Pembakar Bendera PDIP, Aswan Jaya : Mereka Itu Kelompok Gagal Mikir

Penusukan Syekh Ali Jabber
Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Dr Aswan Jaya SH
Pembakaran Bendera PDIP
Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Dr Aswan Jaya SH

Asaberita.com – Medan – Tindakan pembakaran bendera PDIP dan terlihat juga ada seperti bendera PKI oleh sekelompok orang dalam aksi massa menolak RUU HIP di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (24/6) kemarin, merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir.

Wakil Ketua PDIP Sumut Aswan Jaya menyatakan, pembakaran bendera PDIP, selain tidak dapat ditolerir dan harus di proses hukum, secara terang-terangan aksi itu juga menunjukkan kedangkalan dalam berpikir dan bertindak.

“Mereka ini kumpulan orang-orang bodoh, orang-orang yang gagal mikir. Saat ingin membakar bendera, mereka teriak-teriaknya PKI tapi yang dibakar bendera PDIP. Jelas sekali mereka itu berakal pendek yang malas mikir. PKI dan PDIP itu dua hal yang jauh berbeda” ujar  Aswan Jaya melalui siaran persnya di Medan, Kamis (25/5/2020).

Selain itu, Aswan mempertanyakan dari mana mereka mendapatkan bendera PKI. Aparat penegak hukum wajib menyelidiki dan menindak tegas siapapun yang mencetak, menyebarkan dan membawa bendera dan simbol Organisasi terlarang.

“Dalam aksi pembakaran bendera PDIP, mereka juga membawa bendera PKI, saya heran dari mana mereka mendapatkan bendera PKI itu. Apakah mereka juga punya jaringan atau mengetahui posko orang-orang PKI,” tanya Aswan.

“Atau kalau mereka mencetaknya sendiri, berarti mereka sedang berbuat melanggar hukum dengan mencetak, membawa dan mengkampanyekan partai terlarang di Indonesia. Karenanya aparat hukum wajib bertindak dan segera menangkap mereka serta memprosesnya secara hukum,” ungkap Aswan.

BACA JUGA :  Pemprov Sumut akan Dukung Penuh Program Percepatan Rehabilitasi Nasional Mangrove BRGM

Selanjutnya, Aswan Jaya juga menyatakan keheranannya bahwa ada sekelompok kecil orang yang terlibat dalam aksi-aksi bodoh itu berteriak sebagai pembela Pancasila, tetapi  simbol-simbol yang mereka gunakan seperti bendera, ikat kepala dan atribut lainnya, merupakan atribut kelompok yang anti Pancasila.

Bahkan jauh sebelumnya, kelompok ini pernah menyatakan bahwa Pancasila adalah thoghut dan berhala yang menyesatkan. Mereka juga menyatakan ingin mengganti Pancasila dengan azas yang lain.

“Aneh saja, kemarin teriaknya Pancasila thoghut, lalu ingin dirikan negara lain. Sekarang tiba-tiba menjadi penjuang Pancasila, malah nuduh-nuduh Partai berazaskan Pancasila adalah anti Pancasila, sungguh ini merupakan praktik kemunafikan yang luar biasa,” pungkas Aswan.

Sejak awal dirinya yakin bahwa aksi-aksi membela Pancasila hanya komoditas politik murahan yang dilakukan oleh Organisasi yang baru-baru ini dilarang dan dibubarkan di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila dan berafiliasi dengan Organisasi yang juga telah dilarang dihampir seluruh negara Dunia karena selalu membuat kehancuran.

“Sesungguhnya merekalah yang mirip dengan PKI karena sama-sama Anti Pancasila,” tegas Aswan Jaya.

Sengaja Memancing di Air Keruh

Sebelumnya, Sekjend DPP PDIP Hasto Kristianto dalam siaran persnya di Jakarta pada Rabu (24/5/2020), sangat menyesalkan aksi pembakaran bendera PDIP oleh sekelompok orang.

Aksi ini menurutnya, merupakan tindakan provokasi dan sengaja ingin memancing di air keruh.

BACA JUGA :  Ombudsman: Konflik Tanah di Sumut Bisa Diselesaikan dengan Pendekatan Politik, Bukan Hukum

“PDIP adalah partai yang militan dan memiliki kekuatan grass-roots. Kekuatan ini sepenuhnya di dedikasikan bagi kepentingan bangsa dan negara. Tapi ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, namun kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi” ujar Hasto.

PDIP, lanjut Hasto, dengan tegas menempuh jalur hukum terhadap mereka yang telah membakar bendera PDIP. “Jalan hukum inilah yang juga dilakukan oleh PDIP pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” tegas Hasto.

Berkaitan dengan proses pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), menurut Hasto sikap PDIP sejak awal tegaskan bahwa Partai mendengarkan aspirasi masyarakat dan terus kedepankan dialog.

“Rancangan Undang-Undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi” tandas Hasto. (asa/cnn/has)

Loading

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *