PeristiwaSumatera Utara

Kanwil BPN Sumut Hadiri Reses Komisi II DPR RI: Perkuat Sinergi untuk Pelayanan Pertanahan yang Lebih Transparan dan Efektif

×

Kanwil BPN Sumut Hadiri Reses Komisi II DPR RI: Perkuat Sinergi untuk Pelayanan Pertanahan yang Lebih Transparan dan Efektif

Sebarkan artikel ini
Hadiri Reses Komisi II DPR RI
Kanwil BPN Sumut Hadiri Reses Komisi II DPR RI: Perkuat Sinergi untuk Pelayanan Pertanahan yang Lebih Transparan dan Efektif

DELI SERDANG — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara turut menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI yang digelar di D’Prima Hotel Kualanamu, Selasa (09/12). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program pertanahan serta mengevaluasi berbagai agenda strategis yang berjalan di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPR RI dan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas sejumlah isu krusial, mulai dari percepatan layanan pertanahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga transparansi dalam pengelolaan administrasi pertanahan.

Dialog ini juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi hambatan di daerah serta mencari solusi bersama demi mewujudkan pelayanan pertanahan yang semakin prima.

Acara turut dihadiri Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan beserta jajaran Pemerintah Kabupaten, Kepala Kanwil BPN Sumut Sri Pranoto bersama jajaran Kanwil, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Mahyu Danil. Kehadiran unsur pemerintah daerah dan instansi pertanahan ini menjadi simbol kuatnya kolaborasi dalam mendukung agenda reformasi birokrasi di sektor pertanahan.

BACA JUGA :  BPN Sumut dan Kantah Simalungun Serahkan Sertipikat Hak Pakai Aset Pemkab Simalungun

Kepala Kanwil BPN Sumut, Sri Pranoto, menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pertanahan di wilayah Sumatera Utara. “Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci agar pelayanan pertanahan semakin cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Melalui kegiatan reses ini, Komisi II DPR RI juga memperoleh masukan langsung terkait implementasi program nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), reforma agraria, dan digitalisasi layanan pertanahan. Evaluasi menyeluruh diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam mendorong percepatan pelayanan dan efektivitas tata kelola pertanahan.

Kegiatan ditutup dengan harapan agar kerja sama lintas lembaga ini dapat semakin menguat sehingga pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam bidang agraria dan tata ruang, berjalan lebih baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA :  Dituduh Aniaya Siswa, Guru Honorer SMKN 1 Kutalimbaru Justru Jadi Korban Pemukulan

(ABN/basri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *