Scroll untuk baca artikel
#
PeristiwaSumatera Utara

Deli Serdang Masuk Lima Besar PPD 2026, Program Pendidikan Inklusif Jadi Andalan

×

Deli Serdang Masuk Lima Besar PPD 2026, Program Pendidikan Inklusif Jadi Andalan

Sebarkan artikel ini
Deli Serdang
Deli Serdang Masuk Lima Besar PPD 2026, Program Pendidikan Inklusif Jadi Andalan

LUBUK PAKAM – Kabupaten Deli Serdang selangkah lebih dekat menuju tiga besar nasional dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026. Setelah berhasil masuk lima besar dari 416 kabupaten di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kini menjalani Tahap II penilaian berupa wawancara dan verifikasi lapangan yang dilakukan tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Senin (6/7/2026).

Verifikasi berlangsung di Aula Cendana, Lubuk Pakam, dengan fokus pada kualitas perencanaan pembangunan daerah, implementasi program prioritas, serta dampak yang dirasakan masyarakat melalui program unggulan Demi Pemula Sepeda Bagus.

Program yang merupakan singkatan dari Deli Serdang Mewujudkan Impian Pendidikan Murah dan Berkualitas, Sekolah Peduli Keluarga dan Anak Berkebutuhan Khusus tersebut menjadi inovasi yang mengantarkan Deli Serdang bersaing di tingkat nasional.

Tim penilai dipimpin Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Taufik Hanafi, bersama Dr. Himawan Hariyoga Joyokusumo dan Guru Besar Tata Kelola Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Prof. Gabriel Lele. Sementara anggota tim independen lainnya, Prof. Benedictus Raksaka Mahi, mengikuti proses verifikasi secara daring.

Dalam pemaparannya, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menjelaskan bahwa program tersebut lahir sebagai solusi atas masih banyaknya anak berkebutuhan khusus (ABK) yang belum memperoleh layanan pendidikan secara optimal.

Dari total 1.603 ABK yang terdata, sebelumnya terdapat 718 anak yang belum mendapatkan layanan. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), fasilitas kesehatan, pemerintah desa hingga Tim Penggerak PKK, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi 101 anak. Sementara penerima layanan meningkat menjadi 617 anak yang tersebar di 23 lembaga pada 18 kecamatan.

Tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, program tersebut juga dinilai berhasil mendorong kemandirian anak berkebutuhan khusus. Dari 284 anak yang mengikuti pendampingan, jumlah peserta yang mampu mandiri meningkat dari 58 orang menjadi 190 orang.

BACA JUGA :  Kanwil BPN Sumut Ikuti Sosialisasi E-Monev 2025, Perkuat Komitmen Tata Kelola Berbasis Data

Asri Ludin Tambunan mengatakan manfaat program tidak berhenti pada sektor pendidikan, tetapi turut memberikan dampak terhadap kesejahteraan keluarga. Orang tua memperoleh pendampingan dan pelatihan, layanan terapi serta kesehatan diberikan tanpa biaya, bahkan sebagian orang tua maupun anak penerima manfaat telah mampu bekerja sehingga ikut berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Menurutnya, keberhasilan program juga mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Saat ini inovasi tersebut sedang dalam proses memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sekaligus difasilitasi melalui skema business matching dengan dunia usaha dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar dapat diterapkan di daerah lain.

Bupati menyebut program tersebut telah mulai direplikasi di berbagai daerah dan lembaga, di antaranya melalui Sentra Budi Perkasa Kementerian Sosial di Palembang, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Selain memverifikasi inovasi daerah, tim penilai nasional juga mendalami sejumlah indikator pembangunan makro. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memaparkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan dari 9,13 persen pada 2021 menjadi 7,69 persen pada 2025. Penurunan itu didukung berbagai program pelatihan kerja, penyelenggaraan bursa kerja (job fair), dan pemberdayaan masyarakat.

Pada sektor kesejahteraan, angka kemiskinan turut mengalami penurunan dari 4,01 persen menjadi 3,11 persen selama periode 2021–2025. Capaian tersebut berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara maupun nasional. Sementara itu, Gini Ratio sebesar 0,271 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang relatif rendah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu indikator yang dipaparkan dalam proses penilaian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Deli Serdang mencapai 78,29 atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional maupun Provinsi Sumatera Utara. Adapun Umur Harapan Hidup tercatat 74,02 tahun, Harapan Lama Sekolah 13,46 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah mencapai 10,50 tahun.

BACA JUGA :  Pemuda Pancasila Medan Sunggal Berbagi Takjil dan Sembako ke Ratusan Warga

Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Deli Serdang pada 2025 mencapai 4,55 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Deli Serdang juga menjadi terbesar kedua di Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar 13,10 persen terhadap perekonomian provinsi.

Asri Ludin Tambunan menegaskan, keikutsertaan dalam PPD bukan hanya untuk mengejar penghargaan, tetapi juga menjadi momentum evaluasi terhadap kualitas pembangunan daerah agar semakin efektif dan berdampak bagi masyarakat.

Sementara itu, anggota Tim Penilai Nasional, Taufik Hanafi, memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian yang dipaparkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ia menilai inovasi pendidikan inklusif yang dijalankan memiliki peluang untuk dipromosikan pada ajang penghargaan pembangunan lainnya, termasuk SDGs Awards Bappenas.

Menurutnya, keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan data dan menjelaskan berbagai indikator pembangunan menjadi nilai positif selama proses verifikasi. Ia juga menilai keterlibatan Tim Penggerak PKK dalam edukasi dan pendampingan masyarakat menjadi salah satu kekuatan yang mendukung keberlanjutan program.

Proses verifikasi lapangan dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni 6 hingga 7 Juli 2026. Selama tahapan tersebut, tim penilai akan melakukan pendalaman melalui dialog dengan perangkat daerah, camat, serta para penerima manfaat guna memastikan seluruh capaian pembangunan benar-benar dihasilkan dari perencanaan yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

(ABN)

Tinggalkan Balasan