MEDAN — Praktisi Pendidikan dan Kader Al Washliyah, Dr KRT H. Hardi Mulyono Surbakti, MAP., mengecam prilaku dan ucapan Wakil Bupati Deli Serdang, Lomlom Suwondo, saat menerima unjukrasa massa Al Washliyah di Kantor Bupati Deliserdang, pada Senin (26/5/2025).
“Sedikitpun tak mencerminkan prilaku sebagaimana layaknya seorang Wakil Bupati yang digaji rakyat. Brutal, provokatif dan seperti orang tak berpendidikan,” tegas Hardi Mulyono.
Sebagaimana viral di media sosial, saat berbicara dihadapan ribuan massa Al Washliyah yang berunjukrasa masalah tanah Al Washliyah di Galang yang ditempati oleh sebuah sekolah lanjutan milik Pemkab Deliserdang, Lomlom dengan lantang tanpa etika mengatakan, bahwa “Deliserdang adalah Kabupaten Nahdliyin. Kalau saudara-saudara kader Al Washliyah, silahkan baca, ini kabupaten nahdliyin,” teriak Lomlom, yang disambut lemparan botol air mineral dan umpatan para pengunjuk rasa.
Menurut Hardi Mulyono, pernyataan Lomlom tersebut memperlihatkan bagaimana lemahnya pengetahuan dan pemahamannya terhadap struktur sosial kemasyarakatan di Kabupaten Deli Serdang, kabupaten yang telah memberinya kehormatan sebagai Wakil Bupati priode 2024-2029.
“Silahkan si Lomlom menjadi nahdliyin. Tapi jangan pernah mengklaim bahwa Deli Serdang adalah kabupaten nahdliyin, apalagi sampai memprovokasi Nahdlatul Ulama dengan Al Washliyah,” tegas Hardi Mulyono, mantan Rektor UMN Al Washliyah Medan tersebut.
Hardi Mulyono pun mengecam etika Lomlom sebagai Wakil Bupati di dalam menghadapi warganya yang melakukan unjukrasa. “Wakil Bupati itu bukan jabatan preman. Lagipula, yang melakukan unjukrasa itu adalah warganya sendiri, warga yang mungkin memilih Lomlom pada Pilkada lalu. Dan yang pasti, mereka ini adalah warga yang membayar gaji seorang wakil bupati,” kecamnya.
Selain mengecam prilaku dan ucapan Lomlom yang tidak beretika dan minim pengetahuan, Hardi Mulyono juga mengingatkan Wakil Bupati dan Pemkab Deli Serdang untuk tidak bersikap arogan di dalam menghadapi protes dan gugatan masyarakat.
“Kepala Daerah diberi amanah oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk semua tugas dan tanggungjawab tersebut, rakyat kemudian membayar gaji para kepala daerah dan wakilnya. Jadi, bupati dan wakil bupati jangan arogan kepada rakyatnya,” tegas Hardi Mulyono.
Aksi unjukrasa massa Al Washliyah tersebut, kata Hardi, dikarenakan tidak adanya niat baik Pemkab Deli Serdang untuk meninggalkan lahan milik Al Washliyah seluas 35.000 m2 di Desa Petumbukan Galang, yang sebahagian lahannya terdapat bangunan SMPN-2.
“Itu lahan waqaf dari ummat, berdosa jika dialihkan. Kami akan mempertahankannya,” ucapnya.
Menurut Hardi, ucapan Lomlom yang menyatakan Deli Serdang adalah kabupaten nahdliyin, itu seperti mengancam ummat Al Washliyah bahwa tanah di Galang itu adalah milik NU. “Brutal sekali omongan Wakil Bupati Deli Serdang ini,” tegas Hardi.
(ABN/Basri)
- Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar – Juli 1, 2025
- Sekdako Binjai Pimpin Apel Gabungan Sambut Harganas 2025, Perkuat Kolaborasi Bangun Keluarga Tangguh – Juni 30, 2025
- Kepala BNNK Hadiri Ujian Kenaikan Tingkat Taekwondo Kota Binjai – Juni 30, 2025
