MEDAN — Pendiri Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Sumatera Utara, Drs. Syaiful Syafri, MM, meminta Kapolri turun tangan terkait proses pendaftaran calon Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat KBPP Polri periode lima tahun ke depan.
Permintaan itu disampaikan menyusul hanya adanya satu kandidat yang mendaftar, yakni petahana Dr. Evita Nursanty, MSc, menjelang Musyawarah Nasional (Munas) VI KBPP Polri yang dijadwalkan berlangsung pada 14–15 Mei 2026 di Jakarta.
Menurut Syaiful, minimnya jumlah calon tidak terlepas dari singkatnya masa pendaftaran yang hanya dibuka selama 10 hari.
Hal tersebut disampaikannya didampingi Ketua Resor KBPP Polri Medan Riswandi Husin dan sejumlah Ketua Resor se-Sumut, usai rapat di Hotel Madani Medan, Sabtu (18/4/2026).
Syaiful mengungkapkan, Ketua Umum KBPP Polri Dr Evita sendiri sudah berakhir masa kepemimpinannya pada1 Maret 2026. “Jika tidak ada rapat pleno perpanjangan masa tugas, maka Munas cacat hukum, karena SK Panitia dari mereka (Evita),” tutur Syaiful.
Dia menilai, kondisi calon tunggal berpotensi mengurangi nilai demokrasi dalam Munas. Ia pun mempertanyakan peran dan kiprah kepengurusan pusat selama ini.
“Ketika Polri dihujat masyarakat dan bahkan didorong untuk direformasi serta ditempatkan di bawah kementerian, di mana peran pengurus pusat KBPP Polri? Justru KBPP Polri Sumut yang aktif membela institusi Polri melalui berbagai pernyataan dan konferensi pers,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa KBPP Polri lahir dari semangat anak-anak anggota dan purnawirawan Polri, yang pertama kali berdiri di Sumatera Utara pada 1 Maret 2000, sebelum berkembang secara nasional pada 1 Maret 2003.
“Saya bersama Riswandi Husin adalah bagian dari pendiri KBPP Polri Sumut dan juga peserta Munas pertama dan kedua,” ujarnya.
Syaiful menjelaskan, sejak awal organisasi ini dibentuk dengan empat tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak Polri, membuka lapangan kerja, membantu tugas Polri dalam menjaga kamtibmas, serta membela Polri saat mendapat tekanan publik.
Namun, ia menilai dalam lima tahun terakhir aktivitas organisasi, khususnya di daerah, mengalami penurunan.
“Tidak ada konsolidasi dari pusat ke daerah. Berbeda dengan kepengurusan sebelumnya yang aktif turun ke wilayah, menggelar rakernas, hingga kegiatan ziarah menjelang HUT KBPP Polri,” ungkapnya.
Atas dasar itu, Syaiful menyatakan menolak adanya calon tunggal dalam pemilihan Ketua Umum dan mendorong agar masa pendaftaran diperpanjang demi membuka ruang kompetisi yang sehat.
“Kalau ingin Munas berjalan demokratis, harus ada lebih dari satu calon. Saya sendiri siap maju sebagai calon Ketua Umum PP KBPP Polri,” tegasnya.(ABN/dan)
