MEDAN – Memahami Iran pascarevolusi Islam tidak cukup hanya dengan melihatnya dari satu sudut pandang. Persepsi terhadap Syiah, demokrasi, posisi perempuan, hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu ditempatkan dalam konteks sejarah dan realitas sosial-politik Iran.
Pandangan tersebut mengemuka dalam bedah buku Iran Pasca Revolusi Islam: Ideologi, Dinamika Politik dan Demokratisasi karya Suhari Pane, yang digelar di Merdeka Kupi, Jalan Slamet Ketaren, Kompleks MMTC Blok Q No. 28–29, Sabtu (12/9/2026).
Guru Besar FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si, yang tampil sebagai salah satu pembahas, mengingatkan pentingnya menghindari persepsi yang dibangun berdasarkan prasangka ketika membicarakan kelompok atau tradisi keagamaan yang berbeda.
Menurut Hamdani, dalam konteks Iran, pemahaman mengenai Syiah tidak semestinya hanya bersumber dari persepsi kelompok lain. Diperlukan pengetahuan yang lebih objektif agar masyarakat dapat memahami Syiah secara utuh dan tidak terjebak pada kesalahpahaman.
“Memahami Iran harus berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, bukan semata-mata persepsi yang berkembang,” demikian pokok pemikiran yang disampaikan Hamdani dalam diskusi tersebut.
Antropolog ini juga menyoroti pengalaman melihat langsung kehidupan masyarakat Iran yang menurutnya dapat membuka perspektif berbeda. Ada sejumlah realitas di Iran yang tidak selalu sama dengan gambaran yang selama ini berkembang di luar negeri tersebut.
Salah satunya mengenai posisi perempuan. Hamdani menilai persoalan perempuan di Iran perlu dilihat secara lebih luas dan tidak hanya dikaitkan dengan isu poligami. Menurutnya, pembahasan tentang perempuan juga menyangkut hak, peran sosial, pendidikan, serta ruang bagi perempuan dalam kehidupan masyarakat.
Dalam pandangannya, pengalaman Iran juga menunjukkan bahwa negara yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai salah satu fondasi kehidupan bernegara tetap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hamdani melihat masyarakat Iran memiliki kemampuan berpikir yang logis serta perkembangan teknologi yang patut dicermati. Karena itu, pengalaman Iran dapat menjadi bahan pembelajaran dalam melihat hubungan antara agama, kemajuan, ilmu pengetahuan dan kehidupan modern.
Ia menekankan, kemajuan tidak seharusnya membuat masyarakat kehilangan nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan. Kemajuan justru harus mendorong manusia semakin mampu berpikir, memahami persoalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, pembahas lainnya, Dr. Faisal Riza, MA, dosen Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, mengatakan buku karya Suhari Pane berusaha membaca perjalanan panjang Revolusi Islam Iran.
Menurut Faisal, buku tersebut mengajak pembaca menelusuri akar sejarah Persia yang membentuk identitas bangsa Iran, lahirnya tradisi Syiah sebagai salah satu fondasi kebudayaan politik, kemunculan Dinasti Pahlavi dan proyek modernisasinya, hingga Revolusi Islam 1979 yang mengubah arah sejarah Iran dan kawasan Timur Tengah.
Buku itu juga membahas tantangan yang dihadapi Republik Islam Iran setelah revolusi, mulai dari demokratisasi, reformasi politik, tekanan ekonomi, sanksi internasional hingga rivalitas geopolitik yang terus memengaruhi kawasan Timur Tengah.
“Memahami Iran bukan semata-mata memahami sebuah negara,” menjadi salah satu gagasan penting dalam pembahasan buku tersebut. Iran, menurut Faisal, memperlihatkan salah satu pertarungan gagasan besar di era modern, antara agama dan sekularisme, revolusi dan negara, hegemoni dan perlawanan, serta identitas lokal dan tatanan global.
Karena itu, selama pergulatan gagasan tersebut terus berlangsung, Revolusi Iran sesungguhnya belum sepenuhnya selesai.
Penulis buku, Suhari Pane, yang merupakan Wakil Bupati Labuhanbatu periode 2010–2015, dalam karyanya berupaya menghadirkan analisis mengenai perjalanan politik Iran sejak terbentuknya negara Iran, pemerintahan Dinasti Pahlavi, proses Revolusi Islam, hingga perkembangan sistem politik dan demokratisasi setelah revolusi.
Buku setebal 124 halaman itu tidak hanya membahas kelembagaan politik, tetapi juga dimensi ideologis yang menjadi fondasi berdirinya Republik Islam Iran.
Dalam konteks akademik, kajian tentang Iran dinilai penting karena negara tersebut menghadirkan model politik yang berbeda dari demokrasi liberal yang berkembang di negara-negara Barat.
Iran mengembangkan sistem politik dengan konsep Wilāyat al-Faqih, yakni kepemimpinan yang berlandaskan otoritas keagamaan dalam kerangka negara modern. Konsep tersebut kemudian melahirkan perdebatan mengenai sejauh mana demokrasi dapat berjalan dalam struktur pemerintahan yang berbasis agama.
Suhari Pane menyusun buku tersebut berdasarkan berbagai sumber ilmiah, literatur akademik, dokumen historis dan kajian para ahli yang memiliki perhatian terhadap politik Timur Tengah dan demokratisasi Islam.
Buku ini juga ingin menunjukkan bahwa proses demokratisasi tidak selalu memiliki pola yang seragam. Setiap negara memiliki karakteristik sejarah, budaya dan sosial yang berbeda sehingga melahirkan model demokrasi yang berbeda pula.
Pengalaman Iran, dalam konteks itu, menjadi salah satu contoh bagaimana demokrasi berusaha dikembangkan dengan tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakatnya.
Buka Perspektif Baru
Penggiat literasi yang juga dosen FISIP USU, Dr. Agus Marwan, SIP, MSP, yang menulis epilog buku tersebut, menilai kajian tentang Iran penting untuk membuka perspektif baru mengenai hubungan Islam, negara dan demokrasi di era modern.
Menurut Agus, buku ini tidak hanya ditujukan bagi kalangan akademisi, mahasiswa dan peneliti, tetapi juga masyarakat umum yang ingin memahami politik internasional, Islam kontemporer dan dinamika dunia Muslim.
“Pengalaman Iran menunjukkan bahwa demokratisasi harus dipahami dalam konteks sosial dan historis masing-masing negara,” demikian gagasan yang ditekankan dalam epilog buku tersebut.
Bedah buku yang dimoderatori Iswan Kaputra, M.Si, itu turut dihadiri Ketua Presidium MPP ICMI Muda Dr. H. Tumpal Panggabean, M.A, dan Ketua IKAPI Sumut Asrul Daulay yang sekaligus menyampaikan kata sambutan.
Hadir pula penggiat literasi yang juga dosen FISIP USU Dr. Agus Marwan, SIP, MSP, pimpinan Penerbit Merdeka Kreasi Ardi Lubis, para akademisi, aktivis, pengelola perpustakaan dan jurnalis.
Selain diskusi, kegiatan juga diramaikan bazar buku yang digelar Penerbit Merdeka Kreasi. Di sela acara, turut digelar pembacaan puisi oleh Zulkarnaen Siregar dan Juhendri Chaniago. (ABN/dan)
