MEDAN – Rapat paripurna DPRD Sumatera Utara, Rabu (17/9/2025), yang seharusnya fokus pada pengesahan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 justru memanas. Gubernur Sumatera Utara dituding bersikap arogan, tidak transparan, dan defensif ketika disorot soal pergeseran anggaran.
Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), Rahmad Situmorang, menilai sikap gubernur jauh dari teladan seorang negarawan.
“Sikap Gubernur saat paripurna sangat mengecewakan. Ketika dikritik soal pergeseran anggaran, bukannya memberi penjelasan yang masuk akal, malah terkesan defensif dan kekanak-kanakan. Ini bukan panggung sandiwara, ini forum resmi rakyat,” tegas Rahmad.
APBD Sumut 2025 Dikecam: Tak Transparan dan Sarat Teka-Teki
Kritik pedas tak hanya datang dari KAPIR. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra juga menyuarakan kekecewaan. Anggota DPRD Sumut, Syahrul Efendi Siregar, menyoroti pergeseran anggaran dari tahap pertama hingga ketujuh yang tidak pernah dijelaskan secara detail kepada dewan.
“Baru hari ini dijelaskan, setelah berkali-kali kami minta. Ke mana transparansi itu? Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat,” tegas Syahrul di forum.
Salah satu pos anggaran yang paling disorot adalah hibah senilai Rp41 miliar yang dialihkan ke Universitas Sumatera Utara (USU) dari Biro Kesejahteraan Rakyat. Menurut Rahmad, kebijakan itu patut dipertanyakan karena justru memotong alokasi untuk koperasi dan program ekonomi kerakyatan.
“Kenapa koperasi Merah Putih yang nyata-nyata menyentuh ekonomi rakyat malah dikurangi, sementara Rp41 miliar dengan mudahnya digeser ke USU? Harusnya dana itu diarahkan ke pertanian, pangan, panti sosial, dan program kesejahteraan rakyat yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo,” sindirnya.
Sindiran Balik Gubernur Dinilai Tidak Elegan
Dalam pidatonya, Gubernur Sumut sempat menyindir besarnya tunjangan perumahan DPRD Sumut. Namun langkah itu dianggap KAPIR sebagai upaya mengalihkan isu.
“Jangan alihkan isu. Kalau ada temuan, silakan diperiksa sesuai aturan. Tapi jangan gunakan panggung paripurna untuk menyerang balik DPRD. Itu tidak elegan dan jauh dari sikap pemimpin yang bijak,” kata Rahmad.
Pada aksi ini, KAPIR melontarkan lima kritikan pedas pada Gubernur Sumut, yakni:
- Seluruh OPD dan TAPD tidak pernah terbuka soal perubahan APBD 2025.
- Pergeseran anggaran tahap 1–7 dilakukan tanpa pemberitahuan resmi ke DPRD.
- Penjelasan baru muncul setelah desakan keras DPRD.
- Gubernur dianggap enggan menjawab secara terbuka ihwal pergeseran anggaran.
- Sindiran terhadap tunjangan DPRD dinilai tidak relevan dengan konteks rapat.
Rahmad menegaskan, KAPIR akan terus mengawal APBD Sumut 2025 agar tidak diselewengkan.
“Jika ada penyimpangan, kami akan buka! Kami tidak akan tunduk pada kekuasaan yang menyalahgunakan anggaran rakyat,” tandasnya.
(ABN/Rizky Zulianda)
- PT TSL Bantah Isu Pemotongan Gaji Security Dispora Sumut, Siap Tempuh Jalur Hukum – Oktober 11, 2025
- Bobby Nasution Bahas Realisasi Pembangunan 20 Ribu Rumah Subsidi di Sumut dengan Pengembang – Oktober 11, 2025
- Bobby Nasution Ajak Semua Pihak Akselerasi Program Perumahan Rakyat di Sumut – Oktober 11, 2025