MEDAN — Dua tokoh fenomenal yang dikenal kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tak sesuai dengan akal sehat, Rocky Gerung dan Saut Situmorong, hadir sebagai pembicara pada Dialog Publik bertajuk “Bayang-Bayang Invisible Hand Pilkada Sumut 2024″ yang digelar Kombatan Sumut Bersih pada Rabu, 23 Oktober 2024, di AOBI Café, Jalan Singgalang No. 1, Medan.
Dalam pemaparannya, mantan Komisioner KPK priode 2015 – 2019, Saut Situmorang, yang berbicara terlebih dahulu, mengungkapkan keprihatinannya terhadap indeks pemberantasan korupsi di Indonesia yang sangat rendah yakni berada di angka 34, jauh di bawah Timor Leste yang mencapai angka 40.
“Kita tidak bisa berharap proses demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan bersih bila indeks pemberantasan korupsi kita sangat rendah,” kata Saut.
Saut mengatakan pemerintahan Jokowi yang berkuasa selama 10 tahun, gagal dalam meningkatkan indeks pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, pada awal priode pertama pemerintahannya, indeks pemberantasan korupsi diangka 34. “Angka itu sempat naik ke 40 setelah aksi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, sebelum KPK dilemahkan dengan UU KPK yang baru. Dan saat Jokowi mengakhiri priode kedua pemerintahannya, indeks pemberantasan korupsi kembali turun ke angka 34,” jelasnya.
Saut mengatakan agar demokrasi di Indonesia berjalan baik dan pertumbuhan ekonomi bisa naik signifikan, indeks pemberantasan korupsi harus berada diatas angka 60. “Harus berada diatas angka itu jika Indonesia ingin benar-benar maju. Karenanya pemberantasan korupsi harus digalakkan. Yang bersalah, yang telah menyababkan kerugian negara harus di hukum. Termasuk IKN dan kereta api cepat, proyek itu telah menyebabkan kerugian negara karena berpotensi mangkrak. Dan yang bertanggung jawab atas proyek itu harus di hukum, itu amanat pasal 1 dan 2 UU Tipikor,” tegas Saut.
Terkait Pilkada Sumut, Saut mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih dan rendah risikonya. “Nasib Sumut lima tahun ke depan sangat ditentukan oleh pilihan pemimpin yang kita buat. Saya tidak mengarahkan untuk memilih siapa, tapi lihat rekam jejaknya. Tadi ada yang bilang ada calon yang bermasalah di Medan karena banyak proyek-proyek yang dikerjakan bermasalah, tak selesai tepat waktu dan lainnya. Belum lagi soal Blok Medan, itu besar resikonya kalau terpilih,” ungkap Saut.
Tantangan Pemerintahan Prabowo dan Pilkada Sumut
Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung, yang dijuluki sebagai “Presiden Akal Sehat”, kembali mengkritisi pemerintahan Jokowi yang telah berakhir, yang menurutnya banyak meninggalkan kebijakan yang bermasalah, termasuk soal.dinasti politik.
Selain itu, Rocky juga memberikan pandangannya terhadap pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, target Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen berisiko jika bergantung pada utang luar negeri.
“Dengan ruang fiskal yang sempit, pemerintahan Prabowo harus menemukan terobosan yang tepat. Dari total APBN sebesar lebih dari Rp3.500 triliun, sekitar Rp1.000 triliun sudah dialokasikan untuk membayar utang dan bunganya, Rp1.500 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah, dan Rp400 triliun direncanakan untuk program makan siang gratis. Hanya tinggal beberapa ratus triliun saja untuk mengelola bangsa ini. Apa yang bisa dilakukan dengan ruang fiskal yang sempit itu untuk mengerek pertumbuhan 8 persen,” kata Rocky.
Ia juga menyoroti kekhawatiran terkait Pilkada Sumut, yang menurutnya tidak terlepas dari pengaruh “invisible hand” atau tangan tak terlihat yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. “Kita harus waspada terhadap segala bentuk intervensi yang bisa merusak proses demokrasi di Sumut. Untuk itu kita harus berani menghalangi politik uang, kawal TPS-TPS untuk menghindari kecurangan,” tambahnya.
Pilkada Sumut yang Bersih dan Adil
Abyadi Siregar, Ketua Kombatan Sumut Bersih, didampingi Sekjen Suwardi Purba, menyatakan bahwa diskusi ini sangat penting sebagai bagian dari upaya menciptakan Pilkada Sumut yang bersih dan adil. “Pertemuan ini sangat bernilai karena menghadirkan para pembicara fenomenal yang memiliki pandangan tajam tentang politik dan pemerintahan,” ujar Abyadi.
Abyadi mengatakan, ada kekhawatiran di Pilkada Sumut terjadi kecurangan, adanya politik uang, ketidaknetralan pemerintah daerah, ASN, TNI/Polri, hingga kepala desa dan kepling. “Kita menilai, Pilkada Sumut berbeda dengan daerah lain karena di Sumut menantu penguasa yang baru saja lengser ikut bertarung, sehingga bayang-bayang invisible hand menghantui Pilkada Sumut,” kata Abyadi.
Sementara tokoh masyarakat Sumut yang juga mantan Walikota Medan ke 15, H Rahudman Harahap, yang hadir diacara ini, memberikan pandangannya mengenai pentingnya integritas dalam Pilkada Sumut 2024. Ia menyatakan bahwa isu “invisible hand” yang diangkat dalam diskusi ini sangat relevan, terutama karena potensi manipulasi politik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Menurut Rahudman, apa yang disampaikan oleh Saut Situmorang dan Rocky Gerung dalam diskusi ini sangat relevan dalam konteks Pilkada Sumut dan kondisi bangsa saat ini.
“Pemimpin Sumut ke depan harus mampu menjaga integritas dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kelompok atau pihak tertentu,” ujarnya.
Selain Rahudman, sejumlah tokoh juga terlihat hadir diacara ini, diantaranya, Akhyar Nasution, Budiman Nadapdap, Japorman Saragih, Sohibul Ansor Siregar dan lainnya. Diskusi ini juga diikuti ratusan peserta yang berasal dari mahasiswa, aktivis, perwakilan ormas, akademisi, politisi dan lainnya.
(ABN/Basri)
