MEDAN — Di tengah bayang-bayang krisis energi global yang kian kompleks, Indonesia dinilai berada pada jalur yang tepat dalam menjaga ketahanan nasional, khususnya di sektor pangan. Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Herianto, SE, menanggapi langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya fokus dan strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Krisis energi global berpotensi berkembang menjadi krisis pangan dunia, termasuk bagi Indonesia. Biaya produksi dan logistik yang melonjak dapat mengancam ketersediaan serta keterjangkauan pangan,” ujar Herianto di Medan, Jumat (9/1/2026).
Menurut Herianto, krisis energi memiliki dampak langsung terhadap ketahanan pangan karena seluruh rantai produksi—mulai dari pupuk, mesin pertanian, hingga distribusi—sangat bergantung pada energi. Kenaikan harga energi mendorong biaya produksi meningkat tajam, memicu inflasi pangan, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar risiko kerawanan pangan, terutama di negara berkembang.
“Petani menghadapi tekanan biaya input yang tinggi dan harga jual yang tidak stabil. Di sisi lain, masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit mengakses pangan, yang pada akhirnya memperparah kemiskinan,” ungkap Ketua Relawan Persatuan Nasional (RPN) Sumatera Utara ini.
Herianto menjelaskan, krisis energi dunia mulai terasa sejak 2021 dan meningkat tajam pasca konflik Rusia–Ukraina pada Februari 2022 yang mengganggu pasokan minyak dan gas global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta dinamika politik internasional di negara-negara produsen energi, turut memperburuk ketidakpastian pasokan energi dunia.
Kondisi tersebut diperparah oleh cuaca ekstrem dan minimnya investasi pada sektor energi bersih dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Akibatnya, harga energi melonjak, memicu inflasi global, mengancam ketahanan pangan, serta memaksa banyak negara mengubah strategi energinya.
“Krisis ini mendorong sejumlah negara kembali mengandalkan bahan bakar fosil, sementara negara lain mempercepat transisi menuju energi terbarukan,” kata Herianto.
Ia menilai krisis energi saat ini merupakan krisis global pertama yang benar-benar berskala dunia, mengingat ketergantungan hampir seluruh negara terhadap minyak dan gas serta keterkaitan ekonomi global yang jauh lebih kuat dibandingkan krisis energi dekade 1970-an.
Kenaikan harga energi, lanjutnya, telah memicu inflasi tinggi, memaksa industri mengurangi produksi bahkan menutup pabrik, memperlambat pertumbuhan ekonomi, hingga mendorong sejumlah negara ke jurang resesi.
“Eropa misalnya, sangat rentan karena ketergantungan historis terhadap gas Rusia, sehingga harus melakukan penjatahan energi di musim dingin. Negara-negara berkembang pun menghadapi lonjakan biaya impor energi dan kelangkaan bahan bakar,” paparnya.
Meski demikian, Herianto menilai Indonesia relatif lebih aman dibandingkan banyak negara lain karena memiliki cadangan energi domestik yang memadai, seperti batu bara, gas, serta potensi EBT, ditambah cadangan listrik nasional yang cukup.
“Namun Indonesia tetap merasakan dampak kenaikan harga energi global, terutama pada harga BBM dan dinamika ekspor energi,” ujarnya.
Di tengah situasi tersebut, Herianto memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian RI dan jajaran pemerintah yang dinilainya berhasil menjaga bahkan memperkuat swasembada pangan nasional.
“Swasembada pangan bukan sekadar target, tetapi arah besar kebangkitan pertanian Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, komitmen kedaulatan pangan diwujudkan melalui kerja nyata,” katanya.
Ia menyebutkan, produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan dalam negeri dan memperkuat stok nasional. Dampaknya dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat.
“Harga gabah berpihak kepada petani, pupuk semakin mudah dan terjangkau, ekonomi pertanian tumbuh pesat, serta kesejahteraan petani mencapai level tertinggi. Didukung kolaborasi lintas sektor, swasembada pangan menjadi bukti bahwa pertanian yang kuat akan menjadikan Indonesia berdaulat dan berdaya saing,” tutup Herianto.
(ABN/basri)
- Momentum Natal 2025, Kanwil BPN Sumut Serahkan Sertipikat Rumah Ibadah – Januari 12, 2026
- Perayaan Natal 2025, Kanwil BPN Sumut Teguhkan Iman dan Perkuat Semangat Pelayanan Publik – Januari 12, 2026
- Kantah Kota Tebing Tinggi Rayakan Natal 2025 Penuh Sukacita dan Kebersamaan – Januari 11, 2026
