Asaberita.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti pentingnya pengadaan tanah dalam menunjang pembangunan nasional, baik yang tergolong Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non-PSN.
Hal ini disampaikan oleh Menteri AHY saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) di Pullman Jakarta Central Park, Rabu (07/08/2024).
Menurut AHY, pengadaan tanah untuk infrastruktur, baik yang termasuk PSN maupun Non-PSN, sangat penting dalam menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar.
“Infrastruktur ini adalah kebutuhan masyarakat yang harus kita tingkatkan dan kawal secara terus-menerus,” tegasnya dalam Rakernis bertajuk “Sinergitas Pengadaan Tanah & Pengembangan Pertanahan Demi Terciptanya Pembangunan Nasional yang Menyejahterakan & Berkeadilan Sosial”.
Menteri AHY juga menyinggung soal pentingnya Konsolidasi Tanah sebagai kebijakan strategis dalam mengatasi dampak bencana, seperti yang dilakukan di Cianjur. “Dengan Konsolidasi Tanah, para korban gempa bisa memiliki kehidupan yang lebih baik melalui relokasi dan pembangunan kembali yang lebih teratur. Saya sudah beberapa kali melihat langsung pelaksanaan program ini di lapangan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Menteri AHY meminta para peserta Rakernis untuk mempercepat penilaian tanah melalui Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) guna meningkatkan nilai ekonomi tanah. “Meskipun ini bukan pekerjaan ringan, kualitas Peta ZNT sangat penting untuk kepentingan masyarakat dan para investor,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal PTPP, Embun Sari, melaporkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan, baik PSN maupun Non-PSN, telah berhasil merealisasikan 266 ribu hektare tanah dengan total nilai ganti rugi sebesar Rp468 triliun. Selain itu, penyelesaian penilaian ZNT telah mencapai 40 juta hektare atau 59,18 persen dari total Area Penggunaan Lain (APL) di Indonesia.
Rakernis ini dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, perwakilan Badan Bank Tanah, para kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah), serta pejabat administrator di bidang pengadaan tanah dari seluruh Indonesia. (asa/rel)
- Wujudkan Kamtibmas Kondusif, Polres Binjai Kerahkan 108 Personel dalam Patroli Gabungan - Oktober 6, 2024
- LKBH AMPI Deliserdang Resmi Dilantik, Tegaskan Dukungan untuk Asri Ludin Tambunan - Oktober 6, 2024
- Pjs Bupati Toba Ajak PPTSB Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah dan Pilkada - Oktober 6, 2024
