Penulis: Hasan Basri
-

Hadiri Halalbihalal MAPPI, Wamen Ossy Ingatkan Pentingnya Nilai Integritas dalam Profesi Penilai
JAKARTA — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri halalbihalal yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam rangka Idulfitri 1447 H, di Jakarta pada Rabu (08/04/2026). Dalam sambutannya, ia mengingatkan pentingnya menjaga nilai integritas dalam menjalankan profesi penilai. “Idulfitri mengingatkan ada fondasi yang harus…
-

Seleksi Tenaga Pendukung Reforma Agraria di Toba Masuki Tahap Wawancara
TOBA — Kantor Pertanahan Kabupaten Toba melanjutkan proses seleksi Tenaga Pendukung (Field Staff) untuk program Penanganan Akses Reforma Agraria dengan menggelar tahapan wawancara bagi para peserta. Kegiatan ini menjadi bagian krusial dalam rangka menjaring sumber daya manusia yang kompeten dan siap mendukung pelaksanaan reforma agraria di daerah tersebut. Tahap wawancara dilaksanakan sebagai upaya pendalaman…
-

7 Kandidat Muncul Sebagai Calon Ketua DPC PKB Kota Medan Periode 2026-2031
MEDAN — Tujuh nama kandidat muncul dalam bursa Calon Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Medan Periode 2026-2031. Ketujuh kandidat itu muncul berdasarkan hasil penjaringan dan kemudian diajukan pada forum Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Kota Medan yang digelar pada Senin (6/4/26) di Hall Hotel Madani, Jalan Sisingamangaraja Medan. Sofyan Safri…
-

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%
JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 90,8% temuan yang berbuah apresiasi berupa penghargaan dari BPK. “Terima kasih kepada Bapak Menteri Nusron karena terus mendorong kami di kesekjenan maupun para direktorat jenderal…
-

Penertiban PKL di Depan RS Kesrem Binjai: Pemko Tegaskan Penataan Ruang dan Akses Layanan Kesehatan
BINJAI — Pemerintah Kota Binjai menertibkan dan membongkar bangunan liar milik pedagang kaki lima (PKL) di kawasan depan Rumah Sakit Kesrem Binjai, Selasa (7/4/26). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan ruang kota sekaligus memastikan kelancaran akses menuju fasilitas kesehatan. Penertiban diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F.…
-

Drama Kasus Proyek Fiktif Ketapang Binjai Kian Panas, Satu Lagi Tersangka Masuk Sel
BINJAI — Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Tersangka berinisial Suko Hartono diduga berperan sebagai perantara dalam praktik ilegal tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Ronald Siagian, mengatakan Suko merupakan bagian dari lima tersangka dalam…
-

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan
JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar teknis penyusunan anggaran 2027 mendatang. Di tengah penyesuaian efisiensi dan gejolak geopolitik dunia, Kementerian ATR/BPN berupaya menyesuaikan perencanaan yang ada, dengan tetap memastikan masyarakat terlayani dengan baik. “Terkait pembahasan KRO dan RO,…
-

Dukungan Menguat di Muscab PKB Medan, PAC Sepakat Dorong Hamdan Simbolon Lanjutkan Kepemimpinan
MEDAN – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Medan berlangsung semarak di Hall Madani Hotel, Jalan Sisingamangaraja, Senin (6/4/2026). Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang merupakan utusan dari 21 Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kota Medan serta badan otonom (banom) partai. Muscab dibuka secara resmi oleh Ketua DPW PKB Sumatera Utara, Ashari Tambunan, dan…
-

Ingin Sertipikatkan Tanah untuk Pertama Kali secara Mandiri, Lengkapi Syarat Berikut
JAKARTA – Memiliki sertipikat merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Masyarakat dapat mengurus pembuatan sertipikat tanah secara mandiri melalui Kantor Pertanahan (Kantah), dengan memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa harus menggunakan perantara. Dalam proses pengurusan sertipikat tanah secara mandiri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pemohon…
-

Wamen ATR/BPN Pembinaan di Kanwil Sumut: Tekankan Penguatan Talenta Digital dan Pelayanan Berkelas Nasional
MEDAN — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan melakukan pembinaan langsung kepada jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut, Sri Pranoto, beserta seluruh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Pembinaan ini menjadi bagian dari upaya penguatan…
-

