DELI SERDANG – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang, Kamis (4/9/2025) pagi. Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB itu menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan.
Dalam aksinya, massa membawa dua mobil pikap, sound system, serta sejumlah angkutan umum. Mereka menuntut agar Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Sharry, bersama anggota dewan mengembalikan uang perjalanan dinas terhitung Januari–Agustus 2025 yang disebut mencapai Rp10,2 miliar.
Muhari (43), salah satu orator aksi, menuding Ketua DPRD Zakky Sharry telah menyakiti hati rakyat. “Uang perjalanan dinas dewan sangat fantastis. Bahkan Ketua DPRD sendiri disebut menghabiskan Rp1,1 miliar. Ini harus kita lawan,” teriaknya disambut sorakan massa.
Hal senada disampaikan Fatimah Sinaga, yang menilai anggaran perjalanan dinas anggota dewan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kondisi rakyat kecil yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.
Sementara itu, Ketua Umum AMPK Rahman JP Hutabarat menilai DPRD Deli Serdang semakin terpecah dalam kelompok-kelompok sehingga berdampak pada terhambatnya program daerah. Ia juga menyoroti mobil dinas Ketua DPRD yang disebut sebagai salah satu termewah se-Sumatera Utara dengan nilai mencapai Rp4 miliar.
“Dana perjalanan dinas itu lebih baik dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan program rakyat, bukan untuk jalan-jalan dewan,” tegasnya.
AMPK juga menyinggung kebijakan Pemkab Deli Serdang yang sempat mengurangi jumlah penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Menurut mereka, keputusan itu menunjukkan abainya pimpinan dewan terhadap kebutuhan rakyat kecil.
Sekitar 30 menit berorasi, massa akhirnya ditemui beberapa anggota DPRD, antara lain M. Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Merry Alfrida Sitepu, Gendro Judo Buwono, Misdianto, serta Sekretaris Dewan Iwan Salewa. Namun, ketiadaan pimpinan dewan membuat massa kecewa.
“Surat aksi sudah kami layangkan sejak beberapa hari lalu. Tapi Ketua DPRD dan pimpinan lainnya tidak hadir. Kami ini rakyat, bukan bandit. Kalau pimpinan dewan saja tidak mau menemui rakyat, lalu siapa lagi yang mau mendengar?” ujar Rahman dengan nada tinggi.
Setelah sempat terjadi perdebatan, 10 perwakilan massa akhirnya diterima di ruang rapat DPRD. Namun, karena tidak ada satu pun pimpinan dewan yang hadir, Rahman Hutabarat memilih meninggalkan ruangan.
“Tidak perlu diteruskan. Aspirasi ini pasti hanya dijawab ‘akan disampaikan ke pimpinan’. Artinya, anggota dewan tidak bisa mengambil keputusan,” tegasnya sebelum keluar bersama perwakilan massa lainnya.
Terpisah, beberapa anggota dewan yang hadir, seperti M. Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Merry Sitepu, dan Gendro Judo Buwono, kepada awak media mengaku sudah menerima aspirasi masyarakat. Namun, mereka tidak bisa memberikan jawaban mengapa pimpinan DPRD tidak hadir.
(ABN/Rizky Zulianda)
- Wali Kota Binjai Lantik 45 Pejabat, Tekankan Tanggung Jawab dan Integritas dalam Pelayanan Publik – Oktober 23, 2025
- Pertamina EP Rantau Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Alat Posyandu di Desa Sukajadi – Oktober 23, 2025
- Kantah Toba Turut Sukseskan Program “Berkantor di Desa” di Narumonda VIII – Oktober 23, 2025
