Menata Bahasa Agama untuk Dakwah Kebangsaan

Oleh : Salahuddin Harahap

 

Pendahuluan

Belakangan ini simbol dan bahasa agama telah kerap dipinjam atau dibajak oleh oknum atau sekelompok orang yang untuk alasan politik atau tendensi tertentu, tetapi diduga justru berpotensi mencederai agama itu sendiri.

Tidak jarang pembajakan ini diakui atau diyakini sebagai upaya pembelaan terhadap agama, padahal sejatinya telah merusak nilai-nilai dan prinsip-prinsip universalitas yang merupakan tujuan dari hadirnya agama di tengah-tengah kehidupan manusia.

Agama diartikan sebagai tidak rusak atau tidak kacau balau, sehingga kehadirannya diharapkan dapat menyelamatkan manusia dari segala bentuk kekacauan spirit, logika, bahasa maupun tindakan.

Agama tidak hanya hadir untuk menuntun hati agar seseorang dapat melalui jalan spiritual yang lurus hingga mengenali dan mengimani Tuhan. Tetapi agama juga harus hadir untuk menata prinsip, pola dan sistem berpikir agar terhindar dari kesesatan dan kekacauan logika. Lebih jauh, agama juga harus menuntun tutur kata, bahasa hingga perilaku setiap orang agar terhindar dari konflik, kekacauan dan permusuhan.

Terkadang keberadaan agama pada dimensi iman, rasio, bahasa dan aksi telah mengalami kesenjangan yang amat kentara. Seseorang yang diduga atau mengaku beriman tetapi justru memiliki pola pikir yang kacau, begitu pun juga tidak jarang yang mengaku beriman tetapi lisannya kerap menghadirkan kekacauan dan kegaduhan.

Hal serupa kerap ditemukan dimana seorang yang mengaku beriman tetapi perilaku dan tindakannya telah merusak dan mengacaukan situasi. Kesenjangan lain dapat ditemukan pada orang-orang yang mengaku beriman, menggunakan bahasan agama untuk menghiasi lisannya tetapi logika dan tindakannya malah merusak agama itu sendiri. Itulah mengapa penting mendudukkan agama sebagai tuntunan hidup yang bersifat holistik dan paripurna meliputi iman, pikir, bahasa dan aksi.

Agama Sebagai Way of Life

Sebagai sebuah pedoman hidup (al-dien), maka selain mengatur urusan batin dan spiritual, agama juga harus mencakup urusan yang lebih operasional, teknis dan taktis. Dalam perspektif Kajian Islam (Islamic Studies) dapat dipahami bahwa Islam sendiri memiliki berbagai dimensi (Dzu Wujuhin): Dimensi Wahyu (Sacred), Dimensi Rasional (Thought) dan Dimensi Sosio-historis (Pratices).

BACA JUGA :  Menjemput Takdir Kemenangan Fastabiqul Khairat

Dimensi-dimensi ini perlu didekati secara komprehensif lewat pola hierarkis, dimana salah satu dapat dilihat sebagai melampaui lainnya. Dimensi Wahyu menjadi dimensi terluas dan tertinggi sehingga meliputi dimensi di bawahnya yakni Dimensi Rasionalitas.

Idiom Wahyu mesti disederhanakan agar menjadi Idiom Rasionalitas untuk selanjutnya dapat disusun menjadi paradigma yang darinya dilahirkan berbagai postulat seterusnya konsep dan teori-teori saintifik.

Dimensi Rasionalitas ini harus pula meliputi dimensi di bawahnya yakni Dimensi Praktis. Konsep dan teori-teori ini mesti dikonstruksikan sehingga bersifat lebih operasional, eksperimental dan aktual.

Penting diperhatikan agar, dalam situasinya yang hirarkis satu dimensi tidak boleh benar-benar lepas dari dimensi di atasnya. Hal ini penting agar setiap aksi tidak boleh bergeser secara substantif dari rumusan konsep dan paradigmanya yang rasional.

Dalam konteks ini rasionalitas harus menjadi batasan antara kebenaran, kepatutan dan kebaikan dari kesesatan, penyimpangan dan keburukan. Namun begitu, rasionalitas ini harus terpastikan sebagai pancaran dari substansi sakralitas.

