MEDAN (Asaberita.com) – Gelombang protes mahasiswa kembali memanaskan halaman depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.
Puluhan massa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan (Perma Labusel) menyambangi markas Adhyaksa tersebut dengan tuntutan tunggal: evaluasi total dan pencopotan pejabat di Kejari Labuhanbatu Selatan.
Ketua Umum Perma Labusel, Amiruddin Siregar, S.H., dalam orasinya menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk mosi tidak percaya terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Labusel yang dinilai “mandul” dalam pemberantasan korupsi di daerah tersebut.
Di hadapan Kasi Penkum Kejatisu, Amiruddin membeberkan indikasi ketidakseriusan Kejari Labusel, khususnya pada unit Pidana Khusus (Pidsus) dan Intelijen, dalam mengawal agenda pemberantasan rasuah. Ia mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labusel, Kasi Pidsus, serta Kasi Intelijen.
“Kami menilai kinerja Kajari, Kasi Pidsus, dan Kasi Intel Labusel tidak optimal dan sama sekali tidak produktif dalam melakukan pengusutan tuntas dugaan korupsi di Labuhanbatu Selatan. Banyak kasus yang diduga kuat terjadi dan sudah sangat transparan di depan publik, namun seolah sengaja didiamkan,” tegas Amiruddin dengan nada tinggi.
Massa menekankan bahwa masyarakat Labusel sangat mengharapkan sosok pimpinan kejaksaan yang berani dan mampu membersihkan daerah dari praktik korupsi, bukan sekadar duduk di balik meja.
Tak main-main, aspirasi ini juga ditujukan langsung kepada Jaksa Agung RI, Prof. Dr. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.H., dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), Prof. Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum.
Perma Labusel meminta Jamwas segera memeriksa dan merekomendasikan pencopotan pejabat-pejabat tersebut karena dianggap gagal menjalankan fungsi penegakan hukum secara maksimal di wilayah hukum Labuhanbatu Selatan.
Menutup orasinya, Amiruddin memberikan peringatan keras bahwa aksi ini bukanlah yang terakhir. Jika tuntutan mereka tidak segera direspons secara nyata oleh Kejatisu maupun Kejagung, massa mengancam akan turun kembali ke jalan.
“Kami akan terus kawal permohonan ini. Kami pastikan akan ada aksi berjilid-jilid sampai tuntutan kami dikabulkan. Ini semua demi kebaikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar maju dan jauh dari korupsi,” pungkasnya sebelum membubarkan barisan secara tertib.
