MEDAN — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Sumatera Utara menggelar Forum Diskusi Terbuka bertajuk “Strategi dan Inovasi dalam Menjaga dan Meningkatkan Kembali Stabilitas Iklim Usaha Perhotelan di Sumatera Utara” pada Jumat (20/6/2025) di Grand Kanaya Hotel, Medan.
Ketua PHRI Sumut, Denny S. Wardhana, menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi yang belakangan diterapkan telah berdampak luas, bukan hanya pada okupansi hotel dan pengurangan tenaga kerja, tetapi juga pada rantai pasok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya penyedia bahan baku makanan.
“Efisiensi tidak hanya berimbas pada okupansi hotel dan pengurangan karyawan, tapi juga berdampak langsung pada pembelian bahan baku yang melibatkan UMKM,” ujarnya.
Denny menambahkan, sebelum adanya kebijakan efisiensi, tingkat okupansi hotel pada semester kedua biasanya mencapai 70 persen. Namun kini, okupansi menurun drastis hingga di bawah 50 persen, bahkan mencapai 30 persen, yang sangat memberatkan pelaku usaha perhotelan, terutama yang mengandalkan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
“Kami bukan bermaksud ingin bermewah-mewahan, tetapi kenyataannya sektor perhotelan di Kota Medan masih sangat bergantung pada MICE,” jelasnya.
Forum diskusi ini dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai sektor, serta menghadirkan sejumlah narasumber seperti Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan Adryanta Putra Ginting, S.S., dan Kepala Tim Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan Disnaker Kota Medan, Arianto Imam Sitompul, ST, MT.
Adryanta mengungkapkan bahwa sektor perhotelan paling terdampak akibat kebijakan pelarangan kegiatan sosialisasi dan FGD di hotel. Ia menjelaskan bahwa Dispar Medan telah merancang beberapa agenda untuk mendorong kembali tingkat hunian hotel, seperti Gelar Melayu Serumpun dan Car Free Night, yang diharapkan mampu menarik wisatawan lokal maupun luar kota agar menginap di kawasan wisata seperti Kesawan dan Warenhuis.
“Mudah-mudahan tahun depan, dengan dibukanya kembali kegiatan di hotel, tingkat okupansi bisa kembali meningkat,” harapnya.
Sementara itu, Arianto Imam Sitompul menyampaikan bahwa karyawan terdampak PHK kerap menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan baru akibat keterbatasan keterampilan dan minimnya informasi lowongan kerja. Disnaker Kota Medan, katanya, menyediakan fasilitas pelatihan gratis melalui Balai Latihan Kerja (BLK) bagi pekerja terdampak.
“Mereka bisa mengakses platform SIDUTA untuk memilih jenis pelatihan dan melihat informasi lowongan kerja yang tersedia,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, PHRI juga menyerahkan bantuan kepada sekitar 200 tenaga kerja terdampak sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku industri yang tengah mengalami tekanan akibat iklim usaha yang kurang stabil.
(ABN/Rizky Zulianda)
Komentar ditutup.