Paripurna Pergantian Ketua DPRD Samosir Bolak-balik Diskorsing, PDIP: Ini Pelecehan

PDIP
Politisi PDIP yang juga anggota DPR RI, Arteria Dahlan saat menggelar konferensi pers terkait penundaan berulang Paripurna Pergantian Ketua DPRD Samosir, di Kantor DPD PDIP Sumut Jalan Djamin Ginting, Medan, Rabu (28/7/2021).

Asaberita.com, Medan – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai, penundaan (skors) paripurna DPRD Samosir dengan agenda pergantian Ketua DPRD Samosir, Saut Tamba, yang terjadi berulangkali, merupakan bentuk pelecehan.

Pasalnya, setidaknya sudah tiga kali paripurna itu di skorsing dengan alasan tidak korum. PDIP mengingatkan jangan ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menghalang-halangi atau berupaya menggagalkan paripurna itu.

“PDIP menilai, paripurna yang bolak-balik di skors dengan alasan-alasan tertentu itu adalah bentuk pelecehan. Kami mengingatkan, jangan ada pihak tertentu yang sengaja menghalangi terjadinya pergantian Ketua DPRD Samosir. PDIP tidak akan tinggal diam”.

Demikian dikatakan politisi PDIP yang juga anggota DPR RI, Arteria Dahlan saat menggelar konferensi pers di Kantor DPD PDIP Sumut, Jalan Djamin Ginting, Medan, Rabu (28/7/2021). Turut mendampingi Arteria, Sekretaris DPD PDIP Sumut Sutarto, Wakil Ketua Sarma Hutajulu dan Aswan Jaya serta Bendahara DPD PDIP Sumut Meriahta Sitepu.

Arteria mengingatkan, keputusan DPP PDIP yang memecat 6 kadernya (anggota DPRD Samosir) dari partai termasuk, Saut Tamba, adalah konsekuensi atas sikap mereka yang membangkang pada keputusan partai terkait Pilkada Samosir beberapa waktu lalu.

nst

“Kami sampaikan bahwa mereka bukan lagi kader PDIP, per tanggal dikeluarkannya surat pemecatan. Jadi mereka tidak berhak menerima fasilitas apapun yang ada kaitannya dengan atribut PDIP,” tegas Arteria.

PDIP, sambung Arteria, saat ini sedang menyelidiki apakah skorsing paripurna itu dilakukan secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu. Bila itu kesengajaan, tegas Arteria, maka PDIP akan membawanya ke ranah hukum.

Hal lain, sambung Arteria, PDIP juga mengecam putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Balige yang mencabut status tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Samosir Jabiat Sagala dan Plt Kadis Perhubungan Pemkab Samosir Sardo Sirumapea dalam sidang praperadilan atas tuduhan korupsi dana bansos berkisar Rp 400 juta yang disangkakan Kejari Samosir kepada mereka. Putusan persidangan itu sendiri dibacakan pada 12 Juli lalu.

BACA JUGA :  Jelang Kongres PAN, Kubu Mulfachri Klaim Kantongi 355 Suara

“Hakim yang memimpin persidangan itu sesat karena mengabaikan fakta-fakfa hukum. Yakni, bahwa pengadaan siaga darurat Covid-19 yang mereka terapkan tidak sesuai dengan aturan. Kemudian barang yang dibayar juga tidak sesuai dengan yang dipesan,” kata Arteria.

PDIP, kata Arteria, akan meminta KPK melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Balige dan hakim yang memimpin persidangan. PDIP juga telah menyusun langkah-langkah hukum bila nantinya pihak-pihak itu terbukti melakukan pelanggaran hukum.

“Intinya, PDIP akan berjuang sekuat tenaga. Ini bukan soal kekuasaan. Bukan soal kekalahan Rapidin, tapi soal kebenaran, soal penegakan hukum dan demokrasi,” tegas Arteria.

Sebelumnya, Ketua DPRD Samosir, Saut Tamba, yang dipecat DPP PDIP (sekitar April) lalu, memilih tetap bekerja menjalankan konstitusi sebagai wakil rakyat yang sudah dipilih melalui Pileg tahun 2019.

“Saya tetap bekerja untuk rakyat Samosir dan tidak akan terpengaruh tentang paripurna pergantian itu. Sebab yang memilih saya rakyat Samosir dan saya harus terus berkarya untuk masyarakat yang memberikan pilihannya kepada saya,” kata Saut Tamba, Rabu (21/7) lalu.

Sementara itu, DPRD Samosir menggelar rapat paripurna pemberhentian Saut Tamba sebagai Ketua DPRD Samosir periode 2019-2024. Namun, hingga jadwal yang disepakati, rapat tidak kunjung korum walau sudah diskors 3 kali.

Informasi yang dihimpun, sidang paripurna sendiri dihadiri 15 orang dari 25 anggota dewan.

BACA JUGA :  Gerakan Save Babi Jangan Dipelesetkan dan Digiring ke SARA

“Belum memenuhi korum, sebab pada Tatib DPRD Samosir, pasal 106 ayat 1B, kehadiran untuk korum adalah dua pertiga, persisnya harus hadir 17 orang dari 25 anggota dewannya,” kata Sekwan DPRD Samosir, Marshinta Sitanggang yang membacakan kehadiran wakil rakyat tersebut di sidang dewan di ruang rapat dewan itu di Parbaba, Rabu (21/7) lalu.

Pimpinan rapat, Wakil Ketua DPRD, Pantas Maroha Sinaga didampingi Nasib Simbolon menutup sidang dan mengembalikan rencana paripurnanya ke Badan Musyawarah yang diketuai pimpinan dewan termasuk ketua yang akan diberhentikan yakni Saut Martua Tamba.

Ketua DPRD Samosir sendiri, Saut Tamba tidak hadir di paripurna tersebut termasuk beberapa anggota dewan dari Fraksi PDI-P yang dikenai sanksi PAW (pergantian antar waktu) dari partai tersebut.

Pergantian Saut Tamba sebagai Ketua DPRD Samosir buntut pemecatan dirinya bersama 5 anggota Fraksi PDIP DPRD Samosir lainnya karena membangkang instruksi partai dalam memenangkan pasangan calon Bupati Samosir, Rapidin Simbolon-Juang Sinaga.

Pada Pilkada Samosir 2020, pasangan incumbent yang diusung PDIP itu keok. Dari 6 kader PDIP yang dipecat tersebut, 5 di antaranya menyurati Mahkamah Partai, satu lagi, yakni Rismawati Simarmata, melawan dengan menggugat SK pemecatan yang diteken Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto itu ke pengadilan. (red/has)

 200 total views,  2 views today

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *