PEMATANGSIANTAR – Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar melaksanakan kegiatan bantuan peninjauan aset tanah dan bangunan milik terpidana sebagai bagian dari upaya mendukung proses penegakan hukum.
Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dan Surat Perintah Pencarian Harta Benda Milik Terpidana (P-48A) yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Pematangsiantar melalui surat resmi tertanggal 13 November 2024.
Peninjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengamankan aset-aset yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai bagian dari putusan hukum yang berkekuatan tetap. Proses tersebut mencakup pengukuran dan verifikasi fisik terhadap tanah dan bangunan yang menjadi objek peninjauan.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Imansyah Lubis, S.H., menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik demi mendukung Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai instansi pemerintah yang berintegritas,” ujarnya, Jumat (22/11/2024).
Kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah konkret Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hal ini sejalan dengan visi dan misi untuk memberikan pelayanan yang profesional serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan proses penegakan hukum yang melibatkan aset terpidana dapat berjalan lancar, sehingga memberikan manfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat. Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung upaya bersama dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi.
“Kolaborasi antarinstansi adalah kunci utama dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Dengan kerja sama yang baik, kami yakin dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” tutup Imansyah.
Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang prima dan mendukung penegakan hukum yang tegas namun tetap mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi.
(ABN/Basri)
- Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar – Juli 1, 2025
- Sekdako Binjai Pimpin Apel Gabungan Sambut Harganas 2025, Perkuat Kolaborasi Bangun Keluarga Tangguh – Juni 30, 2025
- Kepala BNNK Hadiri Ujian Kenaikan Tingkat Taekwondo Kota Binjai – Juni 30, 2025
