Asaberita.com, Medan – Aktivis 98, Muhammad Ikhyar Velayati, menyatakan bahwa media nasional di Indonesia diduga mengikuti narasi AS-Israel dengan menyalahkan Hamas terkait resolusi gencatan senjata di Gaza yang diajukan oleh AS dan telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.
“Jika kita baca berita di media nasional, khususnya Kompas.com, Tempo.co, dan Detik.com terkait resolusi gencatan senjata yang disetujui DK PBB, terlihat jelas beberapa media nasional diduga mengikuti skenario AS-Israel menyalahkan Hamas dan membela Israel,” ungkap Ikhyar di Medan, Sabtu (15/6).
Ikhyar menyoroti berita Kompas pada tanggal 13 Juni 2024 yang berjudul “Warga Gaza Kritik Pemimpin Hamas, Ingin Perang Segera Usai”. Berita tersebut mengutip warga Gaza bernama Umm Ala (67) yang meminta Hamas untuk mengakhiri perang dan menyetujui gencatan senjata. “Jika para pemimpin Hamas tertarik untuk mengakhiri perang ini dan mengakhiri penderitaan rakyat Palestina, mereka pasti menyetujui kesepakatan,” kata Umm Ala, yang kini mengungsi di Khan Younis, kota utama di wilayah selatan.
Berita serupa juga dimuat oleh Tempo.co dan Detik.com, yang menurut Ikhyar merupakan bagian dari rilis pesanan agen AS dan Israel untuk mempengaruhi publik Indonesia. “Jika dilihat dari judul dan materinya yang sangat menyudutkan gerakan pembebasan nasional rakyat Palestina atau Hamas, saya menduga ini merupakan pesanan untuk mempengaruhi opini publik rakyat Indonesia, termasuk pengambil kebijakan terkait konflik Israel-Palestina,” tegas Ikhyar.
Ikhyar menekankan pentingnya media nasional untuk menempatkan isu konflik Palestina-Israel secara objektif dan berdasarkan fakta di lapangan. “Kita berharap media nasional meliput dan membangun narasi yang sesuai dengan fakta di lapangan. Media bisa saja salah dalam meliput, tetapi tidak boleh berbohong, apalagi dengan sengaja ikut dalam kebohongan yang diatur oleh Zionis internasional. Hal ini merugikan posisi Indonesia di mata internasional,” sindir Ikhyar.
Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan, serta Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield di berbagai tempat dan media menyatakan bahwa Hamas menolak resolusi DK PBB terkait gencatan senjata. “Alih-alih menanggapi proposal gencatan senjata secara positif, mereka (Hamas) justru menuntut perubahan yang luas terhadap kesepakatan tersebut,” kata Blinken dalam konferensi pers bersama mitranya dari Qatar di Doha.
Namun, pada waktu yang sama, Israel mengisyaratkan penolakan terhadap gencatan senjata yang diusulkan oleh Presiden AS Joe Biden dan tetap berencana menyerang Hamas. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Israel di PBB, Reut Shapir Ben Naftaly. “Israel tidak akan terlibat dalam negosiasi yang tidak berarti dan tanpa akhir, yang dapat dimanfaatkan oleh Hamas sebagai cara untuk mengulur waktu,” kata Ben Naftaly.
Sementara itu, Hamas secara resmi menerima resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan PBB dan siap untuk bernegosiasi mengenai rinciannya. Hal ini disampaikan oleh pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, pada Selasa, 11 Juni 2024. “Hamas menerima resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata, penarikan pasukan Israel, dan pertukaran tawanan perang dengan tahanan yang ditahan oleh Israel,” kata Zuhri. (red/bs)