Asaberita.com, Jakarta – PDI Perjuangan menanggapi serius tuduhan SBY bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pernyataan SBY itu tidak bijak. Sebab dalam catatan kualitas Pemilu, Pemilu tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut SBY lah yang bertanggung jawab.
“Pada zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Tapi pada zaman SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat,” ujar Hasto.
Diluar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap juga dibentuk.
Selain itu, beber Hasto, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik SBY.
Dampak lebih lanjut, beber Hasto, rejim SBY lah yang mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka.
“Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi jaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Paska SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant,” kata Hasto.
Hasto mengatakan ada yang bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009, kalau hal itu memang mau didalami lagi.
Pada kesempatan yang sama, Hasto menegaskan bahwa pihaknya mempersilahkan SBY turun gunung.
“Setahu saya, Beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” kata Hasto.
Menurut Hasto, sebagai seorang ayah, wajar jika SBY ingin yang terbaik buat AHY. Tapi bisa tidaknya Demokrat mencalonkan AHY dalam pilpres, jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Jokowi untuk berbuat jahat dalam Pemilu.
“Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan SBY. Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat. Dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat,” kata alumni UGM dan Universitas Pertahanan tersebut.
“Apa yang disampaikan oleh SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkan. Jadi biar para pakar Pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin. Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di jaman Pemerintahan SBY. Itu yang bisa diteliti,” kata Hasto. (red/has)
