Membongkar "Design" Oligarkhi: Dua Front Dolar dan Beras Jadi Ujian Stabilitas Ekonomi 2026

“Swasembada Tercapai, Tapi Distribusi Dihadang. Rakyat Jangan Jadi Korban”

MEDAN – Di tengah upaya pemerintah mempercepat Swasembada Pangan dan menganggarkan Rp 500 Triliun untuk Perlindungan Sosial dalam APBN 2026, Lintas 98 Sumatera Utara mengeluarkan peringatan dini.

Juru Bicara Lintas 98 Sumut, Herianto, SE, memprediksi ada potensi “Serangan Dua Front” berbasis struktur pasar yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo.

“Front pertama: tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Front kedua: gejolak harga kebutuhan pokok terutama beras. Kami melihat ini sebagai pola, bukan kebetulan sesaat,” ujar Herianto dalam keterangan pers di Medan, Jumat (14/8/2026).

FRONT 1 : Tantangan Fiskal dari Beban Utang & Kurs

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026 dari Kementerian Keuangan, pemerintah diproyeksikan membayar cicilan pokok dan bunga utang sebesar Rp 1.353,3 Triliun pada 2026. Sementara Bank Indonesia mencatat posisi Utang Luar Negeri Indonesia sebesar 424,1 miliar USD per Triwulan I 2026.

“Risikonya jelas. Jika terjadi pelemahan rupiah signifikan, misalnya ke level Rp 17.000 per USD, beban APBN untuk bayar utang bisa membengkak puluhan triliun hanya karena selisih kurs,” jelas Herianto.

Data Bank Indonesia per Juli 2026 menunjukkan Cadangan Devisa Indonesia berada di level 152,7 miliar USD . Untuk meredam risiko, Herianto mendorong percepatan implementasi transaksi mata uang lokal/LCT dengan mitra dagang utama seperti Tiongkok, India, dan negara ASEAN.

FRONT 2 : Paradoks Swasembada dan Struktur Pasar Pangan

Di sisi pangan, BPS dalam Rilis Neraca Pangan Juli 2026 mencatat produksi beras nasional surplus 2,1 juta ton. Perum Bulog juga melaporkan Cadangan Beras Pemerintah/CBP di atas 5,2 juta ton pada pertengahan 2026.

Namun di lapangan, harga sejumlah komoditas pangan masih bergejolak.

KPPU dalam Kajian Persaingan Usaha Minyak Goreng 2024-2025 mencatat adanya konsentrasi pasar di mana 4 grup usaha menguasai lebih dari 40% pangsa pasar nasional. Pola serupa juga teridentifikasi pada rantai distribusi beras dan komoditas strategis lain.

“Data BPS jelas menunjukkan surplus. Artinya kenaikan harga bukan semata karena gagal panen. Ada faktor di hulu distribusi dan struktur pasar yang perlu diawasi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti anomali hilirisasi CPO. Skema subsidi BPDPKS saat ini membuat harga CPO untuk biodiesel kerap lebih menarik dibanding untuk minyak goreng dalam negeri.

“Ini yang kami sebut paradoks hilirisasi. Subsidi yang tujuannya untuk rakyat, jangan sampai justru menyedot pasokan dari pasar domestik,” kritiknya.

Memahami Pola Ekosistem, Bukan Menuduh Individu

Herianto menekankan analisis ini tidak ditujukan kepada individu atau perusahaan tertentu. Fokusnya adalah membedah pola dan ekosistem pasar yang telah terbentuk.

“Kami menyebutnya potensi _cipta kondisi_ oleh segelintir kelompok yang diuntungkan dari ketidakstabilan. Tujuannya bisa menciptakan persepsi bahwa negara gagal mengurus rakyat. Kami tegaskan, ini analisis struktur, bukan tuduhan personal ,” jelasnya.

Ia memetakan 3 simpul ekosistem yang perlu diawasi bersama:

Pertama, Ekosistem Hulu-Hilir Terintegrasi : Satu grup usaha memiliki rantai dari perkebunan hingga ritel. Keputusan bisnis di satu titik bisa berdampak ke pasokan hilir.

Kedua, Ekosistem Distribusi : Konsentrasi kepemilikan gudang dan armada logistik berpotensi menghambat kelancaran distribusi stok pemerintah.

Ketiga, Ekosistem Narasi : Isu kelangkaan dan kemahalan digoreng secara masif, menciptakan kepanikan pasar sebelum fakta di lapangan terverifikasi.

“Di era sekarang, untuk menggoyang sebuah negara tidak perlu konflik fisik. Cukup menciptakan tekanan di nilai tukar dan harga pangan secara bersamaan,” ujarnya.

Rekomendasi Kongkrit Untuk Negara

Agar program besar pemerintah tidak terhambat di tengah jalan, Lintas 98 Sumut mengajukan 4 langkah:

1. Percepat Transaksi Mata Uang Lokal : Perluas skema LCT untuk impor pangan, energi, dan bahan baku industri.

2. Transparansi Data Stok Nasional : Wajibkan pemilik gudang dengan kapasitas >1000 ton melaporkan stok beras, gula, dan minyak secara mingguan dalam 1 dashboard publik yang diakses BPK, KPPU, dan publik.

3. Audit Struktur & Penegakan Hukum : Bentuk Satgas Gabungan KPPU-Kejagung-Polri untuk mengaudit rantai pasok. Tindak tegas praktik penahanan stok dan kartel.

4. Prioritaskan Ketahanan Pangan Rakyat : Evaluasi insentif BPDPKS. Tetapkan kuota pasokan CPO untuk kebutuhan dalam negeri. Perkuat peran Bulog dan wajibkan ritel modern menyediakan rak khusus untuk beras SPHP.

“Pemerintah sudah menyiapkan anggarannya, programnya berjalan, dan stoknya ada. Tugas kita bersama adalah mengawal agar manfaatnya benar-benar sampai ke rakyat. Jangan sampai rakyat antri dan membayar mahal, sementara stok di gudang melimpah,” tutup Herianto.

Lintas 98 Sumut menyatakan siap berkolaborasi dengan DPR, BPK, KPK, akademisi, dan media untuk mengawal akuntabilitas Rp 500 Triliun dana perlindungan sosial.

(ABN)