimpinan di suatu PTKIN misalnya, memutuskan untuk menentang atau menolak kebijakan, sikap atau bahkan statemen Presiden RI Joko Widodo atau Menag RI KH. Yaqut Cholil Qoumas terkait persoalan deradikalisasi dan moderasi beragama, meski sebatas dalam statusnya di media sosial atau dalam forum-forum diskusi informal, sedangkan pada saat yang bersamaan ia merupakan pimpinan atau bagian dari Tim Kerja yang dituntut untuk menyukseskannya.

Telah ditemukan sejumlah kasus dimana ASN justru memposting status didiuga terpapar dan atau bertentangan dengan sikap dan keputusan sah Pemerintah RI, khususnya sejak Pilpres 2019 hingga saat sekarang. Lebih disayangkan jika ternyata para ASN ini justru bertugas di Institusi Kemenag RI dan PTKIN yang sejatinya menjadi garda terdepan dalam Program Deradikalisasi dan Moderasi Beragama.

Betapa berbahayanya jika ada oknum yang saat ini menjadi stakeholders di PTKIN, tapi justru memiliki cara pandang atau pemahaman yang berbeda atau bahkan berseberangan dengan Pemerintah RI terhadap sejumlah persoalan kebangsaan termasuk menyangkut terorisme, radikalisme, ekstremisme dan intoleransi. Terhadap kasus Muhammad Riziq Sihab dan Pembubaran FPI misalnya, masih terlihat bahwa sejumlah status medsos aparatur masih memutuskan untuk berseberangan dengan sikap dan keputusan Pemerintah RI.

Penting digarisbawahi bahwa, keberanian untuk berbeda atau berseberangan dengan Pemerintah RI yang dimulai pada status, opini maupun persepsi di medsos, secara perlahan berpeluang untuk mengkristal dan akhirnya berdampak lebih luas kepada keputusan, kebijakan, sikap bahkan aksi dari yang bersifat individu menuju kolektiv. Sebab, dibalik perbedaan persepsi dapat diduga adanya perbedaan nalar, kesimpulan bahkan hingga perbedaan pendirian dan keyakinan.

Dengan bahasa lain, keberanian seseorang memutuskan berbeda pandangan dengan Pemerintah RI terkait radikalisme dapat juga berkonotasi adanya keberanian dalam mengambil sikap, gerakan bahkan aksi yang berbeda atau bahkan yang berseberangan seiring dengan pergerakan waktu.

Jika dugaan ini benar-benar adanya, dimana sebagian aparatur yang menjadi stakeholders di PTKIN diduga terindikasi “terpapar radikalisme secara status medsos”, maka sangat dimungkinkan, di antara oknum-oknum tersebut akan ada yang berani mendakwakan, mengajarkan, menanamkan dan mensosialisasikan pemahaman dan cara pandang yang berseberangan tersebut kepada umat atau rakyat secara sadar maupun tak sadar.

BACA JUGA :  Kenapa Jokowi Harus Tiga Periode? Ini Jawabnya

Dalam situasi demikian, maka bisa saja penyelenggaraan Program Deradikalisasi dan Moderasi Beragama oleh suatu lembaga atau suatu Tim Kerja di PTKIN, bukannya malah berbuah pengatasan terhadap gejala terorisme, radikalisme, ekstremisme dan intoleransi, tetapi justru telah berperan dalam menyuburkannya.

Dengan kata lain, janganlah sampai PTKIN yang mestinya menjadi salah satu ujung tombak Kemenag RI dalam pelaksanaan Program Deradikalisasi dan Moderasi Beragama di daerah, malah terkesan menjadi bagian dari agen penyebar dan penyubur paham terorisme, radikalisme, ekstremisme dan intoleransi tersebut di wilayah ini.

Untuk itu Pimpinan PTKIN perlu memastikan agar jangan sampai ada kesan pembiaran atau pengabaian akan hal ini meskipun diduga masih menimpa segelintir orang saja. Lebih jauh harus dipastikan agar penyebaran opini, sikap dan tindakan segelintir oknum yang sejatinya telah terindikasi terpapar radikalisme ini dapat segera dibatasi dan bahkan dihentikan. Sebab, jika lalai bisa saja segelintir orang ini dapat mewarnai image dan wajah PTKIN secara global yang dimulai dari status di medsos.

Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Agama RI, seterusnya Pimpinan PTKIN perlu memastikan bahwa seluruh stakehokders di jajarannya benar-benar bersih dari oknum-oknum diduga terpapar radikalisme, meski hanya dalam status medsos. Bahkan, dalam batas tertetu, Menteri Agama RI mesti menindak secara tegas jika terdapat oknum yang diduga terpapar, tetapi justru menjadi bagian bahkan memimpin Tim Kerja Program Deradikalisasi dan Moderasi Beragama di setiap jajaran institusi ini.

Hal ini menjadi sangat penting agar pembentukan Pusat Kajian Moderasi Beragama serta program kerjanya seperti yang ada di UINSU tidak menjadi sekadar formalitas, apalagi kalau sampai menjadi kontraproduktif terhadap upaya dan target Menteri Agama RI dalam bidang ini.

Penutup

Menarik ketika dalam khazanah peradaban Islam ada sebuah ungkapan yang amat populer, bahkan sempat disinyalir sebagai Hadis Rasulullah Saw, yakni: “al-Naasu ‘Alaa Diini Mulukihim” yang berarti: “Kecenderungan mayoritas suatu kaum atau suatu komunitas akan mengikuti ideologi pemimpinnya”.

Dalam konteks keberhasilan Program Deradikalisasi dan Moderasi Beragama, agaknya prinsip diatas perlu untuk diterapkan. Untuk itu, para Pimpinan Lembaga atau Instansi seperti di PTKIN tanpa terkecuali harus terpastikan telah mengikuti secara konsisten sikap dan pendirian Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Agama RI dalam memandang dan menyikapi terorisme, radikalisme, ekstremisme dan intoleransi untuk selanjutnya, pendirian mereka dapat pula diikuti secara struktural dan non-struktural oleh orang-orang di bawahnya yang dalam konteks di PTKIN adalah segenap Civitas Akademika.

Bahkan, sudah saatnya Pimpinan PTKIN membangun suatu sistem atau bahkan membentuk Satgas Khusus yang bertugas membuat pemetaan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa segenap stakeholders bahkan Civitas Akademika tidak tersusupi oleh radikalisme baik menyangkut pemahaman apalagi sikap dan aksi. Hanya dengan terbangunnya Civitas Akademika yang terbebas dari keterpaparan radikalisme dan ekstremisme ini sajalah, PTKIN dapat menjadi ujung tombak dalam Program Deradikalisasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub pada RAN-PE 2021.

(Penulis adalah Dosen Filsafat Islam FUSI-UIN Sumatera Utara – Ketua DPP Gerakan Dakwah Kerukunan & Kebangsaan/GDKK)

753 total views, 9 views today

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *