MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai fondasi perubahan Sumut yang lebih maju. Dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang berlangsung Kamis malam (22/5/2025), Bobby menyambut baik dan siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2024.
“Rekomendasi dari DPRD bukan kritik biasa, tapi peta jalan yang bisa mengarahkan kami untuk memperbaiki diri. Pemerintahan ini tidak bisa berjalan sendiri. DPRD bukan lawan, tapi mitra strategis untuk memastikan pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar Bobby di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, memuat berbagai evaluasi dari fraksi-fraksi dewan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pengentasan kemiskinan.
Gubernur Bobby menanggapi dengan terbuka: “Kami bersyukur atas capaian-capaian seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat, angka kemiskinan yang menurun, dan partisipasi kerja yang meningkat. Tapi kami tidak menutup mata—ada banyak ruang untuk perbaikan, mulai dari efektivitas anggaran hingga kualitas belanja publik.”
Tak hanya menjawab, Bobby juga menjanjikan tindak lanjut konkret berupa penyesuaian program prioritas, reformulasi kebijakan, serta penguatan sistem pengawasan internal. Ia menekankan bahwa kritik dan masukan dari DPRD menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Di hadapan para legislator, Bobby pun menyerukan agar momentum paripurna ini menjadi refleksi bersama. “Keberhasilan pembangunan Sumut bukan karena pemerintah provinsi semata. Ada peran penting dari dunia usaha, akademisi, tokoh agama dan adat, serta masyarakat. Kita harus kompak, satu tujuan: Sumut yang adil, sejahtera, dan berdaya saing.”
Dengan gaya komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, Bobby ingin membangun budaya pemerintahan yang responsif dan partisipatif. Sumatera Utara ke depan, tegasnya, harus dibentuk dari kebersamaan, bukan sekadar kewenangan.
(ABN/DS)
