JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peta yang akurat sebagai landasan dalam proses penyertipikatan tanah. Menurutnya, peta yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kebingungan hingga kesalahan dalam penetapan hak atas tanah.
Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Menteri Nusron mengajak Kementerian Kehutanan untuk bekerja sama menciptakan satu peta yang terintegrasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghindari kesalahpahaman terkait batas kawasan hutan dan wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN.
“Sinkronisasi ini sangat penting, terutama di sektor kehutanan. Peta dan batas wilayah yang tepat sangat dibutuhkan agar kawasan hutan tidak dirambah dan pengelolaannya menjadi lebih jelas,” ujar Menteri Nusron saat membuka Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, pada Kamis (2/1/2025) lalu.
Rapat tersebut membahas kebijakan sinkronisasi dan integrasi data informasi geospasial antar kementerian dan lembaga, dengan fokus utama pada tumpang tindih kawasan hutan dan APL.
Menteri Nusron menambahkan bahwa integrasi peta ini menjadi langkah strategis dalam mendukung program percepatan sertifikasi tanah sekaligus memastikan pengelolaan kawasan hutan yang lebih baik. “Dengan satu peta yang terintegrasi, tidak hanya mempermudah kerja kita, tetapi juga meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tegasnya.
Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan juga bertujuan untuk mengurangi konflik lahan yang kerap terjadi akibat ketidaksesuaian data peta antarinstansi. Menteri Nusron berharap langkah ini dapat memperkuat tata kelola lahan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah sinkronisasi data ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengedepankan digitalisasi data geospasial dan penataan ruang sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, pemerintah optimistis mampu menciptakan tata kelola lahan yang lebih efektif dan berkeadilan.
(ABN/REL)
