Putrama Al Khairi: Pemimpin Medan Kedepan Harus Berani Eksekusi Program

MEDAN – Untuk memajukan Kota Medan, dibutuhkan pemimpin yang berani dan mampu mengeksekusi program kebijakan pembangunan. Selama ini, pemimpin di Medan banyak yang ragu-ragu takut terjerat kasus hukum untuk eksekusi program, meski akhirnya terkena juga dalam kasus lain.

Demikian diungkapkan bakal calon (balon) Wakil Walikota Medan, Putrama Al Khairi, dalam konprensi pers yang digelar usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diadakan di Sekretariat DPW Partai Perindo Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (6/12/2019).

“Pasca Walikota Medan Abdillah tertangkap, walikota berikutnya tak berani mengeksekusi program. Takut tersangkut kasus hukum, meski akhirnya terkena juga untuk kasus lain. Sehingga, program-program kebijakan pembangunan kota berjalan lambat. Misalnya, masalah persoalan banjir di Kota Medan, masalahnya hanya satu yakni sentimentasi (drainase yang tersumbat). Ini berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari konsultan asal Belanda,” ujar Putrama.

Sebenarnya, lanjut Putrama, solusi untuk mengatasi banjir Kota Medan, dari hasil kajian konsultan sudah juga diberikan. Seperti, drainase yang harus dibangun itu seperti apa dan bagaimana caranya agar tak mudah tersumbat. Kemudian harus juga disiapkan tanggul rob di Belawan, hingga sampai memberikan berbagai penyuluhan pada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai dan drainase.

nst
BACA JUGA :  Tutup Rangkaian Kegiatan Bulan Bung Karno, Ini Pesan Djarot!

“Semua kajian sudah ada, hanya tinggal mengeksekusi programnya, tapi itu belum dilakukan karena pemimpinnya ragu-ragu. Akibatnya, banjir terus saja terjadi karena drainase banyak yang tersumbat,” sebutnya.

Mantan anggota DPRD Medan 2 priode ini juga mengungkapkan, persoalan kemacetan kota dan minimnya penerimaan dari hasil keuntungan BUMD, harus ditangani dengan baik dan dibuat solusinya. Kemacetan di pusat kota harus bisa di urai dengan menciptakan pusat-pusat bisnis baru seperti di kawasan Medan Utara dan kawasan lainnya di pinggir kota.

“BUMD-BUMD kita juga harus disehatkan. Untuk BUMD PD Pembangunan misalnya, kalau di daerah lain BUMD ini kaya dan bisa menopang pembiayaan pembangunan daerah. Tapi PD Pembangunan kita berpuluh-puluh tahun selalu rugi. Dan pada 2015 saat saya baru masuk PD Pembangunan kerugiannya mencapai Rp4 miliar. Ini ada yang salah, masak PD Pembangunan yang dikelolanya Kebun Binatang,” sebut Putrama.

Harusnya, ujar Dirut PD Pembangunan ini, BUMD ini bisa mengelola aset-aset yang terbengkalai agar bisa bernilai dan memberi pemasukan pada kas daerah, karena pemerintah tidak bisa mengelolanya. Kemudian juga bisa menangani pembangunan infrastruktur kota dan lainnya. Intinya, BUMD harus diberi penguatan agar bisa memberikan keuntungan.

“Untuk itu, harus ada good will dari Pemko. Harus ada perubahan secara fondamental dalam penanganan dan pengelolaannya agar BUMD bisa berkembang. Dengan demikian kita juga sudah membangun kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

BACA JUGA :  PDI Perjuangan Sumut Kembali Bagikan Bibit dan Pupuk, Kali ini ke Petani Humbahas

Menanggapi pertanyaan wartawan, Putrama juga menyampaikan harus ada koordinasi antara Pemko, instansi-instansi terkait dan BUMN-BUMN dalam pembangunan kota. Pasalnya, kerap terlihat di berbagai daerah Kota Medan bahkan juga di kawasan pusat kota, pembangunan seperti tidak terkoordinasi dengan baik.

Dicontohkan, setelah Dinas PU melakukan pengerasan atau pengaspalan jalan, instansi lain malah kembali merusaknya dengan menggali lubang, baik untuk memperbaiki drainase, memasang instalasi listrik, air, telepon maupun serat optik. Dan setelah penggalian, kerap tidak ditutup kembali dengan sempurna sehingga jalan terlihat rusak kembali dan terdapat lubang di mana-mana. (re/has)

 2,136 total views,  2 views today

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published.