Wamen ATR/BPN Tinjau Pelayanan Pertanahan di Humbang Hasundutan, Tekankan Layanan Cepat dan Transparan
HUMBANG HASUNDUTAN — Kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan ke Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan kualitas layanan pertanahan di daerah. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung operasional pelayanan di Kantor Pertanahan setempat, Kamis (02/04). Kunjungan ini tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi difokuskan…
-

Dorong Pertanian Presisi Berbasis AI, Pemerintah Pusat dan Daerah Fokus Kembangkan Kawasan Danau Toba
HUMBANG HASUNDUTAN — Kawasan Danau Toba kembali menjadi pusat perhatian dalam agenda strategis pembangunan nasional. Kali ini, fokus diarahkan pada pengembangan sektor pertanian berbasis teknologi modern melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Rapat pembahasan pengembangan pertanian berbasis AI tersebut digelar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, pada awal April 2026 ini, dengan…
-

Begini Cara Masyarakat Memastikan Petugas Ukur Tanah yang Datang Merupakan Petugas Resmi BPN
JAKARTA – Masyarakat yang didatangi petugas ukur untuk melakukan pengukuran tanah diimbau agar memastikan petugas yang datang adalah petugas resmi dari Kantor Pertanahan (Kantah). Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat lebih aman dan terhindar dari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang mengatasnamakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Direktur Survei dan Pemetaan Tematik,…
-

Asta Cita Prabowo: Menkeu Purbaya Harus Siapkan Anggaran Pembangun Penjara Koruptor
MEDAN — Asta cita pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto sampai saat ini belum juga terwujud dengan baik. Pembangunan penjara khusus koruptor yang diinginkan Prabowo pun masih sebatas wacana, meski penangkapan pelaku korupsi terus berjalan. Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) pun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar segera mengalokasikan anggaran…
-

Kementerian ATR/BPN Evaluasi dan Perkuat Penyelenggaraan Layanan Pertanahan di Mal Pelayanan Publik
JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai instansi vertikal telah banyak berpartisipasi membuka layanan dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Konsep layanan ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu atap sehingga pelayanan publik dapat lebih dijangkau oleh masyarakat. “Kementerian ATR/BPN sudah…
-

Vaksinasi Kanker Serviks Jajaran Kementerian ATR/BPN, Lindungi Wanita dari Kanker Mematikan
JAKARTA – Kanker serviks adalah salah satu penyakit mematikan yang dapat menyerang perempuan. Untuk meningkatkan kesadaran sekaligus melindungi dari risiko terkena penyakit itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuat program vaksinasi kanker serviks bagi jajarannya sejak awal 2026. Vaksinasi ini telah dinantikan oleh insan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Kebanyakan kita…
-

Penyuluh Agama Islam KUA Medan Kota Sampaikan Khutbah Jumat di Masjid Al-Iman Al-Musannif Batalyon Armed 2/KS
DELI TUA – Penyuluh Agama Islam Fungsional dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Kota, Imam Pratomo, M.H.I bertindak sebagai khatib dalam pelaksanaan salat Jumat di Masjid Al-Iman Al-Musannif, Kompleks Batalyon Armed 2/Kilap Sumagan (KS), Deli Tua, Jumat (03/04). Kehadiran penyuluh agama di tengah-tengah prajurit TNI dan masyarakat sekitar ini merupakan bagian dari sinergi…
-

Kunjungi Kantah Kabupaten Humbang Hasundutan, Wamen Ossy Tekankan Pentingnya Akurasi Data Pertanahan
HUMBANG HASUNDUTAN – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa data pertanahan yang akurat menjadi kunci utama menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Saat memberikan pengarahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada Rabu (01/04/2026), Wamen Ossy mengimbau…
-

Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf, Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 33 Sertipikat untuk Rumah Ibadah di Sulawesi Tengah
PALU – Percepatan sertipikasi terhadap tanah wakaf dilakukan untuk memperkuat legalitas aset keagamaan di berbagai daerah. Di Sulawesi Tengah, langkah itu ditandai dengan penyerahan 33 sertipikat tanah kepada pengelola pengelola rumah ibadah dan yayasan pendidikan keagamaan dari 9 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu (01/04/2026). “Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan penyerahan sertipikat sebagai tanda…
-

Berikan Kuliah Umum di UIN Datokarama Palu, Menteri Nusron Bangun Kesadaran Mahasiswa tentang Nilai Ekonomi Tanah
PALU – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membangun kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya nilai ekonomi tanah melalui kepastian hukum hak atas tanah, dalam kuliah umum di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Sulawesi Tengah. Ia menekankan bahwa tanah yang belum memiliki sertipikat belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan…