Asaberita.com, Medan – Pemprov Sumut mendukung dan siap mensukseskan penyelenggaraan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award), yang mulai tahun 2022 akan digelar di tingkat nasional dan tingkat provinsi.
Hal tersebut disampaikan Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho saat menerima kunjungan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara Henky Rhosidien di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan, Kamis (8/12). Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Baharuddin Siagian.
“Kami (Pemprov Sumut) sangat berkomitmen untuk mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Termasuk tentunya Paritrana Award ini,” ujar Sekdaprov Arief S Trinugroho.
Menurut Arief S Trinugroho, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sangat penting untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi pekerja termasuk keluarganya. “Bukan hanya pekerja formal, tapi juga yang informal,” ungkapnya.
Untuk itu, menurut Arief S Trinugroho, komitmen pemerintah daerah menjadi sangat penting, utamanya untuk mendukung melalui regulasi dan kebijakan agar pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah, seluruhnya dapat dilindungi dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Arief menambahkan, bentuk komitmen Pemprov Sumut telah diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran untuk mendaftarkan 10.000 tenaga kerja informal agar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Nanti sasarannya para pekerja rentan. Seperti guru ngaji, petugas keagamaan, pedagang kaki lima dan pekerja informal lainnya,” kata Arief.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara Henky Rhosidien mengatakan, Paritrana Award adalah ajang penghargaan tahunan yang diinisiasi Kemenko PMK, Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan pelaku usaha yang mendukung program Jaminan Sosial Ketenakerjaan.
”Jadi penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan awareness dan peran aktif pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan juga badan usaha,“ kata Henky.
Henky menjelaskan, Paritrana Award sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Terutama dalam perluasan cakupan kepesertaan.
“Karena tentunya pelaksanaan Perlindungan Pekerja Rentan di setiap daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kerja sama para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan,” pungkas Henky. (dk/has)
