Asaberita.Com – Jakarta – Partai Ummat menjadi satu-satunya partai politik yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Partai Ummat melawan KPU yang tak meloloskannya ke pesta demokrasi.
KPU menyatakan Partai Ummat tidak memenuhi syarat dalam verifikasi parpol di NTT dan Sulawesi Utara sehingga partai besutan Amien Rais itu berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Partai Ummat keberatan dan melaporkan KPU RI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Mereka membawa 6 ribu bukti yang berada dalam 16 flashdisk. Dokumen digital itu berwujud berkas digital hingga video. Kuasa hukum Partai Ummat, Denny Indrayana.
“Kami berkeyakinan dalam proses mediasi dengan bukti argumen yang kami sampaikan, insyaallah Partai Ummat dapat dikatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Tapi kami juga bersiap jika harus masuk ke proses ajudikasi, dan itu kita lalui dengan keyakinan bahwa kita bisa membuktikan, bahwa tidak sulit untuk verifikasi ini,” kata Denny di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (16/12/2022).
Amien Rais selaku Ketua Majelis Syura Partai Ummat bahkan sudah protes sebelum KPU mengumumkan partai-partai yang lolos ke Pemilu 2024. Ada 17 partai yang ikut pemilu nanti, yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PKN, Hanura, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, dan PPP.
Pernyataan Amien Rais, sehari sebelum pengumuman KPU tanggal 14 Desember, Amien Rais menyampaikan bahwa partainya tak lolos ke Pemilu 2024.
“Kami mendapatkan informasi A1 yang valid, bahwa pada 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Ummat,” ujar Amien Rais dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagram-nya, Selasa (13/12).
Amien Rais mengatakan keputusan tersebut penuh kejanggalan. Dia menyebut dari pemberitaan yang beredar, KPU diduga melakukan manipulasi data terkait partai-partai yang akan diloloskan.
Partai Ummat menggandeng Denny Indrayana sebagai kuasa hukumnya. Denny adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM dan sekarang memimpin Integrity Law Firm.
Begitu mengetahui bahwa Partai Ummat tak lolos verifikasi faktual di wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Amien Rais menyampaikan bahwa pihaknya telah dipersulit di dua daerah itu.
“KPUD di dua provinsi tersebut kami duga telah mempersulit dengan segala cara agar Partai Ummat tidak lolos. Bukti-bukti kesaksian tertulis maupun bukti-bukti digital telah kami miliki dan pada saatnya akan kami ekspos ke publik,” tutur Amien, Rabu (14/12).
Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menyampaikan ada dua langkah yang bakal ditempuh untuk mengupayakan Partai Ummat lolos ke Pemilu 2024. Dua langkah itu menuju tuntutan audit verifikasi KPU, pemeriksaan jajaran KPU, dan pemberhentian oknum-oknum KPU yang melanggar aturan.
“Jadi kita Insyallah akan ada dua langkah. Yang pertama, langkah-langkah politik. Yang kedua, langkah secara prosedural, kita akan ke Bawaslu. Bisa dijelaskan lebih detail oleh Prof Denny (Ketua Tim Hukum DPP Partai Ummat Denny Indrayana),” kata Ridho dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (14/12).
Mereka juga menyatakan KPU telah bertemu dengan Partai Ummat sebelum pengumuman digelar. Pembicaraan dengan KPU brisi pemberitahuan dari KPU bahwa Partai Ummat menjadi partai yang tidak lolos. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mempersilakan Partai Ummat melaporkan KPU soal pertemuan itu.
“Bila punya alat bukti yang cukup, masyarakat dan termasuk parpol bisa mengadukan ke DKPP,” ucap Ketua DKPP, Heddy Lugito.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja juga menyatakan bakal menyelidiki pertemuan tersebut. Namun, perlu ada laporan dulu yang masuk ke lembaganya.
Amien Rais menuding partainya tak diloloskan karena kerap kali mengkritik kebijakan pemerintah. Sedangkan partai-partai lain adalah partai-partai penjilat pemerintahan Jokowi.
“Kami menyatakan bahwa Partai Ummat memang selama ini cukup kritis dengan kebijakan pemerintah karena itu maka telah disingkirkan menjadi satu satunya partai yang disingkirkan,” kata Amien Rais dalam konferensi pers virtual, Rabu (14/12).
Partai-partai pro pemerintahan Jokowi menanggapi. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai Partai Ummat tidak lolos verifikasi bukan karena pemerintah tapi karena Partai Ummat tidak kompak. PKB menilai pernyataan Amien Rais ngawur dan kurang tepat. Gerindra turut prihatin dengan nasib Partai Ummat namun menuntut bukti soal campur tangan Istana Kepresidenan terhadap verifikasi KPU sebagaimana yang ditudingkan Amien Rais.
“Kita nggak ngerti arah pembicaraan Pak Amien, siapa yang dimaksud penjilat. Apa nggak lebih baik fokus pada pembuktian untuk berperkara di Bawaslu nanti?” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, kepada wartawan, Kamis (14/12).
PPP menepis tudingan Amien Rais bahwa partainya sebagai partai penjilat pemerintah. PPP mengimbau Amien Rais untuk introspeksi diri saja soal ketidaklolosan Partai Ummat. ** msj/dc
