MEDAN – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Padanglawas nomor urut 1, Putra Mahkota Alam Hasibuan – Achmad Fauzan Nasution, menunjukkan performa unggul dalam debat publik pertama Pilkada Padanglawas yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Padanglawas, Sabtu (2/11) malam, di Grand Inna Hotel, Medan.
Dalam debat yang berlangsung sengit, Paslon nomor 1, Putra Mahkota Alam Hasibuan – Achmad Fauzan Nasution (PMA-AFN), tampak mendominasi panggung dibandingkan dengan pasangan rivalnya. Dominasi ini terlihat dari kemampuan mereka menguasai materi secara substansial, memberikan jawaban yang rasional dan terukur.
Sebaliknya, pasangan nomor urut 2, Ahmad Zarnawi Pasaribu – Ifdal Harahap, dinilai kerap memberikan jawaban yang kurang mendalam, dengan Cawabup Ifdal kadang menjawab di luar konteks pertanyaan.
Tokoh pemuda Padanglawas, Ansor Harahap, menilai bahwa debat pertama ini mencerminkan kualitas masing-masing pasangan calon yang berpotensi memimpin Padanglawas lima tahun ke depan. “Debat ini memberi masyarakat kesempatan untuk menilai ke arah mana Padanglawas akan dibawa,” kata Ansor yang juga Direktur Lingkar Studi Pembangunan Sumatera Utara.
Ansor mencontohkan bahwa Paslon nomor 1 menjawab permasalahan dengan mempertimbangkan kewenangan dan kemampuan daerah, termasuk dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Sebaliknya, Paslon nomor 2 cenderung mengandalkan program pusat yang bukan kategori pemberdayaan lokal.
“Paslon nomor 1 lebih fokus pada solusi nyata yang relevan bagi Padanglawas, dengan jawaban yang konkret dan realistis,” ujar Ansor pada Senin (4/11).
Selain itu, Ansor menyoroti ketidakakuratan Paslon nomor 2 dalam menyampaikan informasi pembangunan infrastruktur di Padanglawas, termasuk perbedaan prestasi antara pembangunan provinsi dan kinerja Pemerintah Kabupaten.
Ia mencontohkan pembangunan dan perbaikan jalan provinsi sepanjang 35 km di Padanglawas yang merupakan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun tidak diklasifikasikan dengan benar oleh Paslon 2.
Dalam hal pemanfaatan hutan, Paslon nomor 1 menjawab tepat dengan rencana memperjuangkan lahan masyarakat di kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan atau pertanian rakyat. Program pendirian BUMD juga disebut sebagai langkah jangka menengah dan panjang dalam mendistribusikan kesejahteraan berbasis perkebunan dan pertanian.
“Sebaliknya, Paslon nomor 2 yang pernah menjabat sebagai kepala daerah, dinilai belum memanfaatkan program pusat seperti TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) secara optimal untuk mendukung ekonomi masyarakat,” tegas Ansor.
Ansor menambahkan bahwa dalam hal pelayanan publik, Paslon nomor 1 memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki pelayanan publik dan produktivitas ASN di Padanglawas, termasuk menyelesaikan keterlambatan atau hambatan pembayaran hak-hak ASN, baik honorer maupun PNS.
“Ini mencerminkan bahwa pada masa pemerintahan Ahmad Zarnawi, pelayanan publik dan produktivitas ASN di Padanglawas belum sepenuhnya optimal,” tambah Ansor.
(ABN/Regar)
