PADANGSIDIMPUAN – Puluhan massa dari Gerakan Masyarakat Sidimpuan (Gemas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Jalan Sudirman, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, pada Selasa (22/10/2024). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan keterlibatan perangkat pemerintah dalam politik praktis, khususnya dalam Pilkada Padangsidimpuan 2024.
Massa yang terdiri dari puluhan orang tiba di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengendarai belasan sepeda motor, membawa sejumlah spanduk yang berisi kecaman terhadap perangkat pemerintahan. Mereka menyoroti dugaan pemanfaatan bantuan sosial (bansos) oleh beberapa kepala lingkungan (kepling), kepala desa (kades), dan lurah untuk mendukung salah satu calon kepala daerah dalam pilkada.
Beberapa spanduk yang dibawa oleh pengunjuk rasa bertuliskan, “PAK KEPLING/KADES/LURAH, JANGAN MANFAATKAN BANSOS UNTUK BAHAN KAMPANYE KANDIDATMU” dan “PAK PJ WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN, SEGERA NONAKTIFKAN DAN TINDAK TEGAS KEPLING, KADES & LURAH YANG TIDAK NETRAL DALAM PILKADA PADANGSIDIMPUAN 2024.”
Koordinator aksi, Ferdiansyah Pasaribu, dalam orasinya menyampaikan bahwa pihaknya meminta untuk bertemu langsung dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Padangsidimpuan, Timur Tumanggor, guna menyampaikan dugaan tersebut secara langsung.
“Kami ingin bertemu langsung dengan Pj Wali Kota, agar beliau tahu bahwa beberapa perangkatnya, baik kepling, lurah, maupun kades, diduga ikut terlibat dalam politik praktis. Kami ingin bertanya apakah tindakan ini mendapat instruksi dari beliau,” ujar Ferdiansyah.
Ia juga mengimbau para kepling dan lurah di Kota Padangsidimpuan agar tidak memanfaatkan bansos yang merupakan hak masyarakat untuk kepentingan politik tertentu. “Jangan jadikan bansos sebagai alat kampanye. Itu adalah hak rakyat. Kalau ingin bertarung dalam pilkada, lakukan dengan cara yang jujur,” tegasnya.
Aksi yang semakin memanas membuat Kabag Tapem Pemko Padangsidimpuan, Roy Siagian, turun langsung menemui massa. Roy menyampaikan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh massa sudah dilaporkan kepada Pj Wali Kota dan akan segera dibahas dalam rapat internal. “Tuntutan ini sudah saya sampaikan kepada Pak Pj. Kami akan segera rapatkan hal ini,” ucap Roy.
Meski tidak berhasil bertemu langsung dengan Pj Wali Kota, massa aksi menyatakan akan terus memantau perkembangan dan menuntut tindakan tegas terhadap perangkat pemerintah yang terlibat dalam politik praktis.
(ABN/AM)
