Asaberita.com, Medan – Jelang tahun politik dan Pilpres 2024, situasi perpolitikan di Indonesia semakin memanas. Beredar kabar, sejumlah organ relawan “garis keras” Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengadakan Musyawarah Rakyat Indonesia.
Tujuannya, menurut mereka yang berencana mengadakan kegiatan itu, untuk menjaring aspirasi rakyat berkaitan dengan Capres-Cawapres 2024-2029.
Ormas relawan Jokowi yang berencana menyelenggarakan Musyawarah Rakyat (Musra) itu yakni Projo, Seknas Jokowi, BaraJP, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, RKIH, Duta Jokowi, Indeks, Jaman, Gapura, KIB, Almisbat, RPJB, Kornas Jokowi, serta GK.
Dari ekspos yang disampaikan organ relawan Jokowi yang dimuat sejumlah media, rangkaian kegiatan Musra Indonesia rencananya dimulai di Solo pada 27 Agustus 2022 dan akan di lakukan di 34 kota di 34 provinsi sampai awal Maret 2023.
Menanggapi kegiatan Musyawarah Rakyat Indonesia tersebut, tokoh Aktifis 98 Muhammad Ikhyar Velayati Harahap mengatakan bahwa kegiatan tersebut mubazir dan kontra produktif bagi Presiden Jokowi.
Jika mereka ingin menggelar kegiatan semacam itu, menurut Ikhyar, harusnya dinamai Musyawarah Relawan Jokowi, bukan Musyawarah Rakyat Indonesia. Sebab kalau musyawarah rakyat, harusnya yang jadi penyelenggara dan pesertanya adalah tokoh masyarakat dari berbagai bidang yang kompeten, objektif, independen dan selama ini bergerak dan berinteraksi dengan masyarakat akar rumput, seperti tokoh agama, tokoh perempuan, majlis ta’lim, simpul mahasiswa, tokoh adat, akademisi dan lainnya.
“Mereka inilah yang selama ini merekam aspirasi rakyat bawah serta yang di percaya oleh rakyat. Jika bukan mereka pènyelenggara dan fasilitatornya, maka kegiatan ini mubazir dari segi waktu, dana dan hasilnya kontraproduktif bagi Presiden Jokowi”, kata Ikhyaŕ di Medan, Rabu (29/6/2022).
Ikhyar menyebut alasan kenapa kegiatan tersebut mubaźir, yakni ke 14 ormas relawan Jokowi tersebut tidàk mengakar di masyarakat, tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat, bahkan tidak di kenal oleh masyarakat luas.
Selain itu, lanjutnya, pasca Pilpres 2019, ormas relawan Jokowi justru terkesan elitis dan berjarak dengan masyarakàt.
“Jadi bagaimana mungkin mereka mampu menyerap aspirasi masyarakat jika relawan Jokowi selama ini justru berjarak dengan rakyat, khususnya umat Islam pendukung Jokowi yang tersebar dan terkonsentrasi di majlis ta’lim dan pengajian”, tegasnya.
Ikhyar mengatakan, dinamika dan kimiawi politik pilpres menjelang 2024 sudah berubah dan berbeda dengan pilpres sebelumnya.
Rakyat saat ini lebih percaya dengan tokoh dan simpul yang intens bergerak dan berinteraksi dengan akar rumput di bawah seperti akademisi di kampus, tokoh agama di masjid masjid atau rùmah ibadah agama lainnya, ketua majlis ta’lim, pelaku UMKM, simpul komunitas dan lainnýa, bukan orang-orang yang selama ini bergerak di awang-awang dan memposisikan ďiri sebagai menara gading, tuturnya.
Ikhyar menambahķan, justru saat ini relawan Jokowi tidak di percaya oleh rakyat karena tidak pernah turun ke bawah, dan mereka hadir ke bawah hanya saat ada momentum politik.
Ikhyar memaklumi kebutuhan Presiden Jokowi untuk menyerap asprasi rakyat berkaitan dengan suksesi kepemimpinan nasional untuk menjaga kesinàmbungan pembangunan.
“Kita maklumi kebutuhan Jokowi merekam dan mengakomodir aspirasi rakyat saat ini, sebagai dasar untuk menyusun program dan strategi agar suksesi kepemimpinan nasional berjalan lancar, dan terjadi kesinambungan pembangunan yang menguntungkan rakyat. Dan jika Musra itu memang kebutuhan, harusnya Presiden Jokowi cermat dalam mencari penyelenggaranya yang benar-benar tokoh atau lembaga yang dipercaya rakyat bawah”, ucap ikhyar yang akrab di sapa Bung Kesper.
Sebab tentu, Presiden Jokowi tidak ìngin kegiatan yang diberi nama musyawarah rakyat itu tetapi sebenarnya malah sosialisasi capres pesanan, sindir Ikhyar. (red/has)