Syeikh al-Isyraq Shahab al-Din Suhrawardi lewat Teosofi Cahaya mengaskan pentingnya keterkaitan antar dimensi secara hierarkis dalam rangka pemeliharaan substansi. Cahaya tertinggi akan menyinari secara hierarkis dimensi dibawanya sekaligus keseluruhan dimensi hingga ke level paling sederhana yakni aksiologi dan eksperimental.

Korelatif terhadap teori ini, dalam konteks politik penting membangun keterkaitan antara dimensi-dimensi wahyu-revival, rasional hingga dimensi aksiologi. Strategi dan aksi politik mesti dibangun di atas teori dan konsep politik yang terpancar dari nash-nash yang berdimensi wahyu (sacred).

Dalam dimensi wahyu (sacred), politik sendiri dapat dilihat sebagai kuasa atau kehendak untuk mencipta atau berkreasi, kehendak atau kuasa untuk membangun atau memajukan, kehendak atau kuasa untuk mengatur dan mengendalikan serta kehendak atau kuasa untuk menjaga dan memelihara.

Nash mendudukkan Allah Swt sebagai satu-satunya aktor politik yang memiliki kuasa absolut tanpa tandingan. Allah Swt kemudian mendelegasikan kuasa tersebut kepada manusia dengan mendudukkan manusia sebagai khalifah (wakil)-Nya di bumi.

Sebagai aktualisasi atas pendelegasian kewenangan tersebut, manusia harus berusaha untuk menurunkan dan menyederhanakan kuasa-kuasa politik Tuhan agar menjadi idiom-idiom paradigmatis pada rasio manusia.

BACA JUGA :  Hidup Harmoni dengan atau Tanpa Agama

Manusia sendiri memiliki tugas menyusun paradigma politik berbasis substansi nash untuk selanjutnya dapat mengonstruksi strategi dan aksi politik yang dapat mewadahi prinsip-prinsip politik Tuhan itu sendiri.

Tidak boleh ada satu konsep teori politik pun yang menyalahi prinsip-prinsip pada nash, begitu pun strategi, narasi maupun aksi politik tidak dibenarkan menyimpang dari cakupan konsep dan teorinya secara substantif, meski pun dengan alasan untuk dakwah.

Politik dan dakwah harus dalam makna dan tujuan penegakan tugas-tugas kekhalifahan di bumi untuk tujuan pelestarian nilai-nilai dan prinsip luhur kemanusiaan.

Dalam konteks berbangsa, politik dan dakwah ini kemudian harus ditegakkan berbasis prinsip-prinsip yang disepakati dan ditetapkan pada suatu bangsa. Tegaknya tugas kekhalifahan pada suatu bangsa harus dilihat sebagai bagian dari upaya penegakan tugas tersebut secara universal.

Jika situasi suatu bangsa membutuhkan adanya aturan-aturan tertentu yang khas baik menyangkut pola, sistem, strategi bahkan bahasa dan aksi dalam penegakan tugas-tugas kekhalifahan pada bangsa tersebut, maka mematuhinya merupakan wujud dari komitmen penegakan tugas tersebut secara universal.

Begitu pun sebaliknya, penentangan terhadapnya telah bermakna penentangan terhadap upaya penegakan tugas tersebut secara universal.

Penutup

Bahasa agama dipilih dan diturunkan Tuhan ke bumi dalam polanya yang sangat universal untuk menyahuti tuntutan berbagai keragaman dan perbedaan. Universalitas bahasa wahyu atau bahasa agama tentu dalam rangka penyanggah bagi universalitas nilai yang dikandungnya.

Bahasa agama ini boleh bahkan mesti disederhanakan baik pola, struktur maupun bentuknya agar menjadi bahasa suatu bangsa, bahasa suatu budaya (lisani qaumihi), tetapi harus pula dipastikan bahwa perubahan itu tidak mengakibatkan hilang atau rusaknya bahasa sebagai media atau alat bagi upaya penegakan tugas kekhalifahan dalam rangka pelestarian nilai dan prinsip luhur kemanusiaan, tetapi justru mengukuhkannya dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(Penulis adalah Dosen Filsafat UIN Sumut dan Ketua Gerakan Dakwah Kerukunan & Kebangsaan (GDKK) pusat)

1,188 total views, 3 views today

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *