MEDAN — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kalibrasi Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia, Antony Sinaga, SH, M.Hum, menyoroti kinerja Penjabat (Pj.) Gubernur serta Pj/Pjs Bupati/Walikota terkait penanganan deflasi di Sumatera Utara.
Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 4 Oktober 2024 lalu, yang menyebutkan dampak buruk deflasi selama lima bulan terakhir di Indonesia telah menyebabkan banyak petani bangkrut dan pedagang terpaksa menutup usaha.
Menurut Antony, deflasi yang terjadi saat ini berpotensi menambah jumlah masyarakat kelas menengah yang jatuh ke dalam kategori miskin, jika tidak segera ditangani secara serius.
“Deflasi yang dibiarkan berlarut-larut akan merusak perekonomian dan kehidupan masyarakat, terutama di Sumatera Utara. Oleh karena itu, Pj. Gubernur dan Pj/Pjs Bupati/Walikota di wilayah ini seharusnya mengambil langkah strategis untuk mengembalikan daya beli masyarakat,” ujarnya pada Selasa (8/10) di Medan.
Antony, yang merupakan alumni Magister Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara, juga menyayangkan sikap Pj. Gubernur Sumatera Utara dan Pj/Pjs Bupati/Walikota yang menurutnya belum terlihat membicarakan langkah konkret untuk mengatasi deflasi di wilayahnya.
“Sejauh ini, fokus Pj. Gubernur Sumut lebih terarah pada kegiatan yang berkaitan dengan Dinasti Politik, dibandingkan upaya serius mengatasi permasalahan ekonomi seperti deflasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, rangkaian kegiatan seperti safari dakwah PON dan pertemuan dengan kepala desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, serta berbagai acara lainnya, lebih condong digunakan untuk tujuan politik tertentu, terutama untuk memenangkan mantan Walikota Medan yang kini menjadi bakal calon Gubernur Sumatera Utara.
“Hal ini semakin memperjelas bahwa perhatian Pj. Gubernur dan Pj/Pjs Bupati/Walikota saat ini lebih diarahkan untuk kepentingan politik, bukan menyelesaikan masalah ekonomi yang mendesak seperti deflasi,” tegas Antony.
Antony juga menilai, fenomena Dinasti Politik di Sumatera Utara saat ini berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif. “Cawe-cawe Dinasti Politik yang dipertontonkan oleh Pj. Gubernur dan Pj/Pjs Bupati/Walikota ini tidak pantas terus dilakukan, apalagi di tengah situasi krisis seperti deflasi yang semakin memperburuk kondisi masyarakat,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Antony berharap bahwa Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, yang sebelumnya memimpin provinsi ini selama lima tahun, mampu merumuskan strategi untuk mengatasi deflasi.
“Selama menjabat, Edy Rahmayadi telah membuktikan kemampuannya dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Sumatera Utara. Saya yakin beliau mampu menangani deflasi ini,” tutupnya.
(ABN/Rizky Zulianda)
