MEDAN — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara memperkuat komitmen peningkatan akuntabilitas melalui kegiatan Pembinaan Percepatan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan yang digelar bersama Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Kegiatan ini difokuskan pada percepatan penyelesaian temuan pemeriksaan serta penguatan tata kelola administrasi pertanahan di lingkungan kerja BPN Sumatera Utara.
Pembinaan tersebut menjadi forum evaluasi menyeluruh bagi seluruh jajaran untuk memastikan setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman teknis aparatur terhadap mekanisme pelaporan, pengawasan internal, serta prosedur penyelesaian tindak lanjut hasil audit.
Melalui keterlibatan langsung unsur pengawasan internal dan lembaga pemeriksa eksternal, kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga transparansi serta integritas institusi. Tindak lanjut hasil pemeriksaan dipandang sebagai indikator utama dalam menilai keseriusan organisasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Pihak penyelenggara menilai, percepatan tindak lanjut bukan semata kewajiban administratif, melainkan bentuk komitmen moral institusi dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Dengan proses evaluasi yang terstruktur dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan potensi temuan serupa dapat diminimalisasi pada periode berikutnya.
Ke depan, koordinasi intensif antara unit kerja, pengawas internal, dan lembaga pemeriksa eksternal akan terus diperkuat. Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja dan administrasi pertanahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
(ABN/basri)
Komentar ditutup.