Pastikan Kesiapan Pilkada 2024 Berbasis HAM, Kadiv PAS Kumham Sumut Sambangi Lapas/Rutan

MEDAN – Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Sumut Rudy f Sianturi, Selasa (26/11/2024), melakukan kunjungan intensif ke sejumlah fasilitas pemasyarakatan di kawasan Tanjung Gusta.

Kunjungam itu dimulai dari Lapas Kelas I Medan, Rutan Perempuan Medan dan juga Lapas Perempuan Kelas IIA Medan.

Kunjungan tersebut, dalam rangka memastikan kesiapan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di wilayah Sumut menjelang Pilkada serentak 2024, yang berlangsung 27 November 2024.

Fokus kunjungan adalah memastikan pemenuhan hak konstitusional Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas, untuk menggunakan hak pilih mereka pada puncak Pilkada.

Rudy secara langsung meninjau kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang ada di Lapas Kelas I Medan, Rutan Perempuan Medan, serta Lapas Perempuan Kelas IIA Medan. Ini untuk memastikan kesiapan petugas melaksanakan pemungutan suara sesuai standar.

Memastikan kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Pilkada serentak, pemenuhan hak pilih bagi WBP yang memenuhi syarat, sesuai prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) kemudian layanan inklusif berbasis HAM, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.

Kadivpas juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas pendukung, seperti kursi roda dan layanan prioritas bagi kelompok rentan saat proses pemungutan suara. Hal ini meliputi tempat duduk khusus dan tanda khusus di TPS untuk memudahkan aksesibilitas.

Dalam kunjungannya, Kadivpas menegaskan pentingnya pelayanan berbasis HAM di Lapas dan Rutan, khususnya selama pelaksanaan Pilkada serentak.

“Pemilu adalah hak fundamental setiap warga negara, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan. Kami memastikan bahwa mereka yang memenuhi syarat tidak kehilangan hak pilihnya,” katanya.

Lebih dari itu, perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, dan ibu hamil, agar mereka dapat menjalankan haknya dengan mudah dan bermartabat.

“Kami berkomitmen untuk menjadikan pelaksanaan Pilkada di Lapas dan Rutan sebagai contoh penerapan layanan berbasis HAM,” katanya.

Koordinasi dengan pihak terkait seperti KPU, juga terus dilakukan agar hak konstitusional para WBP tetap terlindungi dan pelaksanaan berjalan lancar.

Kadivpas juga menegaskan bahwa layanan berbasis HAM menjadi prioritas utama, termasuk pendampingan khusus bagi WBP penyandang disabilitas. Upaya ini bertujuan untuk memastikan hak konstitusional setiap warga binaan tetap terlindungi dan dijalankan sesuai standar.

Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan dan TI sekaligus Plh Kalapas Kelas I Medan, Soetopo Berutu, Kalapas Perempuan Kelas IIA Medan, Agustinawati Nainggolan, Kepala Subbidang Pembinaan TI dan Kerjasama, Yugo Wirastanto dan pejabat struktural Lapas/Rutan terkait.*