MEDAN — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Sertipikasi Tanah Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara, Kamis (12/02/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarinstansi guna mempercepat legalisasi aset negara di wilayah Sumatera Utara.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Sri Pranoto, menegaskan komitmen seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk mendukung penuh percepatan sertipikasi tanah BMN. Ia menilai, percepatan tersebut bukan sekadar target administratif, melainkan bagian penting dari upaya menjaga dan mengamankan aset negara secara berkelanjutan.
Menurut Sri Pranoto, sertipikasi tanah BMN memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset milik negara. Selain itu, langkah ini juga dinilai mampu mewujudkan tertib administrasi pertanahan sekaligus membuka peluang optimalisasi pemanfaatan aset bagi kepentingan publik dan pembangunan nasional.
Rapat koordinasi ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan dan legalisasi aset negara. Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun kesamaan persepsi, percepatan proses administrasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Dengan komitmen yang kuat dan sinergi berkelanjutan antarinstansi, percepatan sertipikasi tanah BMN di Sumatera Utara diharapkan mampu berjalan lebih efektif dan terarah. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan aset negara serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pertanahan yang transparan dan profesional.
(ABN/basri)
- Kanwil BPN Sumut Perkuat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bersama Itjen dan BPK RI – Februari 18, 2026
- Kanwil BPN Sumut Tegaskan Komitmen Percepatan Sertipikasi Tanah BMN Tahun 2026 – Februari 18, 2026
- Wamen Ossy Dukung GALANG RTHB sebagai Langkah Strategis Pembangunan Berkelanjutan – Februari 18, 2026
