Asaberita.com, Padanglawas — Genap dua tahun pada November 2023 ini, Ahmad Zarnawi Pasaribu menjabat Pelaksana tugas (Plt) Bupati Padanglawas (Palas). Dan menjelang akhir jabatannya sebagai Plt, Ahmad Zarnawi meninggalkan kesan buruk bagi kalangan ASN, tenaga honorer maupun masyarakat umum.
Tinggal hitungan hari, masa jabatan Ahmad Zarnawi memang akan berakhir, tapi ironi ia malah menorehkan kekecewaan bagi masyarakat karena dianggap tidak mampu menjadi pemimpin yang baik dalam memajukan daerahnya.
Sejak Zarnawi menjadi pucuk pimpinan di Pemkab Padanglawas, ada pihak yang menilai malah banyak persoalan yang muncul. Terutama dalam merancang, menyusun dan mengelola APBD Padanglawas.
Kegagalan Zarnawi merancang, menyusun dan mengelola APBD terlihat dari postur APBD Palas yang terus mengalami defisit. Akibatnya, banyak hak-hak ASN, tenaga honorer, Siltap perangkat desa dan juga lainnya belum terbayar akibat kondisi APBD Padanglawas yang tidak sehat.
Menyikapi persoalan ini, Direktur Lingkar Studi Pembangunan Sumatera Utara (LSP Sumut) Ansor Harahap, menilai, terjadinya defisit APBD secara berturut bukti Ahmad Zarnawi telah menorehkan kesan buruk selama kepemimpinannya.
Dua tahun ini, kata Ansor, sejak Ahmad Zarnawi diangkat sebagai Plt Bupati Palas, APBD Palas terus mengalami defisit. Ini membuktikan penyusunan APBD telah terjadi ketimpangan. Anggaran belanja lebih besar dari pemasukan.
“Baik dan buruknya dalam penyusunan dan pengelolaan APBD, adalah salah satu cerminan keberhasilan kepala daerah,” kata Ansor.
Ansor mengatakan, terjadinya defisit APBD Padanglawas secara berturut turut telah membuat hak-hak orang tidak dibayar. Bukan saja ASN, ribuan tenaga honorer honornya tidak dibayar dan banyak rencana program pembangunan dan.pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana. Karena APBD itu sesungguhnya ibarat pelumas bagi masyarakat.
“Yang merasakan dampak tidak sehatnya APBD itu bukan hanya ASN dan pelaku pemerintahan, tetapi juga termasuk masyarakat,” tegas tokoh muda Padanglawas ini.
Untuk itu Ansor berharap pembahasan R-APBD Palas 2024 tetap harus memperhatikan asas pembangunan terhadap masyarakat.
“Sekalipun ada pos yang harus ditutupi akibat kegagalan pembahasan P-APBD 2023, namun penting untuk dikritisi KUA-PPAS yang diajukan Pemkab Palas,” sebut Ansor.
Ia meminta penyusunan R-APBD 2024 tidak boleh jadi ajang politik kepentingan sepihak atau kelompok tertentu, tetapi harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
Sisi lain Ansor juga mengaku sangat prihatin atas kondisi rendahnya PAD Palas sejak dimekarkan hingga sekarang. Padahal pemerintahan sudah berjalan 16 tahun.
“Kondisi PAD Palas yang masih rendah salah satu cermin kinerja Pemkab Padanglawas buruk, tak punya etos kerja yang seimbang dengan potensi sumber daya di Padanglawas,” tegas Ansor. (gar)
