MEDAN – Gelombang aksi mahasiswa yang kembali berlangsung di berbagai daerah pada 2026 mendapat perhatian dari Aktivis 98, Herianto SE. Menurutnya, mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol sosial yang harus dihargai keberadaannya, sementara pemerintah berkewajiban menjawab setiap kritik dengan data dan kebijakan yang terukur.
“Adik-adik mahasiswa bukan lawan. Mereka adalah alarm bangsa. Tugas kita menjawab alarm itu dengan data dan arah kebijakan yang jelas, bukan saling menyalahkan,” ujar Herianto kepada media di Medan, Senin (15/6/2026).
Dalam pandangannya, Herianto menyoroti sejumlah isu yang menjadi perhatian publik, mulai dari arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan efisiensi anggaran, hingga agenda hilirisasi industri nasional. Ia menilai berbagai program strategis pemerintah saat ini berada pada jalur yang tepat, namun tetap memerlukan pengawasan dan masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa.
Jalankan Agenda Pembangunan
Herianto menilai sekitar 18 bulan pemerintahan Prabowo menunjukkan konsistensi dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, khususnya pada sektor hilirisasi sumber daya alam, program Makan Bergizi Gratis, dan efisiensi belanja negara.
Menurutnya, hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.
“Hilirisasi nikel, bauksit, tembaga hingga sawit merupakan upaya keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Selama ini kita lebih banyak menjual bahan mentah dengan nilai rendah. Kini pemerintah mendorong proses pengolahan di dalam negeri sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan nilai ekonomi yang lebih besar,” katanya.
Ia mengutip data realisasi investasi triwulan pertama 2026 yang mencapai Rp498,79 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 706.569 orang. Sektor industri logam dasar dan pengolahan disebut menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap capaian tersebut.
Selain itu, Herianto juga mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut berbeda dengan kebijakan penghematan pada masa krisis ekonomi 1998.
“Efisiensi hari ini bukan berarti rakyat harus menanggung beban lebih besar. Yang dilakukan adalah menata ulang belanja negara dengan memangkas pos-pos yang kurang produktif, seperti perjalanan dinas yang tidak mendesak dan berbagai pengeluaran seremonial, kemudian mengalihkannya ke sektor yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pembiayaan program-program strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan Makan Bergizi Gratis.
Sorotan pada Program MBG
Sorotan terbesar Herianto tertuju pada program Makan Bergizi Gratis yang belakangan menjadi salah satu isu dalam aksi mahasiswa. Ia menilai terdapat kesalahpahaman yang perlu diluruskan terkait anggapan bahwa program tersebut membebani APBN dan menjadi penyebab melemahnya nilai tukar rupiah.
“Pendanaan MBG telah dirancang melalui mekanisme yang terukur, antara lain melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga, optimalisasi penerimaan negara, serta realokasi subsidi yang dianggap kurang tepat sasaran. Program ini bukan dibiayai dengan pencetakan uang baru maupun utang konsumtif,” tegasnya.
Berdasarkan data pemerintah, hingga awal 2026 program MBG telah menjangkau puluhan juta peserta didik di berbagai daerah. Pemerintah juga memperluas cakupan penerima manfaat kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan target puluhan juta penerima manfaat hingga akhir tahun.
Terkait pelemahan rupiah, Herianto menilai faktor global memiliki pengaruh yang lebih dominan, seperti kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan melemahnya harga sejumlah komoditas ekspor Indonesia.
“Jika penyebabnya semata-mata MBG, maka yang terdampak hanya Indonesia. Faktanya, sejumlah mata uang di kawasan Asia Tenggara juga mengalami tekanan akibat dinamika ekonomi global. Karena itu, perlu melihat persoalan ini secara lebih komprehensif,” katanya.
Ia menambahkan bahwa program pemenuhan gizi bagi anak-anak merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya baru akan terlihat dalam beberapa tahun mendatang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Herianto, mahasiswa sebaiknya tidak hanya menyoroti keberadaan program tersebut, tetapi juga ikut mengawasi pelaksanaannya di lapangan.
“Kawal kualitas menu, distribusi, dan transparansi anggarannya. Itu bentuk kontrol sosial yang sangat penting,” ujarnya.
Hilirisasi Perlu Berjalan dengan Prinsip Keadilan
Di sisi lain, Herianto mengakui bahwa sejumlah kritik mahasiswa terhadap pelaksanaan hilirisasi memiliki dasar yang perlu diperhatikan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa hilirisasi harus tetap dilanjutkan karena berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, namun pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan, kesejahteraan pekerja, maupun hak masyarakat lokal.
“Saya memahami sebagian kritik mahasiswa. Hilirisasi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pemerintah harus memastikan masyarakat sekitar, pekerja, dan lingkungan hidup mendapatkan perlindungan yang memadai,” katanya.
Karena itu, ia mengusulkan agar fokus tuntutan diarahkan pada upaya menciptakan hilirisasi yang berkeadilan, antara lain melalui pengawasan ketat terhadap dampak lingkungan, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Menurutnya, kritik yang konstruktif seperti itu justru dapat memperkuat kualitas kebijakan pemerintah.
Kedepankan Data dan Solusi
Menutup pernyataannya, Herianto menyampaikan sejumlah pesan kepada gerakan mahasiswa 2026. Ia berharap kritik yang disampaikan tidak hanya berisi penolakan, tetapi juga dilengkapi dengan data, argumentasi, dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mendorong mahasiswa memanfaatkan berbagai saluran demokrasi, mulai dari aksi lapangan, diskusi publik, hingga penyampaian kajian akademik kepada lembaga legislatif maupun pemerintah.
“Gerakan mahasiswa akan semakin kuat apabila mampu menggabungkan semangat idealisme dengan data dan solusi yang konkret. Media sosial penting untuk membangun perhatian publik, tetapi advokasi kebijakan juga harus dilakukan melalui jalur-jalur formal,” ujarnya.
Herianto menegaskan bahwa mahasiswa dan pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia.
“Kritik boleh, aksi juga boleh. Namun pada akhirnya kita semua berada di barisan yang sama, yaitu bekerja untuk kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia,” tutupnya.
(ABN/basri)
- Aktivis 98: Pemerintahan Prabowo di Jalur yang Tepat, Kritik Mahasiswa Perlu Dijawab dengan Data – Juni 17, 2026
- Jelang Pelantikan Pengurus Baru, FORKI Binjai Siapkan Kejuaraan Bergengsi Karate Piala Ketua Umum Tahun 2026 – Juni 17, 2026
- Pimpin Apel Perdana, Kepala Kantah Toba Tekankan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik – Juni 17, 2026
