JAKARTA — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) resmi meluncurkan inisiatif baru bertajuk Media and Peace Forum dalam sebuah diskusi publik di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin (21/4/2025). Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk mereduksi distorsi informasi, terutama yang berkaitan dengan konflik dan ketegangan global.
Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan bahwa media massa dan media sosial kini memegang peran sentral dalam membentuk persepsi publik. Di era disrupsi dan post-truth, kata Teguh, kebenaran kerap kali dikesampingkan demi membenarkan keyakinan yang sudah terbentuk.
“Di era post-truth, kebenaran menjadi kurang penting dibandingkan keinginan untuk mempercayai sesuatu. Informasi tidak lagi digunakan untuk menguji keyakinan, tetapi untuk mempertebal keyakinan,” ujar Teguh.
Peluncuran forum ini dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Indonesia untuk Korea Utara Riza H. Wardhana, KUAI Korea Utara untuk Indonesia So Kwang Yun, Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya, Direktur Grup Studi Juche Indonesia (GSJI) Teuku Rezasyah, dan Produser SEA Today M. Alvin Dwiana Qobulsyah.
Forum ini juga menyoroti bagaimana Korea Utara (Korut) kerap menjadi korban penyebaran informasi keliru dan propaganda, terutama dari media Barat.
“Saya sudah belasan kali ke Korea Utara sejak 2003. Saya kira cukup mengenal negara ini. Banyak informasi yang beredar tidak sesuai realitas di lapangan,” ujar Teguh, yang juga menulis disertasi mengenai konflik di Semenanjung Korea.
Senada dengan itu, Alvin Qobulsyah menambahkan bahwa dominasi narasi media Barat di Indonesia membuat informasi mengenai Korea Utara menjadi bias. Ia mengajak masyarakat lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh.
“Ketiadaan tim liputan dari Indonesia di Korea Utara turut memperparah kondisi ini,” ujarnya.
Sementara itu, Teuku Rezasyah menjelaskan bahwa kemandirian Korea Utara bertumpu pada ideologi Juche, yang menekankan prinsip berdiri di atas kaki sendiri. Ia menilai banyak negara salah memahami Korut, padahal negara tersebut berhasil menerapkan pembangunan berbasis masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
“Kondisi ini tidak baik bagi hubungan antarbangsa yang seharusnya dibangun atas dasar saling menghargai dan kesetaraan,” tegasnya.
Media and Peace Forum diharapkan menjadi clearing house bagi masyarakat dan media dalam menyikapi informasi seputar konflik—baik politik, sosial, lingkungan, maupun komunal—di dalam maupun luar negeri. (ABN)
- Rayakan HUT ke-19, SSB Patriot Medan Gelar Turnamen Sepak Bola Usia Dini: Hendra DS Tekankan Sportivitas dan Kejujuran – Juli 4, 2025
- Kabiro Humas Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Undang-Undang yang Membolehkan Privatisasi Pulau di Indonesia – Juli 4, 2025
- Lantik 79 Pejabat Struktural Se-Indonesia, Menteri Nusron Tekankan Semangat Nationwide dan Sistem Meritokrasi – Juli 4, 2025
