MEDAN – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Akhir Tahun pada Selasa, 10 Desember 2024, bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara. Acara ini dihadiri oleh sejumlah instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengevaluasi capaian serta menyusun strategi pelaksanaan reforma agraria pada tahun mendatang.
Rapat dibuka langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Seti Kuncoro, S.SiT., MM. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin sepanjang tahun 2024. “Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah kita, memastikan bahwa program reforma agraria berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Agenda rapat mencakup pemaparan materi dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kedua instansi ini menyoroti berbagai tantangan hukum dan keamanan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan reforma agraria, termasuk penanganan konflik agraria dan percepatan redistribusi tanah.
Selain itu, rapat ini juga menjadi ajang diskusi untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan. Para peserta membahas solusi inovatif yang dapat diterapkan pada tahun mendatang, termasuk pendekatan kolaboratif dengan pemerintah daerah dan masyarakat adat.
Puncak kegiatan adalah penandatanganan berita acara kesepahaman dan kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen kolektif dalam mendukung keberhasilan program reforma agraria di Sumatera Utara. Penandatanganan ini mencerminkan tekad seluruh pihak untuk mewujudkan pengelolaan tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Rapat Koordinasi Akhir Tahun GTRA ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstansi dan menjadi pijakan strategis dalam pelaksanaan reforma agraria yang lebih efektif pada tahun 2025.
(ABN/Basri)
