Asaberita.com-Medan — Gerakan Save Babi pada 10 Februari lalu yang diikuti oleh ribu masyarakat, hanya menyampaikan aspirasi dan meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cepat dan bijaksana terkait dengan matinya ribuan ternak babi akibat wabah virus.
“Janganlah Gerakan Save Babi ini dipelesetkan dan digiring-giring keranah Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Sungguh, itu cara berpikir yang sangat dangkal.”
Demikian pernyataan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Dr. Aswan Jaya kepada awak media di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jalan Jamin Ginting Medan, Kamis (13/02/2020), sebagai respon terhadap rencana aksi tandingan pada Jumat depan yang nyaring terdengar mau dibawa ke ranah SARA.
Sebagaimana diketahui, bahwa kegiatan peternakan babi di Sumatera Utara merupakan salah satu sektor ekonomi yang berbasis kerakyatan. Sektor ini juga menjadi salah satu penopang ekonomi di Sumut dan menjadi sumber PAD.
“Kegiatan peternakan babi sudah berlangsung sejak jaman purba, sehingga ia telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Utara. Memang akhir-akhir ini terjadi musibah berupa serangan wabah virus yang di duga ASF. Bila benar dugaan ini, maka pemerintah harus segera mengambil tindakan dan memberikan solusi yang adil kepada masyarakat khususnya peternak babi,” ujar Aswan.
Alumni Pascasarjana UIN Sumut ini juga menghimbau, selayaknya semua pihak memberikan perhatian positif dan ikut berpartisifasi untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan ini. Bukan disikapi dengan prasangka yang penuh dengan sentimen kebencian dan intoleran.
“Gerakan Save Babi gak ada kaitannya dengan urusan agama mana pun. Peternak dan konsumen babi tidak dimonopoli oleh satu agama, hanya agama Islam saja yang mengharamkannya, cukup sampai disitu.” Imbuhnya.
Aswan melanjutkan bahwa Gerakan Save Babi hanya persoalan memperjuangkan hajat hidup sebagian masyarakat di Sumut. Dan mereka juga adalah rakyat yang sedang dipimpin oleh Edy Rahmayadi sebagai Gubernur di Sumut.
“Kami menyarankan agar Gubsu bijaksana dan tidak masuk ke dalam ranah SARA terkait pengambilan kebijakan sebagai solusi dari persoalan yang sedang di hadapi oleh para peternak babi,” pungkas Aswan. (has)
