MEDAN – Dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan profesionalisme aparatur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Ahli Madya. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari strategi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pejabat fungsional di bidang pertanahan.
Uji kompetensi tersebut dilaksanakan untuk menilai secara objektif kemampuan dan kinerja para pejabat fungsional, sekaligus memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi sesuai standar jabatan yang ditetapkan. Dengan demikian, setiap aparatur di lingkungan ATR/BPN diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pejabat fungsional Penata Pertanahan Ahli Madya memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan pertanahan nasional, termasuk dalam penataan, pemanfaatan, serta pemberdayaan lahan di berbagai daerah. Melalui uji kompetensi ini, diharapkan mereka mampu memperkuat perannya sebagai pelaksana teknis yang unggul dan berintegritas tinggi.
Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga merupakan wujud komitmen lembaga untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.
“Pelayanan pertanahan yang berkualitas harus didukung oleh aparatur yang kompeten. Uji kompetensi ini menjadi instrumen penting untuk menjaga mutu dan meningkatkan kinerja ASN di lingkungan ATR/BPN,” ujar salah satu pejabat Kanwil BPN Sumatera Utara dalam keterangannya, Selasa (11/11).
Selain sebagai sarana penilaian, kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi bagi para pejabat fungsional untuk terus mengasah kemampuan, memperluas wawasan, dan memperkuat etos kerja dalam melayani masyarakat.
Dengan adanya uji kompetensi ini, Kementerian ATR/BPN berharap lahir aparatur yang tidak hanya mumpuni secara teknis, tetapi juga memiliki semangat pengabdian tinggi untuk mendukung tata kelola pertanahan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
(ABN/basri)
- Kanwil BPN Sumut dan Komnas HAM RI Gelar Rapat Koordinasi Bahas Isu Pertanahan Masyarakat Adat – November 18, 2025
- Warga Desa Pintu Bosi Apresiasi Penyerahan Sertipikat Redistribusi Tanah dari ATR/BPN – November 18, 2025
- PT Barapala Diduga Tak Miliki Izin HGU, Warga Enam Desa Gelar Aksi Desak Perusahaan Angkat Kaki – November 17, 2025
