Scroll untuk baca artikel
#
Hukum

Jalani Sidang Perdana, Debitur Bank Sumut Ikhsan Bohari Didakwa Rugikan Negara Rp4,48 Miliar

×

Jalani Sidang Perdana, Debitur Bank Sumut Ikhsan Bohari Didakwa Rugikan Negara Rp4,48 Miliar

Sebarkan artikel ini
Ikhsan Bohari saat jalani sidang perdana

Medan – Debitur Bank Sumut, Ikhsan Bohari menjalani sidang perdana sebagai terdakwa Pengadilan Negara (PN) Medan. Ikhsan didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.48 miliar.

Pada dakwaan jaksa, warga Kota Harapan Indah Cluster Ifolia Blok Hy 1 RT 003 RW 020 Kelurahan Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya ini melakukan korupsi pada pemberian fasilitas kredit oleh Bank Sumut kepada Bohari Grup tahun 2017-2019 yang merugikan negara senilai Rp4,48 miliar lebih.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fauzan Irgi Hasibuan dan Desy merincikan, awalnya terdakwa Ikhsan Bohari mengajukan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) ke Bank Sumut.

Dalam pengajuan itu, terdakwa memalsukan dokumen kontrak kerja dan pembelian barang dari pinjaman kredit Bank Sumut.

BACA JUGA :  Terkait Kasus Korupsi, KPK Sita Lahan Sawit Mantan Sekretaris MA Seluas 530 Hektare di Padanglawas

“Terdakwa Ikhsan Bohari menerima sembilan fasilitas kredit menggunakan tiga perusahaan yakni PT Bohari Mandiri Bersaudara, PT Bahari Samudra Sentosa, dan CV Gambir Mas Pangkalan pada tahun 2017-2019 senilai Rp17,9 miliar lebih,” kata jaksa Fauzan di hadapan Hakim Ketua, Andriyansyah, Kamis (5/9/2024).

Namun, kredit tersebut macet. Hingga terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp7,7 miliar lebih. Tapi, terdapat selisih nilai pokok kredit yang masih macet.

“Berdasarkan perhitungan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4.486.838.491 atau Rp4,4 miliar lebih,” pungkas Fauzan.

Perbuatan terdakwa dijerat dengan Pasal 2 subs Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Usai mendengarkan dakwaan, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan.

BACA JUGA :  Diduga Sarat KKN, DPP BIMA Minta Kejatisu Periksa Program SPALD-T Samosir TA 2022

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *