PNPI Dukung Pernyataan Presiden Prabowo, Tegaskan Pentingnya Mitigasi "Kaum Londo Ireng"

JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Nasional Pemuda Indonesia (PNPI), Syamsul Rizal, menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai istilah “Londo Ireng”. Menurutnya, pernyataan tersebut harus dipahami secara utuh sebagai kritik politik yang menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pihak asing.

Menyikapi pernyataan Presiden Prabowo, Syamsul Rizal menegaskan bahwa istilah “Londo Ireng” dalam konteks kritik politik merupakan sebutan simbolik bagi pihak-pihak yang lebih mengutamakan kepentingan asing dibandingkan kepentingan nasional.

“Kritik Presiden Prabowo ini bukan ditujukan kepada ras, suku, atau golongan tertentu, melainkan kepada cara berpikir dan sikap yang dinilai mengabaikan kepentingan bangsa Indonesia,” ujarnya.

PNPI menyatakan mendukung penuh pernyataan Presiden Prabowo karena dinilai menjadi isyarat bagi seluruh anak bangsa bahwa Indonesia harus berdiri tegak di atas kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Tidak boleh ada kebijakan, pengaruh, ataupun tekanan dari pihak luar yang mengorbankan kesejahteraan rakyat, kedaulatan ekonomi, maupun masa depan bangsa,” kata Syamsul.

Lebih lanjut, PNPI memandang negara perlu melakukan mitigasi terhadap berbagai bentuk infiltrasi kepentingan asing yang berpotensi memengaruhi proses pengambilan kebijakan publik, baik melalui jalur ekonomi, politik, maupun informasi.

Menurut Syamsul, mitigasi tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum, mengedepankan prinsip transparansi, serta tetap menghormati hak-hak warga negara.

Selain itu, PP PNPI juga mendorong seluruh elemen bangsa untuk memperkuat semangat nasionalisme, membangun kemandirian ekonomi, menjaga persatuan nasional, serta menolak segala bentuk intervensi yang dinilai dapat menghambat kemajuan Indonesia.

Ia menambahkan, kritik terhadap pihak-pihak yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan asing hendaknya menjadi pengingat bahwa setiap penyelenggara negara, tokoh publik, maupun warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas kepentingan pihak mana pun.

“Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Semangat itulah yang harus terus dijaga demi terwujudnya cita-cita Indonesia yang maju, adil, makmur, dan bermartabat,” tutup Syamsul Rizal.

(ABN/Leriadi)