MEDAN – Rencana Badan Penyelenggara Haji (BPH) Republik Indonesia, membuka rekrutmen seluas-luasnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) non-muslim bergabung dalam pengelolaan haji, diapresiasi akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.
“Langkah ini awal mereformasi pengelolaan haji Indonesia. Rekrutmen ASN non-muslim di BP Haji selangkah lebih maju dan menjadi titik awal sekaligus bukti toleransi kebangsaan yang dibangun BP Haji di masa Presiden Prabowo Subianto,” kata Akademisi UIN Sumut Dr Anang Anas Azhar MA, di Medan, Senin (22/07/2025).
Anang menegaskan, selama 75 tahun Kementerian Agama RI mengelola haji Indonesia tentu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Pemindahan pengelolaan haji dari Kemenag RI kepada BP Haji harus menampilkan suasana yang berbeda dari pengelolaan sebelumnya. Terlebih, pola rekrutmen ASN yang profesional tanpa memandang latar belakang agama yang dianut.
Dia mengatakan, rencana penerimaan ASN non-muslim yang dilakukan BP Haji dalam pengelolaan haji Indonesia, tidak mengabaikan kepentingan banyak kelompok. Toh, selama ini sejak BP Haji berdiri, BP Haji membuka rekrutmen pejabat yang diambil dari lintas departemen. Misalnya, pejabat yang faham mengelola keuangan, kepolisian, KPK, TNI, Departemen Kesehatan dan Kementerian Hukum Dan HAM.
“BP Haji harus membuka diri. Sebab melalui langkah baru ini menutup kesan bahwa lembaga baru ini tidak hanya milik sekelompok kepentingan saja,” kata Anang.
Menurut dia, rekrutmen ASN non-muslim di BP Haji tidak perlu dipersoalkan. Langkah baru ini kata Anang, merupakan bagian membumikan dakwah kultural lintas agama. Islam juga tidak mengecilkan perannya sebagai agama rahmatan lil’alamin yang melindungi satu kepentingan umat saja, melainkan memberi kemaslahatan untuk semua kepentingan.
“Harus kita pisahkan, mana ibadah ritual dan mana ibadah muamalah. Rekrutmen ASN non-muslim untuk kesuksesan haji adalah ibadah muamalah, dan bukan ibadah ritual. Jadi, non muslim pun dapat terlibat mensukseskan penyelenggaraan haji Indonesia,” katanya.
Sebagai akademisi yang juga Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sumatera Utara ini, Anang menyarankan BP Haji RI sebelum mengumumkan rekrutmen SDM dalam membantu proses penyelenggaran haji yang sepenuhnya tahun 2026 ini, harus bersifat inklusif. Artinya, kata dia, terbuka untuk semua agama dan menerima SDM-nya dari lintas kementerian seperti yang disampaikan Wakil Kepala Badan Haji RI Dahnil Anzar Simanjuntak.
“Lintas SDM semua kementerian saat ini sangat diperlukan, apalagi lembaga BP Haji adalah lembaga baru yang butuh dukungan dari semua pihak, agar citranya terlihat profesional, akuntabel dalam melayani Jemaah haji Indonesia, mulai pra-keberangkatan, keberangkatan dan pemulangan jemaah,” katanya. ** MSJ
- Haji Diurus ASN Non-Muslim, Akademisi UINSU Dukung BP Haji - Juli 22, 2025
- LPCRPM Muhammadiyah Sumut Sosialisasi Regional Meeting di PDM Binjai - Juli 20, 2025
- LPCRPM Muhammadiyah Sumut Konsolidasi CRPM di Medan - Juli 19, 2025
