JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menerima audiensi perwakilan dari Kodam Iskandar Muda (Aceh) dan Kodam Cenderawasih (Papua) pada Senin (6/1/2025).
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan dan sertipikasi tanah milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kedua wilayah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Ossy Dermawan menegaskan komitmen dan dukungan penuh Kementerian ATR/BPN untuk membantu Kodam Iskandar Muda dan Kodam Cenderawasih dalam proses sertipikasi tanah yang menjadi aset institusi TNI. Ia menekankan bahwa legalisasi tanah merupakan langkah penting untuk memastikan kepastian hukum atas aset negara, sekaligus memperkuat upaya menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.
“Legalisasi aset tanah TNI adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Ini penting untuk mendukung tugas-tugas pertahanan negara sekaligus memastikan pengelolaan tanah yang transparan dan berkeadilan,” ujar Ossy Dermawan.
Hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam pertemuan ini sejumlah pejabat kementerian, antara lain Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal dan Transformasi Layanan Pertanahan, Syarif Syahria; serta Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan, Eko Priyanggodo.
Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mempercepat proses sertipikasi tanah aset TNI di wilayah Aceh dan Papua. Upaya ini tidak hanya berdampak pada optimalisasi aset TNI, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan pertahanan negara. (ABN/REL)
