Asaberita.com, Medan — Meski Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak baru akan digelar pada 27 November 2024 mendatang, Sekolah Kebangsaan Pemuda Indonesia (SKPI) telah mulai berdiskusi tentang masa depan pasca pemilihan dengan tema “Selepas Pilkada, Lantas Bagaimana?” dalam acara Bincang Bintang Seri 1. Acara ini berlangsung di Ketapang Rumah Kopi, Jalan Karya Bakti No.45A, Medan Johor, Kota Medan, pada Selasa malam (30/07/2024).
Diskusi ini menghadirkan tiga pembicara, yaitu Ketua PW Al-Wasliyah Sumut dan anggota DPD RI H Dedi Iskandar Batubara, pengamat kebijakan publik Elfenda Ananda, dan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumut Muhammad Syarif Lubis. Acara yang dipandu Jonris Purba selaku moderator, berlangsung hangat dan interaktif ditemani secangkir kopi dan aneka rebusan.
Founder SKPI, Faisal Andri Mahrawa, dalam pengantar diskusinya menyampaikan pentingnya membicarakan masa depan setelah Pilkada. “Acara ini diadakan untuk menggugah kesadaran masyarakat, khususnya pemuda, tentang apa yang perlu dilakukan setelah pemilihan usai. Pemilihan hanya satu langkah, tetapi membangun daerah memerlukan langkah-langkah berkelanjutan yang harus diperjuangkan bersama,” ujarnya.
Dikatakannya, SKPI merecanakan kegiatan Bincang Bintang ini dalam 10 seri yang menghadirkan tokoh, pengamat, calon kepala daerah, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada sebagai pembicara. “SKPI berkomitmen akan terus mengadakan kegiatan ini hingga seri 10, guna meningkatkan kesadaran politik dan kebangsaan di kalangan pemuda,” ucap Faisal Mahrawa.
H Dedi Iskandar Batubara pada diskusi ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi, terutama setelah pemilihan. “Kita tidak boleh hanya aktif saat pemilihan, tetapi harus terus mengawasi kinerja para pemimpin yang terpilih. Masyarakat harus memastikan bahwa mereka menjalankan visi dan misi yang telah dijanjikan,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa Pilkada seringkali menimbulkan perpecahan di masyarakat karena perbedaan dukungan. “Oleh karena itu, pasca Pilkada perlu segera dilakukan rekonsiliasi untuk memulihkan kembali persatuan dan kesatuan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Dedi Iskandar Batubara menyarankan kedepannya agar ketentuan tentang syarat pencalonan kepala daerah lebih dipermudah. “Dengan adanya lebih banyak calon, termasuk calon independen, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan dan kualitas Pilkada dapat meningkat,” ungkapnya.
Muhammad Syarif Lubis menyoroti masalah pengangguran di Sumut, yang mencapai 408 ribu orang. Ia menekankan pentingnya program-program yang nyata dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini. “Kita butuh pemimpin yang memiliki visi jelas dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syarif Lubis menggarisbawahi peran penting pemuda dalam Pilkada serta pengawasan setelah Pilkada usai. “Pemuda harus ikut berperan aktif dalam Pilkada serta mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Pemuda harus kritis dan berani mengkritisi pemerintah jika kebijakan yang dikeluarkan tidak memihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Elfenda Ananda, sebagai pengamat kebijakan publik, menyoroti tantangan yang sering dihadapi kepala daerah setelah terpilih. “Banyak kepala daerah yang kesulitan memasukkan visi dan misinya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena rancangan visi-misi tersebut sering kali hanya untuk menarik simpati masyarakat saat kampanye. Pasca pemilihan, diperlukan integrasi yang lebih serius antara janji kampanye dan kebijakan publik yang akan diterapkan,” jelasnya.
Elfenda Ananda menambahkan, “Kepala daerah harus segera merumuskan kebijakan yang berfokus pada kepentingan publik, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, penting bagi mereka untuk transparan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Peserta diskusi berasal dari mahasiswa, perwakilan ormas, akademisi, pegiat ekonomi kreatif dan jurnalis. Diskusi ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat mengenai pentingnya berperan aktif dalam mengawasi dan mengawal kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin daerah terpilih. (red/bs)
- Pastikan Kesiapan Prasarana Jalan Hadapi Mudik 2025, Dishub Sumut Berangkatkan Tim Terpadu Lakukan Survei – Februari 10, 2025
- Ketua Koperasi Keluarga Pers Indonesia Apresiasi Penetapan Bobby-Surya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Terpilih – Februari 10, 2025
- Ratusan Siswa SMKN 10 Medan Gagal Daftar SNBP, Sutarto Desak Disdik Sumut Cari Solusi – Februari 10, 2025