Rencana Peralihan Penyaluran Dana BOS ke Non Tunai di Sergai Dinilai akan Sulitkan Sekolah

Pelatihan CMS
Para kepala sekolah dan bendahara sekolah di Sergai mengikuti pelatihan Central Manajemen Sistem (CMS) dana BOS terkait rencana peralihan penyaluran dana BOS dari tunai ke non tunai, 6-10 Februari lalu di Aula Sultan Serdang dari pihak Bank Sumut Cabang Rampah.
Pelatihan CMS
Para kepala sekolah dan bendahara sekolah di Sergai mengikuti pelatihan Central Manajemen Sistem (CMS) dana BOS terkait rencana peralihan penyaluran dana BOS dari tunai ke non tunai, 6-10 Februari lalu di Aula Sultan Serdang dari pihak Bank Sumut Cabang Rampah.

Asaberita.com, Sergai – Adanya rencana peralihan dalam sistem penyaluran dana BOS dari sebelumnya tunai menjadi non tunai dengan melibatkan pihak bank di Kabupaten Serdang Bedagai, membuat resah kalangan kepala sekolah tingkat SD dan SMP sederajat baik negeri maupun swasta.

Pasalnya, sistem penyaluran dan pembayaran non tunai ini diprediksi akan menyulitkan bagi sekolah-sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di pedesaan dan memiliki jumlah murid yang tak terlalu banyak.

Bacaan Lainnya

Rencana penerapan penyaluran dana BOS secara non tunai ini sendiri, telah disosialisasikan kepada para kepala sekolah dan bendahara sekolah tingkat SD dan SMP sederajat negeri dan swasta di Sergai.

Para kepsek dan bendahara sekolah telah dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan Sergai sejak Senin hingga Jumat (6-10 Februari 2023) lalu di Aula Sultan Serdang (Kompleks Kantor Bupati Sergei) untuk mengikuti pelatihan Central Manajemen Sistem (CMS) dana BOS di Sergai dari pihak Bank Sumut Cabang Rampah.

Menurut penuturan sejumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan CMS ini, pihak Bank Sumut sebagai bank penyalur dana BOS di Sergei, menganjurkan agar penyaluran dana BOS di tahun 2023 dilakukan secara Non Tunai dengan melibatkan jasa bank, dalam hal ini Bank Sumut, dalam setiap melakukan transaksi penggunaan dana BOS, serta harus menggunakan email dan pasword kepsek atau bendahara sekolah.

BACA JUGA :  Ditemukan, Lima Program PT AR Gagal Total di Kelurahan Huta Raja Tapsel

Secara teori, penyaluran dana bos non tunai bagi sekolah terkesan memudahkan, karena pihak sekolah dapat dengan mudah mengetahui kemana saja dana BOS yang diterima sekolah digunakan, karena semua transaksi penggunaan dana BOS tercatat dalam sistem.

Namun kenyataannya, rencana penyaluran dan penggunaan dana BOS secara non tunai ini sangat meresahkan para kepala sekolah dan bendahara sekolah, khusus bagi sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah yang berada di pedesaan.

Sebab, ketika mau menggunakan dana BOS, harus memakai jasa bank dengan menggunakan CMS yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus dibidang IT.

Para kepsek dan bendahara sekolah, terutama sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah yang berada di pedesaan, mengaku merasa sangat keberatan dengan sistem transaksi Non Tunai ini dalam penggunaan dana BOS, karena hal itu mereka anggap akan menyulitkan dan terasa aneh.

Salah seorang kepala sekolah yang namanya tak ingin disebutkan memberi contoh, ketika sekolah mau membeli alat kebersihan 2 buah sapu lidi misalnya, maka kepsek atau bendahara sekolah harus meminta nomor rekening penjual sapu lidi untuk mentransfer dana pembelian sapu lidi. Demikian juga untuk membayar gaji petugas kebersihan menggunakan dana BOS, juga harus ditransfer meski jumlahnya tak seberapa. “Ini pasti menyulitkan dan aneh,” ucap kepsek itu ketika berbincang dengan wartawan, Rabu (15/2).

BACA JUGA :  Pra Musrembang, Pembangunan Infrastruktur dan Pangan Jadi Fokus di Nias tahun 2024

Dari bincang-bincang dengan para Kepsek SD dan SMP swasta di Sergai, juga timbul pertanyaan bersama mereka, sebenarnya dana BOS 2023 di Serdang Bedagai itu untuk kepentingan siapa?.

Seorang Kepsek SMP yang juga minta namanya tak disebutkan, menilai pihak Bank Sumut cabang Rampah terkesan sudah terlalu jauh mencampuri urusan sekolah, terutama dalam penggunaan dana BOS, padahal bank hanyalah sebagai penyalur. “Kami menduga ada oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari pelibatan Bank Sumut ini,” ucapnya.

Karena itu pula, para kepala sekolah itu berharap agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sergai, dapat membatalkan atau setidaknya menunda pelaksanaan transaksi non tunai ini dalam penggunaan dana BOS di Sergai. (ak)

Loading

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *