MEDAN – Di sebuah pagi yang khidmat di kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, langkah-langkah akademik mencapai puncaknya. Rabu, 22 April 2026, bukan sekadar seremoni, melainkan peneguhan perjalanan panjang seorang anak kampung yang menapaki dunia ilmu hingga ke titik tertinggi: guru besar.
Di Gelanggang Mahasiswa H.M. Arsjad Thalib Lubis, Jalan IAIN/Sutomo Medan, suasana Sidang Senat Terbuka terasa penuh wibawa. Dipimpin Ketua Senat Prof Pagar Hasibuan dan didampingi Rektor Prof Nurhayati, pengukuhan itu menjadi saksi lahirnya seorang profesor di bidang Komunikasi Politik Islam: Anang Anas Azhar. Prof Dr Anang Anas Azhar, SAg, MA adalah satu dari 14 guru besar UINSU yang dikukuhan hari ini.
Namun, yang membuat momen itu lebih dari sekadar seremoni adalah gagasan yang ia bawa—sebuah kegelisahan akademik yang terasa sangat dekat dengan realitas politik hari ini.
Dalam pidato pengukuhannya bertajuk “Pencitraan Politik Islam: Memadukan Konsep dan Aplikasi Kampanye Politik Ala Islam”, Prof. Anang menguliti fenomena yang kian akrab di mata publik: politik pencitraan.
Ia tidak menampik bahwa dalam sistem demokrasi modern, pencitraan adalah bagian tak terelakkan. Namun, di titik itulah ia mengajukan pertanyaan mendasar—apakah citra dibangun dari integritas, atau sekadar rekayasa persepsi?
Menurutnya, dalam perspektif Islam, komunikasi politik tidak berdiri di ruang bebas nilai. Ia terikat pada prinsip moral, kejujuran, dan tanggung jawab. Mengutip spirit qaulan sadida, ia menegaskan bahwa setiap pesan politik harus lurus, benar, dan tidak menyesatkan.
Dalam konteks yang lebih luas, ia mengingatkan bahwa politik dalam Islam bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan bentuk pengabdian. Reputasi pemimpin tidak lahir dari strategi komunikasi yang canggih, tetapi dari konsistensi akhlak.
Di tengah era disinformasi dan propaganda digital, gagasan ini terasa seperti oase: mengembalikan politik pada etika, bukan sekadar elektabilitas.
Tak berhenti pada kritik, Prof. Anang menawarkan tiga gagasan penting yang menjadi inti pemikirannya:
Pertama, menggeser makna pencitraan dari simbol ke akhlak.
Politik Islam, menurutnya, tidak boleh berhenti pada simbol religius atau jargon keagamaan. Yang utama adalah bagaimana nilai kejujuran, keadilan, dan amanah benar-benar hidup dalam tindakan politik.
Kedua, menempatkan ulama sebagai penjaga etika, bukan sekadar “stempel politik”.
Ia menyoroti kecenderungan menjadikan tokoh agama sebagai alat legitimasi kekuasaan. Padahal, ulama seharusnya hadir sebagai penuntun moral yang menjaga demokrasi tetap sehat.
Ketiga, kampanye harus berbasis maslahat, bukan kultus figur.
Pertarungan politik idealnya tidak lagi soal siapa didukung siapa, tetapi apa agenda keummatan dan kebangsaan yang diperjuangkan.
Gagasan ini bukan sekadar wacana akademik, melainkan refleksi dari pengalaman panjangnya mengamati—bahkan pernah berada di dalam—dunia politik itu sendiri.
Dari Wartawan ke Guru Besar
Perjalanan hidup Prof. Anang seperti narasi klasik tentang ketekunan. Ia lahir di Desa Tebing Linggahara, Labuhanbatu, 4 Oktober 1974. Masa kecil hingga remaja dihabiskannya di Rantau Prapat, menempuh pendidikan dari SD hingga MAN. Pilihan hidupnya kemudian membawanya ke dunia komunikasi Islam di UINSU—kampus yang kelak menjadi rumah besar bagi seluruh jenjang pendidikannya, dari sarjana hingga doktor.
Namun, jalannya tidak lurus sebagai akademisi sejak awal.
Ia pernah menjadi wartawan, bahkan mengantongi sertifikat Uji Kompetensi Wartawan Utama dari Dewan Pers. Dunia jurnalistik membentuk kepekaan dan ketajaman analisisnya. Di kalangan sesama wartawan, ia bahkan pernah dijuluki “Profesor Berita”—sebuah julukan yang kini terasa seperti isyarat masa depan.
“Dulu mereka memanggil saya profesor karena banyaknya berita yang saya tulis. Hari ini, saya menjadi profesor sesungguhnya,” ujarnya, mengenang dengan nada haru.
Selain sebagai jurnalis, putra pasangan Saibon AS (alm) dan Jamilah SM (almh) ini, pernah mencurahkan tenaga dan pikirannya sebagai aktivis. Ia juga sempat aktif sebagai politisi dan aktivis organisasi, termasuk di lingkungan Muhammadiyah. Pengalaman itu memperkaya perspektifnya dalam melihat komunikasi politik—tidak hanya dari teori, tetapi juga praktik.
Akademisi yang Produktif dan Berpengaruh
Sebagai dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU, Prof. Anang dikenal produktif. Ratusan tulisan opini telah ia hasilkan, ditambah buku-buku yang membahas komunikasi politik, politik Islam, hingga kebijakan publik.
Suami Evi Sakdiah S.Ag, M.Sos dan ayah empat putra — M Choirur Rais Alvizar (25), M Hafiz Alvizar (21), M Tahfif Alvizar (19) dan M Fikri Rizki Alvizar (16) — ini
juga aktif sebagai narasumber dalam berbagai forum, termasuk diskusi penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.
Di kampus, ia mengemban amanah sebagai Wakil Dekan III FDK UINSU periode 2023–2027, sekaligus mengajar di berbagai jenjang, termasuk pascasarjana.
Dedikasinya tidak hanya pada pengajaran, tetapi juga pembinaan generasi akademisi berikutnya.
Pengukuhan guru besar sering kali dipahami sebagai puncak karier akademik. Namun bagi Prof. Anang, momen itu justru menjadi titik awal tanggung jawab yang lebih besar.
Ia tidak hanya membawa gelar, tetapi juga gagasan—tentang bagaimana politik seharusnya dijalankan: dengan akhlak, kejujuran, dan orientasi pada kemaslahatan.
Di tengah wajah politik yang kerap riuh oleh pencitraan semu, suara seperti ini menjadi penting. Sebab, seperti yang ia tekankan, citra sejati tidak dibangun dari ilusi, melainkan dari integritas yang hidup dan konsisten.
Dan dari seorang “Profesor Berita”, kini lahir seorang profesor yang membawa misi: mengembalikan makna komunikasi politik ke jalan yang lebih bermartabat. (ABN/dan)
- Dari “Profesor Berita” ke Guru Besar: Anang Anas Azhar dan Jalan Sunyi Mengembalikan Etika Politik – April 22, 2026
- Bupati Deli Serdang Gaspol Dukung Kampus Terpadu UMSU, Akses Jalan Alternatif Disiapkan – April 21, 2026
- Digitalisasi Pusdatin sebagai Penggerak Transformasi Kwarda Sumatera Utara – April 21, 2026
