Pj. Gubernur Sumut Diminta Buktikan Netralitas Kelompok IPDN dan Pj. Kepala Daerah di Pilgubsu

MEDAN – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, diminta menunjukkan komitmennya terhadap netralitas, terutama di kalangan pejabat lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan para Penjabat Kepala Daerah di Sumatera Utara menjelang Pilgubsu yang akan digelar pada 27 November 2024.

Ketua Relawan Blok Sumut (RBS), Arief Tampubolon, menegaskan bahwa Agus Fatoni seharusnya secara tegas menyatakan sikap netralnya di depan publik bersama para pejabat IPDN dan seluruh Pj. Kepala Daerah di Sumut.

“Kami meminta Agus Fatoni membuktikan ucapannya dan menunjukkan sikap netralnya di hadapan media bersama para pejabat IPDN dan seluruh Pj. Kepala Daerah di Sumut,” ujar Arief Tampubolon di De Kapal Cafe, Jalan Putri Hijau, Medan, Jumat, 25 Oktober 2024.

Arief juga menegaskan bahwa netralitas dari Pj. Gubernur Sumut, Agus Fatoni, harus didukung oleh kelompok IPDN dan para Pj. Kepala Daerah.

“Pejabat dari kelompok IPDN, khususnya yang menjabat sebagai Pj atau Pjs Kepala Daerah, juga harus menyatakan sikap netral mereka di depan rekan-rekan wartawan agar kami bisa percaya,” tambahnya.

Arief juga menyoroti status Bobby Nasution yang sedang cuti untuk maju sebagai calon gubernur. Hal ini, menurut Arief, menunjukkan adanya potensi ketidaknetralan jika dibandingkan dengan Surya, yang mundur dari jabatannya sebagai Bupati Asahan untuk mengikuti Pilgubsu.

“Makanya kami meminta Agus Fatoni membuktikan dirinya benar-benar netral di Pilgubsu. Jangan hanya sekadar bicara, tetapi buktikan dengan tindakan nyata. Batalkan SK Plt Wali Kota Medan dan gantikan dengan SK Pj atau Pjs yang ditandatangani langsung oleh pejabat dari Kementerian Dalam Negeri,” tambah Arief.

Selain itu, Arief meminta agar foto Agus Fatoni yang bersebelahan dengan Bobby Nasution yang banyak terlihat di baliho dan papan reklame di Kota Medan, serta kabupaten/kota di Sumatera Utara, segera diturunkan. Ia juga menyoroti keberadaan foto Fatoni yang bersebelahan dengan Edy Rahmayadi.

“Kami tegas meminta ini demi menjaga demokrasi dan kondusivitas keamanan di Sumatera Utara,” pungkas Arief Tampubolon.

(ABN/Basri)